Kalah di PTUN, Jokowi Minta Perusahaan Bayar Buruh Sesuai UMP

Kompas.com - 07/11/2013, 18:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui buruh yang berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Kamis (31/10/2013). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui buruh yang berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Kamis (31/10/2013).
|
EditorEko Hendrawan Sofyan


JAKARTA, KOMPAS.com —
Gubernur DKI Joko Widodo meminta perusahaan yang menangguhkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 untuk segera menyesuaikan dengan UMP sebesar Rp 2,2 juta. Hal itu menyusul dimenangkannya gugatan buruh dari tujuh perusahaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, terhadap Jokowi yang mengabulkan izin penangguhan UMP pada awal 2013 lalu.

"Kalau sudah keputusan pengadilan, mestinya memang seperti itu (dibayar sesuai UMP 2013)," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat pada Kamis (7/11/2013) sore.

Lantaran baru diputuskan Kamis siang, Jokowi mengaku belum mendapatkan laporan resmi dari keputusan pengadilan tersebut. Namun, Jokowi tetap menghormati peradilan yang berlaku. Bisa saja perusahaan akan mengajukan banding dan sebagainya. Ia akan menunggu keputusan final peradilan tersebut.

"Kalau perusahaan banding, gimana? Tunggu sajalah," lanjutnya.

Sementara itu, soal tudingan buruh bahwa Jokowi dikelabui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait perusahaan mana saja yang berhak menangguhkan UMP-nya, Jokowi menampik. "Itu kan urusan Dinas (Disnakertrans DKI) kan pasti sudah cek ke lapangan satu per satu perusahaannya gimana," ujarnya.

Sedangkan soal permintaan buruh agar Jokowi blusukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI untuk memantau kinerja anak buahnya di sana, Jokowi menyambut baik. Satu per satu satuan di Pemerintah Provinsi DKI, kata Jokowi, akan ditinjaunya. Dia mengatakan tidak tebang pilih dalam meninjau suatu permasalahan.

Sebelumnya diberitakan, Majelis Hakim PTUN Jakarta, Kamis siang, membatalkan tujuh surat keputusan Gubernur DKI tentang izin bagi perusahaan garmen dan wig di KBN (Kawasan Berikat Nusantara) untuk menangguhkan pembayaran upah minimum provinsi 2013 sebesar Rp 2,2 juta.

Hakim memutuskan agar tergugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencabut ketujuh surat keputusan itu. Gugatan terhadap 7 SK Gubernur DKI telah diajukan buruh ke PTUN sejak April 2013.

Dalam gugatan disebutkan, tujuh SK itu masing-masing diberikan untuk PT Kaho Indah Citra Garmen, PT Misung Indonesia (garmen), PT Myungsung Indonesia (wig), PT Kyeungseng Trading Indonesia (garmen), PT Star Camtex (garmen), PT Good Guys Indonesia (garmen), dan PT Yeon Heung Mega Sari (garmen).

Ketua Majelis Hakim Husban menyatakan menghukum para tergugat (Gubernur DKI dan tujuh perusahaan penerima SK), dan membayar biaya perkara sebesar Rp 442.000 secara tanggung renteng.

Pengacara buruh dari LBH Jakarta Maruli Rajagukguk mengatakan, Gubernur DKI sebaiknya memperhatikan SK penangguhan UMP yang telah dibatalkan oleh PTUN.

Menurut Maruli, ada indikasi pengusulan SK itu sarat manipulasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Keluarkan Seruan Penggunaan Masker di Luar Rumah

Pemkot Tangerang Keluarkan Seruan Penggunaan Masker di Luar Rumah

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 5 April di Depok: 64 Pasien Positif, 8 Meninggal

[UPDATE] Covid-19 5 April di Depok: 64 Pasien Positif, 8 Meninggal

Megapolitan
BMKG: Bekasi, Depok, dan Bogor Berpeluang Hujan Siang-Sore Nanti

BMKG: Bekasi, Depok, dan Bogor Berpeluang Hujan Siang-Sore Nanti

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 Depok: 126 dari 2.747 Warga Positif, Versi Rapid Test

[UPDATE] Covid-19 Depok: 126 dari 2.747 Warga Positif, Versi Rapid Test

Megapolitan
Pemkot Depok Bikin Pasar Online, Warga Tinggal Hubungi Pedagang untuk Belanja

Pemkot Depok Bikin Pasar Online, Warga Tinggal Hubungi Pedagang untuk Belanja

Megapolitan
Asyik Minum Kopi di Warkop, Pemuda Bekasi Meninggal Dikeroyok 50 Orang

Asyik Minum Kopi di Warkop, Pemuda Bekasi Meninggal Dikeroyok 50 Orang

Megapolitan
Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran Antardua Kelompok di Tebet

Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran Antardua Kelompok di Tebet

Megapolitan
PHK Massal di Tengah Pandemi Covid-19 dan Upaya Pemerintah Berikan Insentif

PHK Massal di Tengah Pandemi Covid-19 dan Upaya Pemerintah Berikan Insentif

Megapolitan
Polda Metro Jaya Kerahkan 60 Personel untuk Kawal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Polda Metro Jaya Kerahkan 60 Personel untuk Kawal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pencabutan Kebijakan Ganjil Genap Diperpanjang Hingga 19 April 2020

Pencabutan Kebijakan Ganjil Genap Diperpanjang Hingga 19 April 2020

Megapolitan
Mau Keluar Rumah Hari Ini? Jangan Lupa Pakai Masker

Mau Keluar Rumah Hari Ini? Jangan Lupa Pakai Masker

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Physical Distancing Tak Terlaksana, Warga Padati Pasar | Penumpang Tanpa Masker Dilarang Masuk Stasiun

[POPULER JABODETABEK] Physical Distancing Tak Terlaksana, Warga Padati Pasar | Penumpang Tanpa Masker Dilarang Masuk Stasiun

Megapolitan
Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Megapolitan
Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Megapolitan
Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X