Ribuan Buruh Indonesia Terancam Menganggur

Kompas.com - 09/11/2013, 16:20 WIB
Buruh dan gadgetnya Kompas.com/Kurnia Sari AzizaBuruh dan gadgetnya
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com —
Sejumlah perusahaan asal Korea Selatan yang memiliki pabrik di Kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Utara, berencana hengkang dari Indonesia. Hal itu menyusul pembatalan penangguhan upah minimum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, Jumat (8/11/2013), di Jakarta, menyatakan, niatan hengkang dari Indonesia itu muncul karena perusahaan-perusahaan itu tidak mampu membayar upah pekerja sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2013 sebesar Rp 2,2 juta. ”Jika perusahaan-perusahaan itu benar-benar pergi, bisa jadi perusahaan lain di KBN Cakung ikut angkat kaki,” kata Sofjan.

Seperti diberitakan, Kamis, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan penangguhan UMP tahun 2013 di tujuh perusahaan asal Korea Selatan, yakni PT Kaho Indah Citra Garmen, PT Misung Indonesia, PT Kyeungseng Trading Indonesia, PT Star Camtex, PT Good Guys Indonesia, PT Yeon Heung Mega Sari, dan PT Myungsung Indonesia.

Sofjan mengatakan, sebelum keluarnya putusan PTUN Jakarta itu, ketujuh perusahaan itu sebenarnya sudah ingin hengkang dari Indonesia. ”Kami sudah berusaha melobi Duta Besar Korea Selatan agar perusahaan-perusahaan itu tetap bertahan. Namun, keputusan PTUN itu telah melemahkan usaha kami,” ujarnya.

Perusahaan-perusahaan itu, kata Sofjan, berencana memindahkan pabriknya ke Kamboja karena biaya upah buruh di sana lebih murah. ”Di Kamboja, upah buruh hanya 40 dollar AS per bulan. Jika mereka semua ke sana, puluhan ribu buruh di Indonesia bakal menganggur,” katanya.


Ancaman

Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik Jumisih mengatakan, pernyataan dari Apindo itu merupakan sebuah ancaman bagi nasib para buruh. ”Seharusnya mereka mendukung putusan PTUN itu, bukannya mengancam kami seperti ini,” kata Jumisih.

Ia pun menegaskan, FBLP tak akan takut jika perusahaan-perusahaan tersebut angkat kaki dari KBN. ”Ketujuh perusahaan itu harus memenuhi kewajibannya kepada para buruh yang selama ini tidak mendapatkan UMR yang layak,” katanya.

Menanggapi keputusan PTUN Jakarta, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Jakarta Utara Mochamad Halili berpendapat, sewajarnya pengusaha membayar pekerjanya minimal sebesar UMP. ”UMP merupakan prasyarat minimal bagi buruh untuk bisa hidup layak,” katanya.

Menurut Halili, ada 10 perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung yang membayar pekerja dengan upah sebesar angka kebutuhan hidup layak (KHL) tahun ini. Beberapa perusahaan bahkan mengupah buruh Rp 1,8 juta per bulan dan menerapkan sistem kerja alih daya. Situasi itu menyulitkan buruh memperbaiki kehidupannya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai ada yang salah dengan proses penangguhan UMP 2013 di tujuh perusahaan itu. ”Kami akan periksa proses pengambilan keputusan penangguhan. Mungkin ada yang salah, mengapa sampai bisa dibatalkan oleh PTUN Jakarta,” katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tembak Mati Pengedar Sabu di Cipayung

Polisi Tembak Mati Pengedar Sabu di Cipayung

Megapolitan
Anies: Oposisi Sangat Keras pada TGUPP karena Efektif Bekerja

Anies: Oposisi Sangat Keras pada TGUPP karena Efektif Bekerja

Megapolitan
Bantah Ada Bocoran Ujian di SMAN 1 Depok, Kepala Sekolah Sebut Berawal dari Ribut Siswa

Bantah Ada Bocoran Ujian di SMAN 1 Depok, Kepala Sekolah Sebut Berawal dari Ribut Siswa

Megapolitan
Pemkot Jakut Uji Coba Pembatasan Kontainer di Jalan Cilincing Raya Awal 2020

Pemkot Jakut Uji Coba Pembatasan Kontainer di Jalan Cilincing Raya Awal 2020

Megapolitan
Sakit Hati Ditegur, Pria di Ciracas Aniaya Tetangga dengan Celurit

Sakit Hati Ditegur, Pria di Ciracas Aniaya Tetangga dengan Celurit

Megapolitan
PT KAI Klaim Sudah Koordinasi dengan Dishub soal Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi

PT KAI Klaim Sudah Koordinasi dengan Dishub soal Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi

Megapolitan
Area Lay Bay Stasiun Bekasi Ditutup Selamanya

Area Lay Bay Stasiun Bekasi Ditutup Selamanya

Megapolitan
Maling Motor Terjebak Macet Dihakimi Warga hingga Tewas

Maling Motor Terjebak Macet Dihakimi Warga hingga Tewas

Megapolitan
Diduga Cemburu, Suami Bacok Istri hingga Tewas di Pamulang

Diduga Cemburu, Suami Bacok Istri hingga Tewas di Pamulang

Megapolitan
Anies Ingin Seluruh Transportasi Ramah Perempuan

Anies Ingin Seluruh Transportasi Ramah Perempuan

Megapolitan
Damkar Jaktim Evakuasi 7 Sarang Tawon Vespa dalam Sehari

Damkar Jaktim Evakuasi 7 Sarang Tawon Vespa dalam Sehari

Megapolitan
Viral Video Keributan Ormas dengan Manajemen Perusahaan di MGK Kemayoran, Ini Kata Polisi

Viral Video Keributan Ormas dengan Manajemen Perusahaan di MGK Kemayoran, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Pemkot Akan Batas Jam Operasional Truk Kontainer di Jakarta Utara

Pemkot Akan Batas Jam Operasional Truk Kontainer di Jakarta Utara

Megapolitan
Unit Pajak Kendaraan Bermotor Minta Pengelola Parkir Bantu Tagih Tunggakan Pajak

Unit Pajak Kendaraan Bermotor Minta Pengelola Parkir Bantu Tagih Tunggakan Pajak

Megapolitan
Fakta Kematian Bayi 40 Hari karena Tersedak Potongan Kecil Pisang

Fakta Kematian Bayi 40 Hari karena Tersedak Potongan Kecil Pisang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X