Kasus BSM Bogor, Bareskrim Tangkap 2 Tersangka Baru

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, Hen Hen diketahui sebagai seorang pengusaha. Ia ditangkap penyidik di rumahnya yang terletak di Jalan Hasyim Anshari 59, Ciledug, Tangerang, Banten, sekitar pukul 02.00 WIB.

"Rizky ditangkap di rumahnya yang terletak di Perumahan Telaga Kahuripan, Bukit Indra Prasta Blok D-2 Nomor 8, Kemang Parung, Bogor, Jawa Barat," kata Arief di Gedung Bareskrim, Senin (4/11/2013).

Arief menjelaskan, Hen Hen memanfaatkan kartu tanda penduduk milik karyawan yang bekerja di perusahaannya untuk dapat mengajukan kredit kepada BSM cabang Bogor. Adapun modus yang digunakan Hen Hen ialah dengan melampirkan fotokopi KTP yang dipinjam dan memalsukan tanda tangan karyawannya pada formulir pengajuan kredit BSM tersebut. Total kredit yang diajukan Hen Hen mencapai Rp 12,24 miliar.

Sementara untuk tersangka Rizky, Arief mengatakan, tersangka menggunakan KTP milik tetangganya untuk dapat mencairkan kredit di BSM. Total kredit yang dicairkan Rizky mencapai Rp 12,2 miliar.

Dengan penangkapan kedua orang tersebut, jumlah tersangka yang telah ditahan penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terkait kasus ini mencapai enam orang. Sementara itu, kini penyidik tengah membidik pihak notaris yang menangani proses pengajuan kredit ini.

Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka terkait kasus penyaluran kredit fiktif sebesar Rp 102 miliar yang disalurkan BSM cabang Bogor kepada 197 nasabah fiktif. Akibat penyaluran kredit tersebut, perseroan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 59 miliar.

Keempat tersangka adalah Kepala Cabang BSM Bogor M Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Chaerulli Hermawan, Accounting Officer BSM cabang pembantu Bogor John Lopulisa, dan seorang debitur, Iyan Permana. 

Keempat tersangka itu ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Akibat perbuatannya, keempat tersangka diancam dengan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.