Kalah di PTUN, Jokowi Minta Perusahaan Bayar Buruh Sesuai UMP

Kompas.com - 07/11/2013, 18:44 WIB
KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui buruh yang berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Kamis (31/10/2013).


JAKARTA, KOMPAS.com —
Gubernur DKI Joko Widodo meminta perusahaan yang menangguhkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 untuk segera menyesuaikan dengan UMP sebesar Rp 2,2 juta. Hal itu menyusul dimenangkannya gugatan buruh dari tujuh perusahaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, terhadap Jokowi yang mengabulkan izin penangguhan UMP pada awal 2013 lalu.

"Kalau sudah keputusan pengadilan, mestinya memang seperti itu (dibayar sesuai UMP 2013)," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat pada Kamis (7/11/2013) sore.

Lantaran baru diputuskan Kamis siang, Jokowi mengaku belum mendapatkan laporan resmi dari keputusan pengadilan tersebut. Namun, Jokowi tetap menghormati peradilan yang berlaku. Bisa saja perusahaan akan mengajukan banding dan sebagainya. Ia akan menunggu keputusan final peradilan tersebut.

"Kalau perusahaan banding, gimana? Tunggu sajalah," lanjutnya.


Sementara itu, soal tudingan buruh bahwa Jokowi dikelabui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait perusahaan mana saja yang berhak menangguhkan UMP-nya, Jokowi menampik. "Itu kan urusan Dinas (Disnakertrans DKI) kan pasti sudah cek ke lapangan satu per satu perusahaannya gimana," ujarnya.

Sedangkan soal permintaan buruh agar Jokowi blusukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI untuk memantau kinerja anak buahnya di sana, Jokowi menyambut baik. Satu per satu satuan di Pemerintah Provinsi DKI, kata Jokowi, akan ditinjaunya. Dia mengatakan tidak tebang pilih dalam meninjau suatu permasalahan.

Sebelumnya diberitakan, Majelis Hakim PTUN Jakarta, Kamis siang, membatalkan tujuh surat keputusan Gubernur DKI tentang izin bagi perusahaan garmen dan wig di KBN (Kawasan Berikat Nusantara) untuk menangguhkan pembayaran upah minimum provinsi 2013 sebesar Rp 2,2 juta.

Hakim memutuskan agar tergugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencabut ketujuh surat keputusan itu. Gugatan terhadap 7 SK Gubernur DKI telah diajukan buruh ke PTUN sejak April 2013.

Dalam gugatan disebutkan, tujuh SK itu masing-masing diberikan untuk PT Kaho Indah Citra Garmen, PT Misung Indonesia (garmen), PT Myungsung Indonesia (wig), PT Kyeungseng Trading Indonesia (garmen), PT Star Camtex (garmen), PT Good Guys Indonesia (garmen), dan PT Yeon Heung Mega Sari (garmen).

Ketua Majelis Hakim Husban menyatakan menghukum para tergugat (Gubernur DKI dan tujuh perusahaan penerima SK), dan membayar biaya perkara sebesar Rp 442.000 secara tanggung renteng.

Pengacara buruh dari LBH Jakarta Maruli Rajagukguk mengatakan, Gubernur DKI sebaiknya memperhatikan SK penangguhan UMP yang telah dibatalkan oleh PTUN.

Menurut Maruli, ada indikasi pengusulan SK itu sarat manipulasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


EditorEko Hendrawan Sofyan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polisi Dalami Kasus Dugaan Penganiayaan oleh Pengacara D terhadap Hakim PN Jakarta Pusat

Polisi Dalami Kasus Dugaan Penganiayaan oleh Pengacara D terhadap Hakim PN Jakarta Pusat

Megapolitan
Empat Fakta Terbaru Kasus Rius Vernandes, Trauma hingga Penyelesaian secara Kekeluargaan

Empat Fakta Terbaru Kasus Rius Vernandes, Trauma hingga Penyelesaian secara Kekeluargaan

Megapolitan
Tanda Tanya Kasus Salah Tangkap dan Penyiksaan pada Empat Pengamen Cipulir

Tanda Tanya Kasus Salah Tangkap dan Penyiksaan pada Empat Pengamen Cipulir

Megapolitan
Anies Tunda Kepulangan dari Amerika, Ada Agenda Tambahan hingga Surati Kemendagri

Anies Tunda Kepulangan dari Amerika, Ada Agenda Tambahan hingga Surati Kemendagri

Megapolitan
Empat Kebijakan yang Diusulkan untuk Atasi Kemacetan di Depok

Empat Kebijakan yang Diusulkan untuk Atasi Kemacetan di Depok

Megapolitan
Getih Getah Riwayatmu Kini...

Getih Getah Riwayatmu Kini...

Megapolitan
Ketika PPSU Tinggalkan Sapu Lidi Sejenak untuk Rayakan Hari Jadi di Dufan

Ketika PPSU Tinggalkan Sapu Lidi Sejenak untuk Rayakan Hari Jadi di Dufan

Megapolitan
Setelah Saling Sindir hingga Lapor Polisi, Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham Berdamai

Setelah Saling Sindir hingga Lapor Polisi, Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham Berdamai

Megapolitan
[BERITA POPULER] Kisah Fikri Dipaksa Polisi Mengaku Jadi Pembunuh | Bahaya di Balik #AgeChallenge

[BERITA POPULER] Kisah Fikri Dipaksa Polisi Mengaku Jadi Pembunuh | Bahaya di Balik #AgeChallenge

Megapolitan
Bebas dari Tahanan, Fikri Pribadi Kini Cari Keadilan Tuntut Polisi yang Menyiksanya

Bebas dari Tahanan, Fikri Pribadi Kini Cari Keadilan Tuntut Polisi yang Menyiksanya

Megapolitan
Selain Bambu Getih Getah, Ini Daftar Pemanis Jakarta yang Berbiaya Besar tapi Tak Tahan Lama

Selain Bambu Getih Getah, Ini Daftar Pemanis Jakarta yang Berbiaya Besar tapi Tak Tahan Lama

Megapolitan
Siapa Sangka IS Pernah Dipasung Belasan Tahun Sebelum Dikenal sebagai Wawan Game

Siapa Sangka IS Pernah Dipasung Belasan Tahun Sebelum Dikenal sebagai Wawan Game

Megapolitan
Berkunjung ke Perpustakaan Erasmus Huis yang Instagramable

Berkunjung ke Perpustakaan Erasmus Huis yang Instagramable

Megapolitan
Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hujan Hari Ini

Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hujan Hari Ini

Megapolitan
Viral Video Pria Terjepit di Antara Mobil dan Truk, Begini Kronologinya...

Viral Video Pria Terjepit di Antara Mobil dan Truk, Begini Kronologinya...

Megapolitan
Close Ads X