Kompas.com - 12/11/2013, 21:33 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi warga yang tinggal di kawasan eks Taman BMW Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (9/3/2013). Jokowi menindaklanjuti laporan warga terkait penggusuran pemukiman untuk pembangunan Stadion BMW. Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi warga yang tinggal di kawasan eks Taman BMW Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (9/3/2013). Jokowi menindaklanjuti laporan warga terkait penggusuran pemukiman untuk pembangunan Stadion BMW.
|
EditorEko Hendrawan Sofyan


JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak yang mengaku sebagai ahli waris kepemilikan taman Bersih Manusiawi dan Berwibawa (BMW), Donald Guilamme Wolf, kembali mempermasalahkan kepemilikan lahan seluas 66 hektar itu.

Melalui kuasa hukumnya, David Sulaeman, mendatangi dan mengadu kepada DPRD DKI terkait kebohongan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pengembang. "Kami hanya ingin mengadu ke DPRD, agar Pemprov DKI bisa melihat kalau mereka itu dibohongi pengembang. Kita sudah tidak mau lagi permasalahkan hukum, kita sudah tidak percaya lagi," kata David, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Sudah satu tahun ini, Donald telah mendekam di bui karena terjerat Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tuduhan memalsukan surat. Padahal, menurut Daniel, Donald merupakan ahli waris yang sah berdasarkan Eingendom Verponding Nomor 309, yang dimiliki neneknya, Saamah.

Untuk memperjuangkan lahan yang dimilikinya tersebut, David mengklaim kalau ia sudah pernah bertemu sebelumnya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan memberikan segala macam bukti dan berkas-berkasnya. Namun, ternyata kedatangan mereka tidak mendapat sambutan baik oleh Basuki.

"Saya mendengar Ahok (sapaan Basuki) katanya pernah jadi konsultannya Agung Podomoro (pengembang yang juga klaim lahan BMW), apa karena itu dia jadi enggak enak sama Agung Podomoro?" kata David.

Permasalahan tanah yang ditaksir mencapai nilai sekitar Rp 737 miliar ini terjadi setelah tanah yang diklaim milik Donald juga diakui PT Agung Podomoro Land. Pada (8/6/2007), PT Agung Podomoro menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah DKI sebagai kewajiban fasilitas sosial-fasilitas umum dari tujuh perusahaan.

PT Agung Podomoro bertindak sebagai koordinator. Dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, dan Direktur PT Agung Podomoro Trihatma Kusuma Haliman, tercantum pasal yang mengatur bahwa tanah yang diserahkan tidak dalam keadaan sengketa, dan bebas dari segala tuntutan maupun gugatan. Namun, tanah tersebut tidak juga dibuat sertifikatnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

David kemudian menuding semua kasus yang terjadi di pengadilan dan menjadikan kliennya terpidana adalah sebuah rekayasa. Salah satu kebohongan pihak pengembang, adalah perbedaan serah terima lahan dan lahan yang tercantum di berita acara.

"Pemprov DKI coba lihat saja serah terima lahan hanya 12 hektar, padahal dalam berita acara seluas 26 hektar. Coba saja lihat itu dulu, selisih 14 hektar, dan DKI dibohongi," ujar David.

Ia meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo segera menyatakan ada kekeliruan Pemprov DKI terhadap tanah yang akan dibangun menjadi stadion internasional tersebut.

Ketua Fraksi Golkar, Ashraff Ali yang menerima David pun menyatakan akan mengkaji lebih lanjut permasalahan status lahan ini. Sebagai tindak lanjut, pihak DPRD DKI pun rencananya akan mengundang Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI dan Biro Hukum DKI.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Megapolitan
Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Megapolitan
11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Megapolitan
Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Megapolitan
Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Megapolitan
Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang 'Bermain'

Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang "Bermain"

Megapolitan
Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Megapolitan
Pemkot Bogor Tambah Jumlah Penerima Vaksin, dari 7.000 Jadi 15.000 Orang Per Hari

Pemkot Bogor Tambah Jumlah Penerima Vaksin, dari 7.000 Jadi 15.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Polisi Sebut Tidak Ada Kartel Kremasi, tapi Praktik Percaloan

Polisi Sebut Tidak Ada Kartel Kremasi, tapi Praktik Percaloan

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Tinggi tapi Kota Tangerang Tak Pernah Kehabisan Stok Vaksin, Mengapa?

Capaian Vaksinasi Tinggi tapi Kota Tangerang Tak Pernah Kehabisan Stok Vaksin, Mengapa?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X