Kalah di PTUN, Jokowi Minta Perusahaan Bayar Buruh Sesuai UMP

Kompas.com - 07/11/2013, 18:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui buruh yang berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Kamis (31/10/2013). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui buruh yang berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Kamis (31/10/2013).
|
EditorEko Hendrawan Sofyan


JAKARTA, KOMPAS.com —
Gubernur DKI Joko Widodo meminta perusahaan yang menangguhkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 untuk segera menyesuaikan dengan UMP sebesar Rp 2,2 juta. Hal itu menyusul dimenangkannya gugatan buruh dari tujuh perusahaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, terhadap Jokowi yang mengabulkan izin penangguhan UMP pada awal 2013 lalu.

"Kalau sudah keputusan pengadilan, mestinya memang seperti itu (dibayar sesuai UMP 2013)," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat pada Kamis (7/11/2013) sore.

Lantaran baru diputuskan Kamis siang, Jokowi mengaku belum mendapatkan laporan resmi dari keputusan pengadilan tersebut. Namun, Jokowi tetap menghormati peradilan yang berlaku. Bisa saja perusahaan akan mengajukan banding dan sebagainya. Ia akan menunggu keputusan final peradilan tersebut.

"Kalau perusahaan banding, gimana? Tunggu sajalah," lanjutnya.


Sementara itu, soal tudingan buruh bahwa Jokowi dikelabui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait perusahaan mana saja yang berhak menangguhkan UMP-nya, Jokowi menampik. "Itu kan urusan Dinas (Disnakertrans DKI) kan pasti sudah cek ke lapangan satu per satu perusahaannya gimana," ujarnya.

Sedangkan soal permintaan buruh agar Jokowi blusukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI untuk memantau kinerja anak buahnya di sana, Jokowi menyambut baik. Satu per satu satuan di Pemerintah Provinsi DKI, kata Jokowi, akan ditinjaunya. Dia mengatakan tidak tebang pilih dalam meninjau suatu permasalahan.

Sebelumnya diberitakan, Majelis Hakim PTUN Jakarta, Kamis siang, membatalkan tujuh surat keputusan Gubernur DKI tentang izin bagi perusahaan garmen dan wig di KBN (Kawasan Berikat Nusantara) untuk menangguhkan pembayaran upah minimum provinsi 2013 sebesar Rp 2,2 juta.

Hakim memutuskan agar tergugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencabut ketujuh surat keputusan itu. Gugatan terhadap 7 SK Gubernur DKI telah diajukan buruh ke PTUN sejak April 2013.

Dalam gugatan disebutkan, tujuh SK itu masing-masing diberikan untuk PT Kaho Indah Citra Garmen, PT Misung Indonesia (garmen), PT Myungsung Indonesia (wig), PT Kyeungseng Trading Indonesia (garmen), PT Star Camtex (garmen), PT Good Guys Indonesia (garmen), dan PT Yeon Heung Mega Sari (garmen).

Ketua Majelis Hakim Husban menyatakan menghukum para tergugat (Gubernur DKI dan tujuh perusahaan penerima SK), dan membayar biaya perkara sebesar Rp 442.000 secara tanggung renteng.

Pengacara buruh dari LBH Jakarta Maruli Rajagukguk mengatakan, Gubernur DKI sebaiknya memperhatikan SK penangguhan UMP yang telah dibatalkan oleh PTUN.

Menurut Maruli, ada indikasi pengusulan SK itu sarat manipulasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Atraksi Barongsai di Mal Pondok Indah 'Menghipnotis' Pengunjung

Atraksi Barongsai di Mal Pondok Indah "Menghipnotis" Pengunjung

Megapolitan
Kali Sekretaris Bocor Akibat Debit Air Tinggi, Ditambal Pakai Karung Pasir

Kali Sekretaris Bocor Akibat Debit Air Tinggi, Ditambal Pakai Karung Pasir

Megapolitan
Sempat Banjir, Genangan Air di Sejumlah Titik di Jakarta Kini Sudah Surut

Sempat Banjir, Genangan Air di Sejumlah Titik di Jakarta Kini Sudah Surut

Megapolitan
Pelaku Curanmor di Radio Dalam Belum Tertangkap, Polisi: Wajahnya Kurang Jelas di CCTV

Pelaku Curanmor di Radio Dalam Belum Tertangkap, Polisi: Wajahnya Kurang Jelas di CCTV

Megapolitan
Perempuan Digigit Tikus Saat Nonton di Bioskop, Seberapa Berbahaya bagi Kesehatan?

Perempuan Digigit Tikus Saat Nonton di Bioskop, Seberapa Berbahaya bagi Kesehatan?

Megapolitan
Lampion dan Angpao Paling Laris Diburu Menjelang Imlek

Lampion dan Angpao Paling Laris Diburu Menjelang Imlek

Megapolitan
Mahasiswa Gugat Lamanya Pemilihan Cawagub DKI ke MK, F-Gerindra: Kontruksinya Tidak Nyambung

Mahasiswa Gugat Lamanya Pemilihan Cawagub DKI ke MK, F-Gerindra: Kontruksinya Tidak Nyambung

Megapolitan
Polisi Tangkap Tiga Pengeroyok Pria yang Minta Sumbangan Air Mineral di Pondok Pinang

Polisi Tangkap Tiga Pengeroyok Pria yang Minta Sumbangan Air Mineral di Pondok Pinang

Megapolitan
Seorang Remaja Diduga Tenggelam saat Berenang di Waduk Pegadungan

Seorang Remaja Diduga Tenggelam saat Berenang di Waduk Pegadungan

Megapolitan
Aktivis Perempuan: Trauma Korban Pelecehan Seksual yang Berpakaian Tertutup Jauh Lebih Besar

Aktivis Perempuan: Trauma Korban Pelecehan Seksual yang Berpakaian Tertutup Jauh Lebih Besar

Megapolitan
Pelecehan Seksual di Bekasi, Bukti Pakaian Korban Bukan Pemicu Tindakan Asusila Terjadi

Pelecehan Seksual di Bekasi, Bukti Pakaian Korban Bukan Pemicu Tindakan Asusila Terjadi

Megapolitan
Pemilihan Wakil Gubernur DKI Lama, Mahasiswa Hukum Untar Gugat ke MK

Pemilihan Wakil Gubernur DKI Lama, Mahasiswa Hukum Untar Gugat ke MK

Megapolitan
Jari Wanita Ini Berdarah Digigit Tikus di Saat Nonton Film di Bioskop

Jari Wanita Ini Berdarah Digigit Tikus di Saat Nonton Film di Bioskop

Megapolitan
Banjir di Cikini Disebabkan Saluran Air Tersumbat di Depan Proyek Revitalisasi TIM

Banjir di Cikini Disebabkan Saluran Air Tersumbat di Depan Proyek Revitalisasi TIM

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Sudah Naturalisasi Sungai di 5 Titik

Pemprov DKI Klaim Sudah Naturalisasi Sungai di 5 Titik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X