Kompas.com - 07/11/2013, 14:56 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kamis (7/11/2013), membatalkan tujuh surat keputusan Gubernur DKI tentang izin bagi perusahaan garmen dan wig di Kawasan Berikat Nusantara untuk menangguhkan pembayaran upah minimum provinsi 2013 sebesar Rp 2,2 juta. Hakim memutuskan agar tergugat, Gubernur DKI Joko Widodo, untuk mencabut ketujuh surat keputusan itu.

Majelis Hakim yang diketuai Husman dan didampingi dua hakim anggota, I Nyoman Harnanta serta Elizabeth, mempersilakan bagi tergugat untuk mengajukan banding jika merasa tak puas. Bayu Mahendra, selaku perwakilan Gubernur DKI dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI, menyatakan bahwa Pemprov DKI akan mengajukan banding atas putusan hakim PTUN. "Secepatnya kami akan ajukan banding," katanya.

Persidangan dihadiri hampir seratus orang buruh dari Serikat Pekerja Nasional. Mereka adalah pihak penggugat, yang kehadirannya dalam proses persidangan diwakili oleh tim pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Gugatan terhadap 7 SK Gubernur DKI telah diajukan buruh ke PTUN sejak April 2013. Dalam gugatan disebutkan, tujuh SK itu masing-masing diberikan untuk PT Kaho Indah Citra Garmen, PT Misung Indonesia (garmen), PT Myungsung Indonesia (wig), PT Kyeungseng Trading Indonesia (garmen), PT Star Camtex (garmen), PT Good Guys Indonesia (garmen), dan PT Yeon Heung Mega Sari (garmen).

Ketua Majelis Hakim Husban menyatakan, menghukum para tergugat (Gubernur DKI dan tujuh perusahaan penerima SK) membayar biaya perkara sebesar Rp 442.000 secara tanggung renteng. Pengacara buruh dari LBH Jakarta, Maruli Rajaguguk, mengatakan, Gubernur DKI sebaiknya memperhatikan SK penangguhan UMP yang telah dibatalkan oleh PTUN. Menurut Maruli, ada indikasi pengusulan SK itu sarat manipulasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI.

"Jokowi itu kan paling hanya tanda tangan. Yang mengusulkan itu kan dari Dinas Tenaga Kerja. Tak menutup kemungkinan di dinas itu ada mafianya sehingga muncul SK tersebut. Sebaiknya, Jokowi blusukan juga ke Dinas Tenaga Kerja untuk memeriksa kinerja bawahannya di sana," jelas Maruli.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejarawan Bekasi Sesalkan Pemindahan Benda Bersejarah secara Sembarangan

Sejarawan Bekasi Sesalkan Pemindahan Benda Bersejarah secara Sembarangan

Megapolitan
UNJ Buka Jalur Mandiri untuk Diploma dan Sarjana, Ini Jadwal dan Biaya Pendafarannya

UNJ Buka Jalur Mandiri untuk Diploma dan Sarjana, Ini Jadwal dan Biaya Pendafarannya

Megapolitan
Persentase Kasus Positif Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Naik hingga Capai 11,1 Persen

Persentase Kasus Positif Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Naik hingga Capai 11,1 Persen

Megapolitan
Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai Saat KRL Melintas, Kondisinya Selamat

Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai Saat KRL Melintas, Kondisinya Selamat

Megapolitan
Beredar Video Detik-detik Pengguna KRL Terperosok dari Peron Saat Kereta Melintas, Ini Penjelasan KAI Commuter

Beredar Video Detik-detik Pengguna KRL Terperosok dari Peron Saat Kereta Melintas, Ini Penjelasan KAI Commuter

Megapolitan
Mengenal Sesar Aktif Baribis yang Berpotensi Picu Gempa di Jakarta

Mengenal Sesar Aktif Baribis yang Berpotensi Picu Gempa di Jakarta

Megapolitan
Saat Kasus Pelecehan Seksual di Bus Transjakarta Berujung Damai...

Saat Kasus Pelecehan Seksual di Bus Transjakarta Berujung Damai...

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Pemuda yang Hendak Tawuran di Kolong Flyover Kampung Melayu, 7 Senjata Tajam Turut Diamankan

Polisi Tangkap 4 Pemuda yang Hendak Tawuran di Kolong Flyover Kampung Melayu, 7 Senjata Tajam Turut Diamankan

Megapolitan
Nonton Malam Puncak Jakarta Hajatan, Pengunjung: Susah Sinyal Pak Anies!

Nonton Malam Puncak Jakarta Hajatan, Pengunjung: Susah Sinyal Pak Anies!

Megapolitan
Upaya Iko Uwais Tempuh Jalur Damai dengan Pihak yang Melaporkannya ke Polisi Atas Tuduhan Penganiayaan

Upaya Iko Uwais Tempuh Jalur Damai dengan Pihak yang Melaporkannya ke Polisi Atas Tuduhan Penganiayaan

Megapolitan
Viral Video Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai, Ini Penjelasan KAI Commuter

Viral Video Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai, Ini Penjelasan KAI Commuter

Megapolitan
Batu Diduga Alat Penggiling Tebu dari Abad ke-17 Milik Kesultanan Banten Ditemukan di Pinggir Jalan Bekasi

Batu Diduga Alat Penggiling Tebu dari Abad ke-17 Milik Kesultanan Banten Ditemukan di Pinggir Jalan Bekasi

Megapolitan
Promosi Miras Holywings Gunakan Nama 'Muhammad-Maria', Pemprov DKI Akan Panggil Manajemen dan Jatuhkan Sanksi

Promosi Miras Holywings Gunakan Nama 'Muhammad-Maria', Pemprov DKI Akan Panggil Manajemen dan Jatuhkan Sanksi

Megapolitan
Meriahnya Acara Malam Puncak HUT Jakarta ke-495, JIS Disesaki Hampir 70.000 Pengunjung

Meriahnya Acara Malam Puncak HUT Jakarta ke-495, JIS Disesaki Hampir 70.000 Pengunjung

Megapolitan
Polemik Elvis Cafe di Bogor yang Disegel, Beraviliasi dengan Holywings dan Jual Minuman Beralkohol

Polemik Elvis Cafe di Bogor yang Disegel, Beraviliasi dengan Holywings dan Jual Minuman Beralkohol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.