Kompas.com - 06/11/2013, 09:55 WIB
Kendaraan pribadi mencoba masuk jalur bus Transjakarta saat terjadi kemacetan di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (26/11/2012). Kemacetan parah yang terjadi membuat polisi melonggarkan jalur bus transjakarta dilewati kendaraan lain. KOMPAS / IWAN SETIYAWANKendaraan pribadi mencoba masuk jalur bus Transjakarta saat terjadi kemacetan di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (26/11/2012). Kemacetan parah yang terjadi membuat polisi melonggarkan jalur bus transjakarta dilewati kendaraan lain.
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com 
— Beberapa pemangku kepentingan atau stakeholder akan berkumpul di Balaikota DKI Jakarta pekan ini, untuk berembuk mengenai waktu pemberlakuan denda maksimal bagi para pelanggar lalu lintas yang menerobos jalur transjakarta dan melawan arus.

"Semua stakeholder akan kumpul di Balaikota pada pekan ini, seperti Dinas Perhubungan yang mewakili Pemda DKI, serta Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta," ujar Kepala Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono, Rabu (6/11/2013).

Hindarsono mengutarakan, pembahasan tersebut membicarakan pula dua pelanggaran yang dinilai cukup banyak terjadi di Jakarta, yaitu melawan arus dan menerobos jalur transjakarta.

Akan dibahas pula masalah teknis yang akan diberlakukan, seperti penindakan dan penentuan denda. Untuk penindakan, hal itu tidak akan diubah, tetapi intensitasnya akan ditingkatkan.

Hindarsono mengatakan, penindakan denda maksimal sudah tercantum dalam Pasal 287 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22/2009 yang menyebutkan maksimal denda Rp1 juta untuk kendaraan roda empat dan Rp 500.000 untuk kendaraan roda dua.

Dengan demikian, menurut Hindarsono, pemberlakuan bisa secepatnya diterapkan dan tidak lagi butuh sosialisasi karena rambu sudah tersedia. Peraturan pun sudah disebutkan dalam undang-undang.

"Masyarakat sudah tahu jalur khusus dilarang bagi angkutan umum selain bus transjakarta, begitu juga dengan lawan arus. Mekanisme penindakan juga tidak ada perubahan, cukup dengan tilang biasa. Namun, untuk besaran denda, biasanya hakim di pengadilan yang memutuskan," tutur Hindarsono.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Karyawan Pinjol di Cengkareng Dapat Komisi 12 Persen Tiap Sukses Tagih Utang

Karyawan Pinjol di Cengkareng Dapat Komisi 12 Persen Tiap Sukses Tagih Utang

Megapolitan
Sepekan Terakhir, Pemkot Tangerang Catat Ada 33 Kasus Baru Covid-19

Sepekan Terakhir, Pemkot Tangerang Catat Ada 33 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Jadi Tersangka, 6 Pegawai Kantor Pinjol Cengkareng Dijerat UU ITE dan Pornografi

Jadi Tersangka, 6 Pegawai Kantor Pinjol Cengkareng Dijerat UU ITE dan Pornografi

Megapolitan
Polres Metro Bekasi Terima Banyak Aduan Warga soal Pinjol Ilegal lewat Medsos

Polres Metro Bekasi Terima Banyak Aduan Warga soal Pinjol Ilegal lewat Medsos

Megapolitan
Polisi: Pemilik Kantor Pinjol di Cengkareng Diduga Seorang WNA

Polisi: Pemilik Kantor Pinjol di Cengkareng Diduga Seorang WNA

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Minta Orangtua Bijak Sikapi Syarat Siswa SD Ikut PTM Terbatas

Wali Kota Tangerang Minta Orangtua Bijak Sikapi Syarat Siswa SD Ikut PTM Terbatas

Megapolitan
Kasus Sekuriti Keroyok 3 Pengunjung Bar, Manajemen Ajak Korban Cabut Laporan

Kasus Sekuriti Keroyok 3 Pengunjung Bar, Manajemen Ajak Korban Cabut Laporan

Megapolitan
Soal Pelonggaran PPKM, Wali Kota Tangerang Ingatkan Orangtua Awasi Anak di Bawah 12 Tahun

Soal Pelonggaran PPKM, Wali Kota Tangerang Ingatkan Orangtua Awasi Anak di Bawah 12 Tahun

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Ingatkan ASN Jangan Cuti pada 18-22 Oktober

Wali Kota Tangerang Ingatkan ASN Jangan Cuti pada 18-22 Oktober

Megapolitan
Catatan Terakhir Korban Tewas Susur Sungai Ciamis: Desember Jemput Ya

Catatan Terakhir Korban Tewas Susur Sungai Ciamis: Desember Jemput Ya

Megapolitan
Misteri 5 Orang Tewas Seketika di Gorong-gorong

Misteri 5 Orang Tewas Seketika di Gorong-gorong

Megapolitan
Hujan Deras Senin Kemarin Bikin Saluran Air di Jakarta Pusat Tersumbat

Hujan Deras Senin Kemarin Bikin Saluran Air di Jakarta Pusat Tersumbat

Megapolitan
Polisi Mintai Keterangan Istri Wakil Dewan Kota Jakut Terkait Kecelakaan di Cilincing

Polisi Mintai Keterangan Istri Wakil Dewan Kota Jakut Terkait Kecelakaan di Cilincing

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Kecelakaan yang Menewaskan Anggota Dewan Kota Jakut

Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Kecelakaan yang Menewaskan Anggota Dewan Kota Jakut

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Investasi Bodong yang Tipu Korbannya Rp 1 Miliar

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Investasi Bodong yang Tipu Korbannya Rp 1 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.