Kompas.com - 08/11/2013, 07:58 WIB
Jakarta macet KOMPAS / LASTI KURNIAJakarta macet
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — 
Kemacetan parah di jalur reguler akibat sterilisasi jalur bus transjakarta merupakan hantaman keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat. Kemacetan ini bukti nyata Ibu Kota tidak memiliki sistem transportasi yang jelas.

Ketiadaan integrasi antarmoda angkutan umum dan antardaerah di wilayah Jabodetabek juga menunjukkan selama ini pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tidak bekerja semestinya.

Kemacetan parah di Jakarta selama tiga hari terakhir sejak pemberlakuan sterilisasi jalur bus transjakarta disertai ancaman denda besar turut membuka mata. Pencanangan 17 langkah kemacetan pada tahun 2010 dan ditargetkan tercapai pada 2014 belum berjalan. Dari 17 langkah itu, tujuh poin menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI, selebihnya wewenang pemerintah pusat.

Djoko Setijowarno, pengamat transportasi yang juga pengajar pada Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, mengatakan, masalah kemacetan di perkotaan, termasuk di Jabodetabek, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang menyesatkan dan menyusahkan. Contoh konkret adalah kebijakan pemerintah yang berpihak pada kendaraan pribadi.

”Seperti kebijakan pengadaan mobil yang dikatakan berharga murah, tetapi di sisi lain uang negara dihamburkan untuk subsidi bahan bakar minyak yang sebanyak 93 persen, atau sebesar Rp 175 triliun, tersedot oleh kendaraan pribadi,” katanya.

Berdasarkan penelitiannya, Djoko menyebutkan, selama ini angkutan umum hanya menyerap sekitar 3 persen dari total BBM bersubsidi yang disediakan pemerintah.

Tidak pantas

Untuk itu, bagi Djoko, tidak sepantasnya pemerintah pusat menekan DKI untuk memecahkan kemacetan sendiri. Sterilisasi jalur bus transjakarta hanyalah salah satu dari sekian rincian program yang diturunkan dari kebijakan 17 langkah mengatasi kemacetan yang tiga tahun silam dicanangkan Wakil Presiden Boediono.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pendapat serupa beberapa kali dilontarkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono. Dari 17 langkah penanganan persoalan transportasi, Dishub DKI Jakarta menanggung beban tugas pada tujuh poin. Beberapa poin penanganan masalah transportasi yang sudah dilakukan Dishub DKI Jakarta di antaranya sterilisasi jalur bus transjakarta, kebijakan ulang perparkiran, dan pembangunan lahan parkir di sekitar stasiun agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan publik.

Dari semua poin itu, satu di antaranya, yaitu restrukturisasi angkutan umum armada kecil agar beralih ke armada besar, belum dapat dilakukan. Sebab, restrukturisasi ini perlu payung hukum dari pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Belum lagi jika berbicara integrasi angkutan umum antarkota yang tentu tidak bisa diupayakan sendiri oleh DKI Jakarta.

Diterapkan pekan depan

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penipu Mengaku Pegawai Bank Ditangkap, Korban Rugi Rp 1,28 Miliar

Penipu Mengaku Pegawai Bank Ditangkap, Korban Rugi Rp 1,28 Miliar

Megapolitan
Diberi Rapor Merah, Anies Minta LBH Tak Hanya Evaluasi Jakarta

Diberi Rapor Merah, Anies Minta LBH Tak Hanya Evaluasi Jakarta

Megapolitan
Hindari Masa Kedaluwarsa, Pemkot Bekasi Segera Gunakan 433.000 Dosis Vaksin Covid-19 yang Tersisa

Hindari Masa Kedaluwarsa, Pemkot Bekasi Segera Gunakan 433.000 Dosis Vaksin Covid-19 yang Tersisa

Megapolitan
Ini Penjelasan Anies Soal Penyebab Molornya Proyek ITF

Ini Penjelasan Anies Soal Penyebab Molornya Proyek ITF

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Cengkareng Sudah Jaring 5.700 Nasabah dari 17 Aplikasi

Kantor Pinjol Ilegal di Cengkareng Sudah Jaring 5.700 Nasabah dari 17 Aplikasi

Megapolitan
Bongkar Jaringan Peredaran Ganja Jakarta-Jawa Barat, Polisi Ungkap Modus Klasik

Bongkar Jaringan Peredaran Ganja Jakarta-Jawa Barat, Polisi Ungkap Modus Klasik

Megapolitan
DKI Jakarta PPKM Level 2, Anak di Bawah Usia 12 Tahun Belum Boleh Masuk Ancol

DKI Jakarta PPKM Level 2, Anak di Bawah Usia 12 Tahun Belum Boleh Masuk Ancol

Megapolitan
PPKM Jakarta Turun Level 2, Ini Aturan Masuk Tempat Wisata

PPKM Jakarta Turun Level 2, Ini Aturan Masuk Tempat Wisata

Megapolitan
Kasus Penipuan Rekrutmen PNS oleh Anak Penyanyi ND Naik ke Tingkat Penyidikan

Kasus Penipuan Rekrutmen PNS oleh Anak Penyanyi ND Naik ke Tingkat Penyidikan

Megapolitan
Tangsel PPKM Level 2, Sejumlah Aturan Pembatasan Kegiatan Disesuaikan

Tangsel PPKM Level 2, Sejumlah Aturan Pembatasan Kegiatan Disesuaikan

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Anies: Kita Ingin Kondisi Ini Bisa Terjaga Terus

Jakarta PPKM Level 2, Anies: Kita Ingin Kondisi Ini Bisa Terjaga Terus

Megapolitan
Polisi Tangkap Tiga Pengedar, Barang Bukti 15 Kilogram Ganja Diamankan

Polisi Tangkap Tiga Pengedar, Barang Bukti 15 Kilogram Ganja Diamankan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Telah Salurkan 173.340 Dosis Vaksin Covid-19 ke 5 Kabupaten di Jabar

Pemkot Bekasi Telah Salurkan 173.340 Dosis Vaksin Covid-19 ke 5 Kabupaten di Jabar

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Tempat Permainan Anak di Blok M Plaza Mulai Beroperasi

Jakarta PPKM Level 2, Tempat Permainan Anak di Blok M Plaza Mulai Beroperasi

Megapolitan
Paksa Periksa Handphone Orang Saat Bertugas, Aipda Ambarita Diperiksa Propam

Paksa Periksa Handphone Orang Saat Bertugas, Aipda Ambarita Diperiksa Propam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.