Jokowi Kalah di PTUN, Penangguhan Upah Dibatalkan

Kompas.com - 07/11/2013, 14:56 WIB
KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZA Ratusan buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota Jakarta, Rabu (6/11/2013). Mereka kembali menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk meningkatkan UMP DKI 2014 menjadi Rp 3,7 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kamis (7/11/2013), membatalkan tujuh surat keputusan Gubernur DKI tentang izin bagi perusahaan garmen dan wig di Kawasan Berikat Nusantara untuk menangguhkan pembayaran upah minimum provinsi 2013 sebesar Rp 2,2 juta. Hakim memutuskan agar tergugat, Gubernur DKI Joko Widodo, untuk mencabut ketujuh surat keputusan itu.

Majelis Hakim yang diketuai Husman dan didampingi dua hakim anggota, I Nyoman Harnanta serta Elizabeth, mempersilakan bagi tergugat untuk mengajukan banding jika merasa tak puas. Bayu Mahendra, selaku perwakilan Gubernur DKI dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI, menyatakan bahwa Pemprov DKI akan mengajukan banding atas putusan hakim PTUN. "Secepatnya kami akan ajukan banding," katanya.

Persidangan dihadiri hampir seratus orang buruh dari Serikat Pekerja Nasional. Mereka adalah pihak penggugat, yang kehadirannya dalam proses persidangan diwakili oleh tim pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Gugatan terhadap 7 SK Gubernur DKI telah diajukan buruh ke PTUN sejak April 2013. Dalam gugatan disebutkan, tujuh SK itu masing-masing diberikan untuk PT Kaho Indah Citra Garmen, PT Misung Indonesia (garmen), PT Myungsung Indonesia (wig), PT Kyeungseng Trading Indonesia (garmen), PT Star Camtex (garmen), PT Good Guys Indonesia (garmen), dan PT Yeon Heung Mega Sari (garmen).

Ketua Majelis Hakim Husban menyatakan, menghukum para tergugat (Gubernur DKI dan tujuh perusahaan penerima SK) membayar biaya perkara sebesar Rp 442.000 secara tanggung renteng. Pengacara buruh dari LBH Jakarta, Maruli Rajaguguk, mengatakan, Gubernur DKI sebaiknya memperhatikan SK penangguhan UMP yang telah dibatalkan oleh PTUN. Menurut Maruli, ada indikasi pengusulan SK itu sarat manipulasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI.

"Jokowi itu kan paling hanya tanda tangan. Yang mengusulkan itu kan dari Dinas Tenaga Kerja. Tak menutup kemungkinan di dinas itu ada mafianya sehingga muncul SK tersebut. Sebaiknya, Jokowi blusukan juga ke Dinas Tenaga Kerja untuk memeriksa kinerja bawahannya di sana," jelas Maruli.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorLaksono Hari Wiwoho
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Cabut Laporan terhadap Caleg Gerindra Wahyu Dewanto 

Polda Metro Jaya Cabut Laporan terhadap Caleg Gerindra Wahyu Dewanto 

Megapolitan
Instalasi Bambu Getih Getah di Bundaran HI Dibongkar karena Rapuh

Instalasi Bambu Getih Getah di Bundaran HI Dibongkar karena Rapuh

Megapolitan
Kolong Flyover Arief Rachman Hakim Depok Jadi Lahan Parkir Liar

Kolong Flyover Arief Rachman Hakim Depok Jadi Lahan Parkir Liar

Megapolitan
Cara Planetarium Siasati Polusi dan Gedung Tinggi di Jakarta demi Melihat Bintang

Cara Planetarium Siasati Polusi dan Gedung Tinggi di Jakarta demi Melihat Bintang

Megapolitan
Instalasi Bambu Getih Getah di Bundaran HI Dibongkar

Instalasi Bambu Getih Getah di Bundaran HI Dibongkar

Megapolitan
Serikat Karyawan Garuda: Unggahan Rius Vernandes Merugikan Perusahaan

Serikat Karyawan Garuda: Unggahan Rius Vernandes Merugikan Perusahaan

Megapolitan
Pihak Pengelola Bantah Gerombolan Rusa Kebun Binatang Ragunan Kabur ke Permukiman

Pihak Pengelola Bantah Gerombolan Rusa Kebun Binatang Ragunan Kabur ke Permukiman

Megapolitan
Dilaporkan ke Polisi, Rian Ernest Siap Hadapi

Dilaporkan ke Polisi, Rian Ernest Siap Hadapi

Megapolitan
Cerita Kurir Sepeda, Bertarung Lawan Ojek Online, Macet hingga Kotornya Udara Jakarta

Cerita Kurir Sepeda, Bertarung Lawan Ojek Online, Macet hingga Kotornya Udara Jakarta

Megapolitan
Anies Terlalu Lama Tanpa Wagub dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan di Jakarta

Anies Terlalu Lama Tanpa Wagub dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan di Jakarta

Megapolitan
Petugas Damkar Evakuasi Anjing yang Tercebur ke Sumur di Ciracas

Petugas Damkar Evakuasi Anjing yang Tercebur ke Sumur di Ciracas

Megapolitan
Hidup Baru Korban Kebakaran Cipinang di Rusun Jatinegara Kaum

Hidup Baru Korban Kebakaran Cipinang di Rusun Jatinegara Kaum

Megapolitan
Penjelasan Singkat Wali Kota Tangerang soal Perselisihannya dengan Menkumham

Penjelasan Singkat Wali Kota Tangerang soal Perselisihannya dengan Menkumham

Megapolitan
Pengamat: Pemasangan Lagu di Lampu Merah Depok Tidak Punya Target dan Tujuan Jelas

Pengamat: Pemasangan Lagu di Lampu Merah Depok Tidak Punya Target dan Tujuan Jelas

Megapolitan
Pengamat: Tanpa Wagub, Anies Pincang Jalankan Pemerintahan DKI

Pengamat: Tanpa Wagub, Anies Pincang Jalankan Pemerintahan DKI

Megapolitan
Close Ads X