JAKARTA, KOMPAS.com — Hujan deras kembali mengguyur Jakarta dan sekitarnya, Selasa (12/11/2013) sore. Seperti biasa, genangan langsung muncul di sejumlah tempat. Kemacetan lalu lintas juga dilaporkan terjadi di sejumlah ruas jalan. Warga mendesak pemerintah bertindak lebih cepat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan, Selasa, mengatakan, pihaknya tengah mengerjakan penambahan mulut air di ruas-ruas jalan di Jakarta agar genangan segera surut.

”Kami sudah meminta kepada satgas banjir untuk membuat mulut air setiap jarak 5 meter. Mulut air ini gunanya agar air di jalan memiliki lebih banyak lubang untuk masuk ke saluran air,” ujar Manggas.

Dengan pembersihan saluran air, baik saluran penghubung maupun saluran makro, genangan diharapkan lebih cepat surut dari jalan. Dengan pengerukan sungai dan waduk, air yang bisa ditampung dari saluran-saluran itu diharapkan semakin besar.

Mulut air akan dibuat di sepanjang ruas jalan di semua wilayah di Jakarta. Pembuatannya diharapkan selesai pada Desember sebelum memasuki puncak musim hujan.

Saat ini di Jakarta terdapat 884 saluran penghubung yang hampir semuanya memiliki problem yang sama. ”Di atas saluran terdapat bangunan. Di kanan dan kiri saluran juga ada bangunan, padahal seharusnya untuk jalan inspeksi. Ini sudah terjadi bertahun-tahun,” kata Manggas.

Hal yang sama terjadi di sejumlah sungai kecil, seperti Kali Krukut, Kali Mampang, dan Kali Grogol. Trase di kali-kali itu idealnya selebar 20 meter, tetapi kenyataannya hanya 7 meter. Dinas Pekerjaan Umum tengah menormalkan fungsi sungai di 80 titik, di antaranya di Cipinang Kebembem, Johar Baru, dan Kali Baru.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan gugatan kepada warga yang mendirikan bangunan di atas saluran air, terutama bagi yang sengaja tidak mau memindahkan bangunan dari atas saluran.

”Warga yang bersikukuh tidak membongkar bangunan di atas saluran air berarti melawan hukum. Kami sedang menyiapkan langkah hukum menghadapi warga seperti itu. Jika perlu, kami siapkan denda seberat-beratnya kepada warga yang tetap bertahan,” kata Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Beberapa tempat banjir

Hingga Selasa malam, banjir terjadi di beberapa tempat di Jakarta dan sekitarnya. Sekitar pukul 19.30, Kali Krukut meluap dan menggenangi permukiman warga di RW 001, RW 002, dan RW 003 Kelurahan Petogogan (belakang Wali Kota Jakarta Selatan). Rahman, petugas informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI, mengatakan, banjir akibat luapan Kali Krukut itu setinggi 30 cm. Belum ada warga yang mengungsi.

Di sisi lain, ada tantangan yang dihadapi internal birokrasi Pemprov DKI. Kerja sama antar-satuan kerja perangkat daerah belum padu. Joko Susetyo, Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, mengatakan, lembaganya tak disiapkan untuk mengawasi pendirian bangunan di atas saluran air. Kewenangan lembaganya mengawasi saluran air agar tetap lancar.

Sementara Kadis Penertiban dan Pengawasan Bangunan Putu Indiana mengatakan, kewenangannya mengawasi bangunan di atas lahan yang peruntukannya untuk bangunan, bukan di atas saluran air. ”Bangunan di atas saluran air kewenangan Dinas Pekerjaan Umum,” kata Putu.

Untuk langkah jangka panjang, lanjut Manggas, Pemprov DKI akan mengatur jaringan utilitas bawah tanah yang memenuhi saluran air dengan sistem ducting. Saat ini jaringan utilitas bawah tanah, seperti kabel listrik, telepon, pipa gas, pipa air bersih, dan fiber optik, bertumpang tindih di dalam saluran air.

Menurut dia, 30 persen genangan di Jakarta disumbang oleh buruknya pengaturan jaringan utilitas bawah tanah.

Akibatnya, volume air yang ditampung berkurang. Ditambah sampah dan lumpur yang jarang dibersihkan, air akhirnya menggenang di jalan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas.

”Idealnya sistem ducting itu memungkinkan orang masuk ke dalam untuk pemeliharaan utilitas. Sekarang ukurannya hanya 1 meter, mana bisa orang masuk? Ada pula utilitas yang diletakkan sangat dekat dengan permukaan tanah. Bagaimana jalan tidak tergenang kalau begini?” ujar Manggas. Pemprov DKI Jakarta akan mendorong penanaman jaringan utilitas bawah tanah minimal sedalam 1,3 meter. Pemprov juga akan memanggil para pemilik utilitas itu untuk memperbaiki penataan jaringannya.

Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Herning Wahyuningsih mengatakan, refungsi saluran air tidak bisa dikerjakan cepat karena perlu sosialisasi.

”Dari 50 titik yang ditargetkan untuk difungsikan kembali, baru delapan titik yang terselesaikan dan enam titik yang sedang dalam proses pembongkaran bangunan di atas saluran,” kata Herning. (FRO/NDY/ART/MDN)