Jokowi Kalah di PTUN, Penangguhan Upah Dibatalkan

Kompas.com - 07/11/2013, 14:56 WIB
KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZA Ratusan buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota Jakarta, Rabu (6/11/2013). Mereka kembali menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk meningkatkan UMP DKI 2014 menjadi Rp 3,7 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kamis (7/11/2013), membatalkan tujuh surat keputusan Gubernur DKI tentang izin bagi perusahaan garmen dan wig di Kawasan Berikat Nusantara untuk menangguhkan pembayaran upah minimum provinsi 2013 sebesar Rp 2,2 juta. Hakim memutuskan agar tergugat, Gubernur DKI Joko Widodo, untuk mencabut ketujuh surat keputusan itu.

Majelis Hakim yang diketuai Husman dan didampingi dua hakim anggota, I Nyoman Harnanta serta Elizabeth, mempersilakan bagi tergugat untuk mengajukan banding jika merasa tak puas. Bayu Mahendra, selaku perwakilan Gubernur DKI dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI, menyatakan bahwa Pemprov DKI akan mengajukan banding atas putusan hakim PTUN. "Secepatnya kami akan ajukan banding," katanya.

Persidangan dihadiri hampir seratus orang buruh dari Serikat Pekerja Nasional. Mereka adalah pihak penggugat, yang kehadirannya dalam proses persidangan diwakili oleh tim pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Gugatan terhadap 7 SK Gubernur DKI telah diajukan buruh ke PTUN sejak April 2013. Dalam gugatan disebutkan, tujuh SK itu masing-masing diberikan untuk PT Kaho Indah Citra Garmen, PT Misung Indonesia (garmen), PT Myungsung Indonesia (wig), PT Kyeungseng Trading Indonesia (garmen), PT Star Camtex (garmen), PT Good Guys Indonesia (garmen), dan PT Yeon Heung Mega Sari (garmen).


Ketua Majelis Hakim Husban menyatakan, menghukum para tergugat (Gubernur DKI dan tujuh perusahaan penerima SK) membayar biaya perkara sebesar Rp 442.000 secara tanggung renteng. Pengacara buruh dari LBH Jakarta, Maruli Rajaguguk, mengatakan, Gubernur DKI sebaiknya memperhatikan SK penangguhan UMP yang telah dibatalkan oleh PTUN. Menurut Maruli, ada indikasi pengusulan SK itu sarat manipulasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI.

"Jokowi itu kan paling hanya tanda tangan. Yang mengusulkan itu kan dari Dinas Tenaga Kerja. Tak menutup kemungkinan di dinas itu ada mafianya sehingga muncul SK tersebut. Sebaiknya, Jokowi blusukan juga ke Dinas Tenaga Kerja untuk memeriksa kinerja bawahannya di sana," jelas Maruli.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorLaksono Hari Wiwoho
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran yang Landa 15 Kios di Bekasi

Tak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran yang Landa 15 Kios di Bekasi

Megapolitan
Kebakaran Landa Kios di Sekitar Lapangan Multiguna Bekasi

Kebakaran Landa Kios di Sekitar Lapangan Multiguna Bekasi

Megapolitan
Wali Kota Depok: Kalau Warga Tak Senang Ada Lagu di Lampu Merah, Ya Kami Cabut...

Wali Kota Depok: Kalau Warga Tak Senang Ada Lagu di Lampu Merah, Ya Kami Cabut...

Megapolitan
Rem Blong, Truk Trailer Tabrak Beton Pembatas Gerbang Tol Cililitan

Rem Blong, Truk Trailer Tabrak Beton Pembatas Gerbang Tol Cililitan

Megapolitan
Ridwan Kamil Perkenalkan Program 'Layad Rawat' dan 'Quick Response' ke Depok

Ridwan Kamil Perkenalkan Program 'Layad Rawat' dan 'Quick Response' ke Depok

Megapolitan
Jika Diizinkan, Youtuber Rius Vernandes Berencana Review Kabin First Class Garuda Indonesia

Jika Diizinkan, Youtuber Rius Vernandes Berencana Review Kabin First Class Garuda Indonesia

Megapolitan
Colong 'Tape' Milik Salon Kecantikan, Pemuda 22 Tahun Diringkus Polisi

Colong 'Tape' Milik Salon Kecantikan, Pemuda 22 Tahun Diringkus Polisi

Megapolitan
Ridwan Kamil: Satu-satu, Sekarang Fokus Urus Macet Kota Depok Dulu...

Ridwan Kamil: Satu-satu, Sekarang Fokus Urus Macet Kota Depok Dulu...

Megapolitan
Dishub Kota Bekasi Minta Pembangunan Overpass Ahmad Yani Tak Ganggu Rekayasa Lalin

Dishub Kota Bekasi Minta Pembangunan Overpass Ahmad Yani Tak Ganggu Rekayasa Lalin

Megapolitan
Truk Sampah DKI Tabrak Ojek Online hingga Tewas

Truk Sampah DKI Tabrak Ojek Online hingga Tewas

Megapolitan
Pertama Kalinya, Lebaran Betawi Tahun Ini Dimeriahkan Parade Budaya

Pertama Kalinya, Lebaran Betawi Tahun Ini Dimeriahkan Parade Budaya

Megapolitan
Dilaporkan Garuda Indonesia, Youtuber Rius Vernandes Trauma untuk Kembali Review Maskapai

Dilaporkan Garuda Indonesia, Youtuber Rius Vernandes Trauma untuk Kembali Review Maskapai

Megapolitan
Ada Parade Budaya Lebaran Betawi Minggu Ini, Dishub Rekayasa Lalin di Jalan Medan Merdeka Selatan

Ada Parade Budaya Lebaran Betawi Minggu Ini, Dishub Rekayasa Lalin di Jalan Medan Merdeka Selatan

Megapolitan
Polisi Sebut Tak Ada Korban Saat Tawuran di Depan Samsat Jakarta Barat

Polisi Sebut Tak Ada Korban Saat Tawuran di Depan Samsat Jakarta Barat

Megapolitan
Pengacara Ungkap Hal Janggal dalam Laporan Sekarga terhadap Youtuber Rius Vernandes

Pengacara Ungkap Hal Janggal dalam Laporan Sekarga terhadap Youtuber Rius Vernandes

Megapolitan
Close Ads X