Ketika Kemacetan Dipolitisasi...

Dalam strategi mengurai kemacetan, peran pemerintah pusat, menurut Basuki, cukup signifikan. ”Pemerintah membantu pengadaan kereta api. Tidak ada hambatan sama sekali. Wakil Presiden sangat mendukung,” kata Basuki.

Itu diakui Menteri Perhubungan EE Mangindaan. Pemerintah pusat selama ini berkontribusi dalam usaha mengatasi kemacetan Jakarta secara bertahap.

”Sudah (ada yang dilakukan pusat). MRT kita sama-sama. (Langkah) Mengalihkan ke kereta api sudah. Besok kami melepas kereta Pangrango jurusan Bogor-Sukabumi,” katanya

Di luar langkah itu, Kemenhub mengajukan usulan bersama Kementerian Pekerjaan Umum untuk atasi kemacetan di sejumlah perlintasan kereta api sebidang. Mereka mengusulkan membuat underpass atau perlintasan elevated yang sekaligus digunakan untuk mass rapid transit.

Harus ditegakkan

Mengenai penegakan hukum sterilisasi jalur bus transjakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan harus ditegakkan. Selama ini penerobosan jalur ditoleransi sehingga pengguna bus transjakarta tak mendapat keuntungan.

”Sterilisasi harus dimulai sekarang. Masa tambahan bus datang baru dilakukan sterilisasi? Itu sudah aturan bahwa jalur itu khusus untuk bus transjakarta. Busnya tidak lewat pun jalur itu harus steril,” kata Jokowi.

Tertib lalu lintas tidak boleh ada tawar-menawar. ”Kalau ada jalur kosong, kendaraan diperbolehkan masuk, ya semrawut. Kalau ada tanda dilarang parkir, kendaraan diperbolehkan parkir, ya macet. Jadi ke mana-mana imbasnya,” ujarnya.

Imbas kemacetan parah di jalur reguler akibat sterilisasi jalur bus transjakarta merupakan konsekuensi yang harus diambil. Dengan demikian, masyarakat dipaksa berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Sebagai langkah percepatan dan kemudahan pengadaan angkutan umum, pihaknya sudah meminta pemerintah pusat memberikan pengurangan pajak untuk pembelian bus sedang dan bus besar. Namun, sampai saat, ini belum ada jawaban yang didapat Jokowi.

”Seharusnya diberi dong (pengurangan pajak). Kalau mobil murah saja diberi pajak nol, transportasi massal juga harus diberi pajak nol,” katanya. (WHY/HRS/MKN/FRO/NDY/NEL/JOS/har)