Kompas.com - 19/11/2013, 00:18 WIB
Petugas tampak mengendarai alat berat (backhoe) untuk menormalisasi Waduk Pluit, Jakarta Utara, Kamis (6/6/2013). Waduk Pluit kini sudah semakin jelas terlihat di sisi baratnya, yaitu di Taman Burung. Normalisasi Waduk Pluit merupakan salah satu program unggulan Pemprov DKI untuk menanggulangi banjir Ibu Kota. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPetugas tampak mengendarai alat berat (backhoe) untuk menormalisasi Waduk Pluit, Jakarta Utara, Kamis (6/6/2013). Waduk Pluit kini sudah semakin jelas terlihat di sisi baratnya, yaitu di Taman Burung. Normalisasi Waduk Pluit merupakan salah satu program unggulan Pemprov DKI untuk menanggulangi banjir Ibu Kota.
|
EditorEko Hendrawan Sofyan


JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta menilai operator normalisasi Waduk Pluit berhenti sepihak. Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan mengatakan, walaupun kontrak kerja DKI bersama operator sudah berakhir pada 9 November 2013 lalu, hal tersebut tetap harus dinilai melalui tiga alat ukur.

"Ada tiga alat ukur untuk menyatakan selesai, yaitu jam sewa alat, volume kubikasi, dan pengukuran sonar (kedalaman)," kata Manggas ditemui di kompleks kantor Dinas Teknis Jati Baru, Jakarta, Senin (18/11/2013).

Dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan, Dinas PU DKI akan melakukan evaluasi terhadap PT Bramaputra selaku operator. Evaluasi itu untuk dapat mengetahui apakah kontrak kerja sama sesuai dengan kegiatan yang telah dikerjakan berdasarkan tiga alat ukur tersebut.

Jika dari hasil evaluasi ada pekerjaan yang belum sebanding sesuai dengan kontrak kerja sama, pihak operator diminta untuk segera menyelesaikannya sehingga mereka harus menurunkan alat beratnya untuk kembali mengeruk.

Berdasarkan kontrak, lumpur yang harus dikeruk mencapai 140.000 kubik. "Nah, itu juga yang harus dievaluasi sudah berapa banyak lumpur yang dikeruk," ujarnya.

Lebih lanjut, jika operator nantinya diketahui menyalahi aturan karena berhenti sepihak, operator bisa didenda maupun di-blacklist sebagai rekanan Pemprov DKI Jakarta. "Walaupun sudah habis kontrak, bisa diperpanjang. Tapi, jika ditemukan kesalahan, kita kembali ke aturan di Perpres, mereka bisa denda atau di-blacklist," kata Manggas.

Seperti diberitakan, sejak 9 November 2013 lalu, PT Bramaputra menghentikan pekerjaan normalisasi Waduk Pluit. Alasannya ialah karena kontrak kerja alat berat dengan DKI telah usai.

Rencananya, DKI akan menggunakan program bantuan perusahaan swasta atau corporate social responsibility (CSR) dalam pengadaan alat berat untuk mengeruk Waduk Pluit. Sebab, Jakarta kini telah memasuki musim hujan dan Waduk Pluit merupakan lahan prioritas untuk dinormalisasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran Gudang Penyimpanan Ikan di Pelabuhan Muara Baru Diduga akibat Korsleting

Kebakaran Gudang Penyimpanan Ikan di Pelabuhan Muara Baru Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Rumah 2 Lantai di Cimanggis Depok Terbakar, Diduga Akibat Korsleting

Rumah 2 Lantai di Cimanggis Depok Terbakar, Diduga Akibat Korsleting

Megapolitan
Sidang Kasus Dugaan Mafia Tanah yang Dialami Keluarga Nirina Zubir Digelar Hari Ini

Sidang Kasus Dugaan Mafia Tanah yang Dialami Keluarga Nirina Zubir Digelar Hari Ini

Megapolitan
Update 16 Mei: Bertambah 9, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Kini 84.204

Update 16 Mei: Bertambah 9, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Kini 84.204

Megapolitan
Update 16 Mei: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, 66 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Update 16 Mei: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, 66 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Kota Bekasi Pekan Ini

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Kota Bekasi Pekan Ini

Megapolitan
Pemindahan Warga Korban Kebakaran Pasar Gembrong ke Rusun Tunggu Kesiapan Sudin Perumahan

Pemindahan Warga Korban Kebakaran Pasar Gembrong ke Rusun Tunggu Kesiapan Sudin Perumahan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan | Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol

[POPULER JABODETABEK] Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan | Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol

Megapolitan
Kebakaran Melanda Gudang Penyimpanan Ikan di Pelabuhan Muara Baru

Kebakaran Melanda Gudang Penyimpanan Ikan di Pelabuhan Muara Baru

Megapolitan
Jumlah Pengunjung Ragunan pada Libur Waisak Capai 31.206 Orang

Jumlah Pengunjung Ragunan pada Libur Waisak Capai 31.206 Orang

Megapolitan
Sudah Sebulan 400 KK di Kampung Nelayan Marunda Alami Krisis Air Bersih

Sudah Sebulan 400 KK di Kampung Nelayan Marunda Alami Krisis Air Bersih

Megapolitan
Lift Macet akibat Kelebihan Muatan, 7 Orang Terjebak Dievakuasi Damkar Kota Bekasi

Lift Macet akibat Kelebihan Muatan, 7 Orang Terjebak Dievakuasi Damkar Kota Bekasi

Megapolitan
Cerita Anies ke Universitas Oxford Jajaki Kerja Sama Pengembangan Kebijakan Publik Jakarta

Cerita Anies ke Universitas Oxford Jajaki Kerja Sama Pengembangan Kebijakan Publik Jakarta

Megapolitan
Warga Bogor Dibegal Saat Pulang Kerja, Korban Dibacok, Motor dan Uangnya Raib

Warga Bogor Dibegal Saat Pulang Kerja, Korban Dibacok, Motor dan Uangnya Raib

Megapolitan
Dentuman Meriam Akan Terdengar Lagi di Depok Besok, Warga Diimbau Tak Panik

Dentuman Meriam Akan Terdengar Lagi di Depok Besok, Warga Diimbau Tak Panik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.