Kompas.com - 12/11/2013, 08:21 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui buruh yang berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Kamis (31/10/2013). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui buruh yang berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Kamis (31/10/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Perwakilan buruh yang tergabung dalam Forum Buruh se-Jakarta mendatangi DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-Perjuangan, Senin (11/11/2013) kemarin. Mereka meminta anggota fraksi menyampaikan tuntutan kepada Gubernur DKI Joko Widodo, yakni merevisi besaran upah minimum provinsi.

Heri, perwakilan buruh, mengungkapkan, UMP 2014 yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, di mana harga kebutuhan sandang, pangan, dan papan kian melambung. Kondisi itu dianggap tidak dimasukkan ke penghitungan UMP.

"Aspek yang harusnya diperhatikan, tidak diperhatikan. Kita minta angka itu tak layak dan perlu dipertimbangkan lagi," ujarnya.

Heri mengaku, selain ke Fraksi PDI Perjuangan, para buruh juga pernah langsung menyampaikan permohonan revisi kepada Jokowi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI. Namun, tuntutan tersebut diketahui tidak dipenuhi. Heri menilai pemerintah tak perlu malu mencabut sesuatu yang telah diputuskan pemerintah.

"Gubernur sebelumnya juga pernah kan melakukan revisi. Jadi, Jokowi tidak perlu malu merevisi UMP yang ditetapkan," ujarnya.

Sesuai mekanisme

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Prassetyo Edi Marsudi mengatakan, secara konstitusional, UMP 2014 telah melalui prosedur, yakni dibahas secara tripartid antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Oleh sebab itu, peluang pemerintah akan melakukan revisi sangat kecil.

Kendati demikian, pihaknya akan tetap menyampaikan tuntutan tersebut kepada Gubernur DKI Joko Widodo segera. "Sebagai bentuk tindak lanjut, akan tetap sampaikan aspirasi buruh kepada Pak Gubernur. Itu memang mekanisme," ujarnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan lainnya, William Yani, mengatakan, pihaknya tidak sepakat atas penetapan UMP 2014 sebesar Rp 2,4 juta. Namun, pihaknya juga tidak sepakat dengan buruh yang meminta UMP sebesar Rp 3,7 juta. Menurutnya, idealnya UMP 2014 sesuai dengan kondisi saat ini adalah Rp 2,8 juta.

"Buruh tidak logis tuntutannya, tapi pemerintah juga keterlaluan. Hitung-hitungan kami UMP ada di besaran Rp 2,8 juta," ujarnya.

Kendati demikian, William mengaku tidak berharap banyak UMP 2014 bakal direvisi. Sebagai bentuk kompensasi, pihaknya pun meminta Jokowi agar lebih mengoptimalkan fasilitas bagi buruh, misalnya transportasi murah, rumah murah, akses kesehatan, dan sejumlah kebutuhan lainnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan Mudik Lebaran Berlaku, Tiga Maskapai Masih Beroperasi dari Bandara Soekarno-Hatta

Larangan Mudik Lebaran Berlaku, Tiga Maskapai Masih Beroperasi dari Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Varian Virus Corona dari India Sudah Masuk Tangsel, Seperti Apa Bahayanya?

Varian Virus Corona dari India Sudah Masuk Tangsel, Seperti Apa Bahayanya?

Megapolitan
Bertemu Anies, AHY: Dulu Kami Berkompetisi, Sekarang Bersahabat

Bertemu Anies, AHY: Dulu Kami Berkompetisi, Sekarang Bersahabat

Megapolitan
Terminal Pulo Gebang Tak Batasi Keberangkatan Bus Berstiker Khusus Selama Periode Larangan Mudik

Terminal Pulo Gebang Tak Batasi Keberangkatan Bus Berstiker Khusus Selama Periode Larangan Mudik

Megapolitan
John Kei: Saya Minta Dibebaskan, Saya Tak Tahu Masalah Ini

John Kei: Saya Minta Dibebaskan, Saya Tak Tahu Masalah Ini

Megapolitan
Minta Warga Tak Mudik, Anies: Ini Untuk Melindungi Semua

Minta Warga Tak Mudik, Anies: Ini Untuk Melindungi Semua

Megapolitan
Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 1.070 Kendaraan di Tol Cikupa dan Cikarang Barat

Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 1.070 Kendaraan di Tol Cikupa dan Cikarang Barat

Megapolitan
Pohon Tumbang Menimpa Mobil di Jalan Pajajaran Pamulang

Pohon Tumbang Menimpa Mobil di Jalan Pajajaran Pamulang

Megapolitan
Larangan Mudik Lebaran Hari Pertama, Operasional AKAP di Terminal Poris Plawad Dihentikan

Larangan Mudik Lebaran Hari Pertama, Operasional AKAP di Terminal Poris Plawad Dihentikan

Megapolitan
John Kei: Saya Tandatangan BAP karena Anak Saya Ditendang, Ditahan 3 Hari

John Kei: Saya Tandatangan BAP karena Anak Saya Ditendang, Ditahan 3 Hari

Megapolitan
Hari Pertama Larangan Mudik, Ratusan Kendaraan yang Masuk Kota Bogor Diputar Balik

Hari Pertama Larangan Mudik, Ratusan Kendaraan yang Masuk Kota Bogor Diputar Balik

Megapolitan
Dishub DKI: Pergerakan Warga di Kawasan Jabodetabek Tak Perlu SIKM

Dishub DKI: Pergerakan Warga di Kawasan Jabodetabek Tak Perlu SIKM

Megapolitan
Anies ke AHY: Demokrat Melewati Ujian yang Tidak Sederhana

Anies ke AHY: Demokrat Melewati Ujian yang Tidak Sederhana

Megapolitan
Di Persidangan, John Kei Menyatakan Tak Pernah Instruksikan Pembunuhan terhadap Nus Kei

Di Persidangan, John Kei Menyatakan Tak Pernah Instruksikan Pembunuhan terhadap Nus Kei

Megapolitan
Rizieq Shihab kepada Hakim: Saya Sangat Lelah, Semalam Tak Bisa Tidur, Panas Sekali di Penjara

Rizieq Shihab kepada Hakim: Saya Sangat Lelah, Semalam Tak Bisa Tidur, Panas Sekali di Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X