Kompas.com - 07/11/2013, 14:56 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kamis (7/11/2013), membatalkan tujuh surat keputusan Gubernur DKI tentang izin bagi perusahaan garmen dan wig di Kawasan Berikat Nusantara untuk menangguhkan pembayaran upah minimum provinsi 2013 sebesar Rp 2,2 juta. Hakim memutuskan agar tergugat, Gubernur DKI Joko Widodo, untuk mencabut ketujuh surat keputusan itu.

Majelis Hakim yang diketuai Husman dan didampingi dua hakim anggota, I Nyoman Harnanta serta Elizabeth, mempersilakan bagi tergugat untuk mengajukan banding jika merasa tak puas. Bayu Mahendra, selaku perwakilan Gubernur DKI dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI, menyatakan bahwa Pemprov DKI akan mengajukan banding atas putusan hakim PTUN. "Secepatnya kami akan ajukan banding," katanya.

Persidangan dihadiri hampir seratus orang buruh dari Serikat Pekerja Nasional. Mereka adalah pihak penggugat, yang kehadirannya dalam proses persidangan diwakili oleh tim pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Gugatan terhadap 7 SK Gubernur DKI telah diajukan buruh ke PTUN sejak April 2013. Dalam gugatan disebutkan, tujuh SK itu masing-masing diberikan untuk PT Kaho Indah Citra Garmen, PT Misung Indonesia (garmen), PT Myungsung Indonesia (wig), PT Kyeungseng Trading Indonesia (garmen), PT Star Camtex (garmen), PT Good Guys Indonesia (garmen), dan PT Yeon Heung Mega Sari (garmen).

Ketua Majelis Hakim Husban menyatakan, menghukum para tergugat (Gubernur DKI dan tujuh perusahaan penerima SK) membayar biaya perkara sebesar Rp 442.000 secara tanggung renteng. Pengacara buruh dari LBH Jakarta, Maruli Rajaguguk, mengatakan, Gubernur DKI sebaiknya memperhatikan SK penangguhan UMP yang telah dibatalkan oleh PTUN. Menurut Maruli, ada indikasi pengusulan SK itu sarat manipulasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI.

"Jokowi itu kan paling hanya tanda tangan. Yang mengusulkan itu kan dari Dinas Tenaga Kerja. Tak menutup kemungkinan di dinas itu ada mafianya sehingga muncul SK tersebut. Sebaiknya, Jokowi blusukan juga ke Dinas Tenaga Kerja untuk memeriksa kinerja bawahannya di sana," jelas Maruli.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 1 Juli: Bertambah 70, Pasien Dirawat Kasus Covid-19 di Tangerang Kini 443

UPDATE 1 Juli: Bertambah 70, Pasien Dirawat Kasus Covid-19 di Tangerang Kini 443

Megapolitan
 'Kami Sedang Rawat Bayi yang Dibuang ke Kali, Kenapa Malah Diusir?'

"Kami Sedang Rawat Bayi yang Dibuang ke Kali, Kenapa Malah Diusir?"

Megapolitan
Sopir Travel Tewas Usai Ditabrak Mobil di Lenteng Agung Saat Turunkan Barang Penumpang

Sopir Travel Tewas Usai Ditabrak Mobil di Lenteng Agung Saat Turunkan Barang Penumpang

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Wali Kota Jakpus Ditolak Warga Saat Bagikan KTP Baru | Desain Kampung Gembira

[POPULER JABODETABEK] Wali Kota Jakpus Ditolak Warga Saat Bagikan KTP Baru | Desain Kampung Gembira

Megapolitan
UPDATE 1 Juli 2022: Tambah 123, Kumulatif Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 86.770

UPDATE 1 Juli 2022: Tambah 123, Kumulatif Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 86.770

Megapolitan
Satu Rumah dan 7 Kos-kosan di Matraman Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Satu Rumah dan 7 Kos-kosan di Matraman Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Menengok Rumah Akar Batavia di Kota Tua, Bangunan Bekas Gudang yang Eksotis

Menengok Rumah Akar Batavia di Kota Tua, Bangunan Bekas Gudang yang Eksotis

Megapolitan
Satu Keluarga Diminta Keluar dari Rusun Jatinegara Barat, padahal Sedang Urus Bayi yang Sempat Dibuang ke Kali

Satu Keluarga Diminta Keluar dari Rusun Jatinegara Barat, padahal Sedang Urus Bayi yang Sempat Dibuang ke Kali

Megapolitan
Cerita Remaja Citayam yang Nongkrong dan Bikin Konten di Sekitar Stasiun MRT Dukuh Atas

Cerita Remaja Citayam yang Nongkrong dan Bikin Konten di Sekitar Stasiun MRT Dukuh Atas

Megapolitan
Museum Sejarah Jakarta: Sejarah, Isi, Harga Tiket, dan Jam Buka

Museum Sejarah Jakarta: Sejarah, Isi, Harga Tiket, dan Jam Buka

Megapolitan
9 Rekomendasi Tempat Wisata di Depok

9 Rekomendasi Tempat Wisata di Depok

Megapolitan
Janji Manis Anies Bangun Kampung Gembira Gembrong, Menghadap ke Sungai hingga Atap Warna-warni

Janji Manis Anies Bangun Kampung Gembira Gembrong, Menghadap ke Sungai hingga Atap Warna-warni

Megapolitan
10 Rekomendasi Tempat Wisata di Cibubur

10 Rekomendasi Tempat Wisata di Cibubur

Megapolitan
7 Ide Oleh-Oleh dari Jakarta

7 Ide Oleh-Oleh dari Jakarta

Megapolitan
Taman Kelinci Bambu Apus: Harga Tiket dan Jam Operasionalnya

Taman Kelinci Bambu Apus: Harga Tiket dan Jam Operasionalnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.