Kalah di PTUN, Jokowi Minta Perusahaan Bayar Buruh Sesuai UMP

Kompas.com - 07/11/2013, 18:44 WIB
KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui buruh yang berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Kamis (31/10/2013).


JAKARTA, KOMPAS.com —
Gubernur DKI Joko Widodo meminta perusahaan yang menangguhkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 untuk segera menyesuaikan dengan UMP sebesar Rp 2,2 juta. Hal itu menyusul dimenangkannya gugatan buruh dari tujuh perusahaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, terhadap Jokowi yang mengabulkan izin penangguhan UMP pada awal 2013 lalu.

"Kalau sudah keputusan pengadilan, mestinya memang seperti itu (dibayar sesuai UMP 2013)," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat pada Kamis (7/11/2013) sore.

Lantaran baru diputuskan Kamis siang, Jokowi mengaku belum mendapatkan laporan resmi dari keputusan pengadilan tersebut. Namun, Jokowi tetap menghormati peradilan yang berlaku. Bisa saja perusahaan akan mengajukan banding dan sebagainya. Ia akan menunggu keputusan final peradilan tersebut.

"Kalau perusahaan banding, gimana? Tunggu sajalah," lanjutnya.


Sementara itu, soal tudingan buruh bahwa Jokowi dikelabui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait perusahaan mana saja yang berhak menangguhkan UMP-nya, Jokowi menampik. "Itu kan urusan Dinas (Disnakertrans DKI) kan pasti sudah cek ke lapangan satu per satu perusahaannya gimana," ujarnya.

Sedangkan soal permintaan buruh agar Jokowi blusukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI untuk memantau kinerja anak buahnya di sana, Jokowi menyambut baik. Satu per satu satuan di Pemerintah Provinsi DKI, kata Jokowi, akan ditinjaunya. Dia mengatakan tidak tebang pilih dalam meninjau suatu permasalahan.

Sebelumnya diberitakan, Majelis Hakim PTUN Jakarta, Kamis siang, membatalkan tujuh surat keputusan Gubernur DKI tentang izin bagi perusahaan garmen dan wig di KBN (Kawasan Berikat Nusantara) untuk menangguhkan pembayaran upah minimum provinsi 2013 sebesar Rp 2,2 juta.

Hakim memutuskan agar tergugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencabut ketujuh surat keputusan itu. Gugatan terhadap 7 SK Gubernur DKI telah diajukan buruh ke PTUN sejak April 2013.

Dalam gugatan disebutkan, tujuh SK itu masing-masing diberikan untuk PT Kaho Indah Citra Garmen, PT Misung Indonesia (garmen), PT Myungsung Indonesia (wig), PT Kyeungseng Trading Indonesia (garmen), PT Star Camtex (garmen), PT Good Guys Indonesia (garmen), dan PT Yeon Heung Mega Sari (garmen).

Ketua Majelis Hakim Husban menyatakan menghukum para tergugat (Gubernur DKI dan tujuh perusahaan penerima SK), dan membayar biaya perkara sebesar Rp 442.000 secara tanggung renteng.

Pengacara buruh dari LBH Jakarta Maruli Rajagukguk mengatakan, Gubernur DKI sebaiknya memperhatikan SK penangguhan UMP yang telah dibatalkan oleh PTUN.

Menurut Maruli, ada indikasi pengusulan SK itu sarat manipulasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI.



EditorEko Hendrawan Sofyan

Terkini Lainnya

DKI Inventarisasi Kerusakan akibat Kerusuhan 22 Mei

DKI Inventarisasi Kerusakan akibat Kerusuhan 22 Mei

Megapolitan
Anies Izinkan Anggota TGUPP-nya Bela Prabowo di MK

Anies Izinkan Anggota TGUPP-nya Bela Prabowo di MK

Megapolitan
Anies Minta Kantor dan Toko yang Tututp karena Aksi 22 Mei Buka Lagi

Anies Minta Kantor dan Toko yang Tututp karena Aksi 22 Mei Buka Lagi

Megapolitan
Ambulans Berlogo Partai Gerindra Milik PT Arsari Pratama

Ambulans Berlogo Partai Gerindra Milik PT Arsari Pratama

Megapolitan
Sisa Gas Air Mata Kerusuhan 22 Mei Bikin Perih Mata Pengendara

Sisa Gas Air Mata Kerusuhan 22 Mei Bikin Perih Mata Pengendara

Megapolitan
Polisi: Ambulans Gerindra Dikirim ke Jakarta atas Perintah Ketua DPC Tasikmalaya

Polisi: Ambulans Gerindra Dikirim ke Jakarta atas Perintah Ketua DPC Tasikmalaya

Megapolitan
Anggota Brimob yang Viral Saat 'Video Call' Ditawari Liburan Gratis ke Bali

Anggota Brimob yang Viral Saat "Video Call" Ditawari Liburan Gratis ke Bali

Megapolitan
Siapa Perempuan Bercadar yang Diamankan di Depan Bawaslu Saat 22 Mei?

Siapa Perempuan Bercadar yang Diamankan di Depan Bawaslu Saat 22 Mei?

Megapolitan
Dalam Ambulans Berlogo Gerindra, Tak Ditemukan Perlengkapan Medis

Dalam Ambulans Berlogo Gerindra, Tak Ditemukan Perlengkapan Medis

Megapolitan
Anies Bersihkan Jalan MH Thamrin Pascakerusuhan 22 Mei

Anies Bersihkan Jalan MH Thamrin Pascakerusuhan 22 Mei

Megapolitan
Pasukan Oranye Angkut Sampah 72 Karung Seberat 3,6 Ton di KS Tubun

Pasukan Oranye Angkut Sampah 72 Karung Seberat 3,6 Ton di KS Tubun

Megapolitan
Anggota TGUPP, Bambang Widjojanto dan Rikrik Jadi Pengacara Prabowo

Anggota TGUPP, Bambang Widjojanto dan Rikrik Jadi Pengacara Prabowo

Megapolitan
Foto 'Video Call' Anggota Brimob dengan Anaknya Menginspirasi Ilustrasi Ini

Foto "Video Call" Anggota Brimob dengan Anaknya Menginspirasi Ilustrasi Ini

Megapolitan
Senyum Anggota Brimob di Bawaslu Saat Diberikan Bunga oleh Warga

Senyum Anggota Brimob di Bawaslu Saat Diberikan Bunga oleh Warga

Megapolitan
Cerita Usma soal Rokok Habis Dijarah Perusuh 22 Mei hingga Rugi Rp 20 Juta

Cerita Usma soal Rokok Habis Dijarah Perusuh 22 Mei hingga Rugi Rp 20 Juta

Megapolitan

Close Ads X