Kalah di PTUN, Jokowi Minta Perusahaan Bayar Buruh Sesuai UMP - Kompas.com

Kalah di PTUN, Jokowi Minta Perusahaan Bayar Buruh Sesuai UMP

Kompas.com - 07/11/2013, 18:44 WIB
KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui buruh yang berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Kamis (31/10/2013).


JAKARTA, KOMPAS.com —
Gubernur DKI Joko Widodo meminta perusahaan yang menangguhkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 untuk segera menyesuaikan dengan UMP sebesar Rp 2,2 juta. Hal itu menyusul dimenangkannya gugatan buruh dari tujuh perusahaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, terhadap Jokowi yang mengabulkan izin penangguhan UMP pada awal 2013 lalu.

"Kalau sudah keputusan pengadilan, mestinya memang seperti itu (dibayar sesuai UMP 2013)," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat pada Kamis (7/11/2013) sore.

Lantaran baru diputuskan Kamis siang, Jokowi mengaku belum mendapatkan laporan resmi dari keputusan pengadilan tersebut. Namun, Jokowi tetap menghormati peradilan yang berlaku. Bisa saja perusahaan akan mengajukan banding dan sebagainya. Ia akan menunggu keputusan final peradilan tersebut.

"Kalau perusahaan banding, gimana? Tunggu sajalah," lanjutnya.

Sementara itu, soal tudingan buruh bahwa Jokowi dikelabui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait perusahaan mana saja yang berhak menangguhkan UMP-nya, Jokowi menampik. "Itu kan urusan Dinas (Disnakertrans DKI) kan pasti sudah cek ke lapangan satu per satu perusahaannya gimana," ujarnya.

Sedangkan soal permintaan buruh agar Jokowi blusukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI untuk memantau kinerja anak buahnya di sana, Jokowi menyambut baik. Satu per satu satuan di Pemerintah Provinsi DKI, kata Jokowi, akan ditinjaunya. Dia mengatakan tidak tebang pilih dalam meninjau suatu permasalahan.

Sebelumnya diberitakan, Majelis Hakim PTUN Jakarta, Kamis siang, membatalkan tujuh surat keputusan Gubernur DKI tentang izin bagi perusahaan garmen dan wig di KBN (Kawasan Berikat Nusantara) untuk menangguhkan pembayaran upah minimum provinsi 2013 sebesar Rp 2,2 juta.

Hakim memutuskan agar tergugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencabut ketujuh surat keputusan itu. Gugatan terhadap 7 SK Gubernur DKI telah diajukan buruh ke PTUN sejak April 2013.

Dalam gugatan disebutkan, tujuh SK itu masing-masing diberikan untuk PT Kaho Indah Citra Garmen, PT Misung Indonesia (garmen), PT Myungsung Indonesia (wig), PT Kyeungseng Trading Indonesia (garmen), PT Star Camtex (garmen), PT Good Guys Indonesia (garmen), dan PT Yeon Heung Mega Sari (garmen).

Ketua Majelis Hakim Husban menyatakan menghukum para tergugat (Gubernur DKI dan tujuh perusahaan penerima SK), dan membayar biaya perkara sebesar Rp 442.000 secara tanggung renteng.

Pengacara buruh dari LBH Jakarta Maruli Rajagukguk mengatakan, Gubernur DKI sebaiknya memperhatikan SK penangguhan UMP yang telah dibatalkan oleh PTUN.

Menurut Maruli, ada indikasi pengusulan SK itu sarat manipulasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI.


EditorEko Hendrawan Sofyan

Terkini Lainnya

Kronologi Penangkapan Bupati Cianjur, Dimulai Sejak Rabu Dini Hari

Kronologi Penangkapan Bupati Cianjur, Dimulai Sejak Rabu Dini Hari

Nasional
Orangtua Tak Izinkan Autopsi Jenazah, Polisi Kesulitan Cari Penyebab Kematian Eril Dardak

Orangtua Tak Izinkan Autopsi Jenazah, Polisi Kesulitan Cari Penyebab Kematian Eril Dardak

Regional
Rumah Orangtua Juru Parkir di Ciracas Dirusak Orang Tak Dikenal

Rumah Orangtua Juru Parkir di Ciracas Dirusak Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Adik Bupati Trenggalek Ditemukan Meninggal dengan Wajah Tertutup Plastik, Ini Penjelasan Polisi

Adik Bupati Trenggalek Ditemukan Meninggal dengan Wajah Tertutup Plastik, Ini Penjelasan Polisi

Regional
Korupsi Dana Pendidikan Diduga Sudah Sejak Bupati Cianjur Periode Sebelumnya

Korupsi Dana Pendidikan Diduga Sudah Sejak Bupati Cianjur Periode Sebelumnya

Nasional
KPK Minta Kakak Ipar Bupati Cianjur Segera Menyerahkan Diri

KPK Minta Kakak Ipar Bupati Cianjur Segera Menyerahkan Diri

Nasional
Suap untuk Bupati Cianjur Diberi Kode 'Cempaka'

Suap untuk Bupati Cianjur Diberi Kode "Cempaka"

Nasional
Ditangkap KPK, Bupati Cianjur Mundur dari Ketua DPW GP Nasdem Jabar

Ditangkap KPK, Bupati Cianjur Mundur dari Ketua DPW GP Nasdem Jabar

Nasional
Kaesang Pangarep Ajak Mahasiswa Berwirausaha: Tidak Harus Dunia Digital, 'Offline' Enggak Masalah

Kaesang Pangarep Ajak Mahasiswa Berwirausaha: Tidak Harus Dunia Digital, "Offline" Enggak Masalah

Regional
Bupati dan Kadis Cianjur Korupsi Dana Pendidikan 140 SMP

Bupati dan Kadis Cianjur Korupsi Dana Pendidikan 140 SMP

Nasional
Adik Bupati Trenggalek Meninggal di Kamar Indekos, Polisi Tak Temukan Tanda Kekerasan

Adik Bupati Trenggalek Meninggal di Kamar Indekos, Polisi Tak Temukan Tanda Kekerasan

Regional
McDonald's Bakal Kurangi Penggunaan Antibiotik pada Daging Sapi

McDonald's Bakal Kurangi Penggunaan Antibiotik pada Daging Sapi

Internasional
KPK Tetapkan Bupati Cianjur dan Kadis Pendidikan sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Cianjur dan Kadis Pendidikan sebagai Tersangka

Nasional
Cemburu, Pria Ini Bunuh Pacar Mantan Kekasihnya

Cemburu, Pria Ini Bunuh Pacar Mantan Kekasihnya

Regional
4.116 Lulusan Binus Siap Membangun Indonesia

4.116 Lulusan Binus Siap Membangun Indonesia

Edukasi

Close Ads X