Basuki: Buruh Non-DKI Jangan Demo di Balaikota

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sebagian buruh yang berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta bukan warga Jakarta. Ia meminta agar buruh selain warga Jakarta tidak berunjuk rasa di Balaikota.

Dalam sepekan terakhir, buruh terus berunjuk rasa untuk mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2014. Jokowi sudah menetapkan UMP 2014 sebesar Rp 2,44 juta, tetapi buruh menuntut upah sebesar Rp 3,7 juta.

Menanggapi hal tersebut, Basuki menilai tuntutan buruh sulit direalisasikan. Ia meminta agar buruh tidak bersikeras memaksakan kehendak kepada Pemerintah Provinsi DKI untuk menaikkan upah. Selain itu, ia juga meminta agar buruh dari luar Jakarta untuk tidak berunjuk rasa di depan Balaikota.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengimbau agar buruh tidak menghabiskan tenaga mereka dengan berteriak-teriak di atas batas waktu unjuk rasa, yakni pukul 18.00 WIB. Apabila aksi buruh sudah melewati batas waktu, aparat keamanan dari berbagai unsur akan membubarkan aksi tersebut.

Hingga kini, Jokowi tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengubah ketetapan tentang UMP 2014. Dalam pertemuan dengan perwakilan buruh beberapa hari lalu, Jokowi menyatakan tidak dapat memenuhi tuntutan buruh untuk menetapkan UMP sebesar Rp 3,7 juta.

Basuki mengatakan, seharusnya, buruh berterima kasih kepada Pemprov DKI karena selama bertahun-tahun lalu UMP DKI selalu di bawah nilai komponen hidup layak. Menurut Basuki, jika buruh terus berdemonstrasi, bukan tidak mungkin, mereka akan dipecat oleh perusahaannya. Para buruh juga akan kehilangan pendapatan untuk menyejahterakan anak istri mereka.

"Makanya saya bilang sekali lagi, kalau demo dan KTP-nya non-DKI, jangan demo di Balaikota. Demonya di kantor Presiden atau Wapres, jangan salah alamat. Bikin macet saja di depan. Saya terima buruh yang DKI saja," kata Basuki.