Kompas.com - 14/11/2013, 19:44 WIB
|
EditorEko Hendrawan Sofyan

JAKARTA, KOMPAS.com - Meledaknya jumlah kendaraan di Jakarta dianggap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai biang kerok kemacetan. Dia pun berencana merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sehingga nilai pajak progresif kendaraan, meningkat setinggi-tingginya.

"Pajak progresif kita naikan, pokoknya setinggi-tingginya," ujar Jokowi saat meninjau Taman Semanggi, Kamis (14/11/2013).

Pajak progresif adalah besaran pajak yang diterapkan untuk pembelian unit kendaraan lebih dari satu. Dalam Perda 8 tahun 2010, penerapan pajak kendaraan berjumlah 1,5 persen dari nilai jual kendaraan pertama, 2 persen dari nilai jual kendaraan kedua dan 4 persen dari nilai jual kendaraan ketiga, empat dan seterusnya.

Jokowi lebih jauh mengatakan saat ini Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pelayanan Pajak Jakarta, tengah menghitung berapa besaran nilai pajak progresif yang nantinya akan diterapkan. Namun, Jokowi mengakui jumlah yang diputuskan pihaknya belum lah nilai final.

Sebab, besaran itu harus melalui pembahasan di DPRD DKI dulu. Di sisi lain, Jokowi mengaku tak takut diprotes masyarakat atas kebijakannya tersebut. Mengingat, jumlah masyarakat kelas atas dan menengah di Jakarta cukup banyak.

Kelas itulah yang kerap membeli kendaraan, roda dua atau roda empat, lebih dari satu. "Tidaklah (tidak takut diprotes). Itu memang solusi kita," ujarnya.

Iwan Setiawandi, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI mengatakan, hingga saat ini, pihaknya telah menghitung besaran pajak progresif untuk kendaraan, yakni maksimal 8 persen. Usulannya yaitu pajak progresif akan menjadi sebesar 2 persen dari nilai jual untuk kendaraan yang pertama, pajak 3 persen dari nilai jual untuk kendaraan kedua.

Kendaraan ketiga yakni pajak 4 persen dari nilai jual kendaraan Kemudian untuk kendaraan keempat dan seterusnya, pajak dikenakan sebesar 8 persen dari nilai jual.

Namun, Iwan mengaku besaran pajak belum final lantaran harus melalui pembahasan di DPRD DKI terlebih dulu sebelum disahkan. "Kalau pembahasan di dewan lancar, kami harapkan pertengahan 2014 itu bisa dilaksanakan," ujar Iwan beberapa waktu lalu.

Iwan pun menegaskan, pajak progresif untuk kendaraan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi, Bogor, Depok untuk SLB dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi, Bogor, Depok untuk SLB dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Program Kartu Depok Sejahtera Disebut Tidak Transparan, Ini Tanggapan Pemkot Depok

Program Kartu Depok Sejahtera Disebut Tidak Transparan, Ini Tanggapan Pemkot Depok

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tutup 58 Aplikasi Pinjol Ilegal yang Beroperasi di Jaksel dan Jakbar

Polda Metro Jaya Tutup 58 Aplikasi Pinjol Ilegal yang Beroperasi di Jaksel dan Jakbar

Megapolitan
Polisi Ringkus Pelaku Pencurian Besi Proyek Kereta Cepat di Kabupaten Bekasi

Polisi Ringkus Pelaku Pencurian Besi Proyek Kereta Cepat di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Gerebek 58 Pinjol Ilegal, Polda Metro Jaya: Masyarakat Jangan Mendaftar dan Jadi Pegawainya

Gerebek 58 Pinjol Ilegal, Polda Metro Jaya: Masyarakat Jangan Mendaftar dan Jadi Pegawainya

Megapolitan
KAI Commuter Batalkan 70 Perjalanan Mulai Jumat Malam, Penumpang Diminta Sesuaikan Jadwal Keberangkatan

KAI Commuter Batalkan 70 Perjalanan Mulai Jumat Malam, Penumpang Diminta Sesuaikan Jadwal Keberangkatan

Megapolitan
Warga Depok Keluhkan Tumpukan Sampah di Situ Rawa Besar Tak Diangkut

Warga Depok Keluhkan Tumpukan Sampah di Situ Rawa Besar Tak Diangkut

Megapolitan
Daftar 20 SMA Terbaik di Jakarta Berdasarkan Nilai UTBK 2021

Daftar 20 SMA Terbaik di Jakarta Berdasarkan Nilai UTBK 2021

Megapolitan
Skill Mesut Ozil Gocek Para Fans yang Berkerumun di Masjid Istiqlal...

Skill Mesut Ozil Gocek Para Fans yang Berkerumun di Masjid Istiqlal...

Megapolitan
Begal Beraksi di Kemayoran, Korban Dibacok dan Kehilangan Sepeda Motor

Begal Beraksi di Kemayoran, Korban Dibacok dan Kehilangan Sepeda Motor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.