Kompas.com - 18/11/2013, 20:01 WIB
Kendaraan pribadi mencoba masuk jalur bus Transjakarta saat terjadi kemacetan di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (26/11/2012). Kemacetan parah yang terjadi membuat polisi melonggarkan jalur bus transjakarta dilewati kendaraan lain. KOMPAS / IWAN SETIYAWANKendaraan pribadi mencoba masuk jalur bus Transjakarta saat terjadi kemacetan di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (26/11/2012). Kemacetan parah yang terjadi membuat polisi melonggarkan jalur bus transjakarta dilewati kendaraan lain.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus berupaya agar kenaikan pajak progresif kendaraan benar-benar ampuh mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk menghindari kemacetan. Hal itu dilontarkan menyusul pernyataan beberapa pihak bahwa pajak progresif tak memengaruhi jumlah kendaraan.

Ditemui seusai makan siang di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2013), Jokowi mengatakan, ada dua celah teknis dalam pajak progresif yang selama ini diberlakukan di wilayah Polda Metro Jaya. Konsumen bisa jadi membeli mobil di daerah sekitar Jakarta dan tetap mengoperasionalkan kendaraan tersebut di Ibu Kota. Selain itu, konsumen menggunakan nama atau alamat berbeda saat membeli kendaraan kedua dan seterusnya. Dengan demikian, konsumen itu lolos pajak progresif.

"Kita ini sekarang sedang pikirkan berapa pajaknya dan sampai ke hal-hal yang detail semacam itu. Kita akan cari terus supaya benar-benar ampuh mengurangi kendaraan bermotor," ujar Jokowi di rumah dinasnya, Jalan Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2013).

Selain menghitung nilai pajak progresif dan aturan mainnya, Jokowi tengah merancang payung hukum untuk menerapkan pajak baru. Jokowi mengatakan, kebijakan yang berkaitan dengan pajak, apalagi dalam jumlah besar, harus dipayungi oleh dasar hukum kuat agar tak menimbulkan masalah pada kemudian hari. "Nanti saya di-PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)  lagi, makanya harus dikasih cantelan hukumnya, apa perda, SK (surat keputusan), atau yang lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawan menyatakan bahwa penerapan pajak progresif tidak berpengaruh terhadap pengurangan kendaraan bermotor di Jakarta. Ia mengatakan, selama dua tahun penerapan pajak progresif, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta tetap bertambah pesat. Bahkan, aturan Bank Indonesia tentang uang muka sebesar 30 persen dari nilai jual untuk kredit kendaraan tidak berhasil mengerem kepemilikan kendaraan bermotor.

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Jongki Sugiharto mengatakan, ada tiga hal yang membuat pajak progresif tidak mampu menekan pertumbuhan jumlah kendaraan di Jakarta. Ia menilai pajak pembelian pertama unit kendaraan tidak terlalu tinggi sehingga masyarakat masih tertarik membeli kendaraan.

Selain itu, kata Jongki, industri otomotif tengah berkembang pesat. Para pelaku industri mengeluarkan ragam produk otomotif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, sejumlah fasilitas yang semakin canggih dan memberi kenyamanan tetap menjadi primadona bagi masyarakat. Kondisi ini terbukti dari penjualan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang kian meningkat.

Kini kepemilikan kendaraan bermotor didukung pemerintah pusat melalui kebijakan penghapusan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) untuk low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Jongki yakin bahwa kenaikan tinggi pajak progresif sebagaimana diutarakan Jokowi tidak mampu mengerem pembelian kendaraan bermotor.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Kekerasan Anak di Serpong, Orangtua Sebut Awalnya Korban Tutupi Kejadian yang Dialaminya

Kasus Kekerasan Anak di Serpong, Orangtua Sebut Awalnya Korban Tutupi Kejadian yang Dialaminya

Megapolitan
Cegah Pohon Lain Tumbang, Camat Larangan Akan Pangkas Daun di Pohon Berdaun Lebat

Cegah Pohon Lain Tumbang, Camat Larangan Akan Pangkas Daun di Pohon Berdaun Lebat

Megapolitan
Cerita Peserta UTBK di UI, Kaget Soal Berbeda dengan Materi yang Dipelajari

Cerita Peserta UTBK di UI, Kaget Soal Berbeda dengan Materi yang Dipelajari

Megapolitan
Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 29

Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 29

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Aktif Sosialisasikan PPDB 2022 agar Orangtua Calon Siswa Tak Bingung

Pemprov DKI Diminta Aktif Sosialisasikan PPDB 2022 agar Orangtua Calon Siswa Tak Bingung

Megapolitan
Terpeleset ke Selokan Larangan Tangerang Saat Bermain Air, Bocah 3,5 Tahun Meninggal

Terpeleset ke Selokan Larangan Tangerang Saat Bermain Air, Bocah 3,5 Tahun Meninggal

Megapolitan
Resah karena Diancam dan Diintimidasi oleh Ormas, Warga Kranji Lapor Polisi

Resah karena Diancam dan Diintimidasi oleh Ormas, Warga Kranji Lapor Polisi

Megapolitan
Satu Lagi Pohon Tumbang di Larangan Tangerang, Kali Ini Timpa Truk

Satu Lagi Pohon Tumbang di Larangan Tangerang, Kali Ini Timpa Truk

Megapolitan
Penumpang KA yang Baru Divaksin Dosis Satu Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Penumpang KA yang Baru Divaksin Dosis Satu Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Megapolitan
Polres Tangsel Tangkap 4 Pelaku Kekerasan terhadap Anak yang Videonya Viral

Polres Tangsel Tangkap 4 Pelaku Kekerasan terhadap Anak yang Videonya Viral

Megapolitan
Penumpang KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Tak Lagi Wajib Bawa Hasil Tes Covid-19, Ini Aturan Lengkapnya...

Penumpang KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Tak Lagi Wajib Bawa Hasil Tes Covid-19, Ini Aturan Lengkapnya...

Megapolitan
Bocah 11 Tahun Berkali-kali Diperkosa Paman dan Tetangga di Cengkareng

Bocah 11 Tahun Berkali-kali Diperkosa Paman dan Tetangga di Cengkareng

Megapolitan
P2TP2A Akan Berikan 'Trauma Healing' ke Bocah Korban Kekerasan di Serpong Tangsel

P2TP2A Akan Berikan "Trauma Healing" ke Bocah Korban Kekerasan di Serpong Tangsel

Megapolitan
Hujan Lebat, Kompleks Karang Tengah Permai Tangerang Tergenang 60 Sentimeter

Hujan Lebat, Kompleks Karang Tengah Permai Tangerang Tergenang 60 Sentimeter

Megapolitan
Daihatsu Terios Oleng lalu Tabrak Separator Busway di Kebayoran Lama

Daihatsu Terios Oleng lalu Tabrak Separator Busway di Kebayoran Lama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.