Kompas.com - 19/11/2013, 13:22 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengerukan Waduk Pluit telah dihentikan sejak 9 November 2013 lalu. Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta mengungkapkan kalau pemutusan kerja itu dihentikan sepihak oleh pihak kontraktor.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung dilakukannya audit terhadap kontraktor penyewa alat berat, PT Bramaputra. "Iya harus diaudit. Kita tinggal hitung saja. Namanya tender kan memang begitu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Terkait terhentinya pengerjaan pengerukan Waduk Pluit, ia mengungkapkan, sebenarnya pengerjaan normalisasi tidak berhenti. Hanya, kontrak sewa alat berat untuk mengeruk Waduk Pluit telah usai. Pengerjaan dan pembayarannya sesuai pembuangan lumpur per kubik. Apabila kontraknya sudah selesai, maka pekerjaannya juga sudah selesai.

Adapun APBD yang dialokasikan untuk pengerjaan pengerukan Waduk Pluit oleh PT Bramaputra sebesar Rp 20 miliar. Kelanjutan pengerukan Waduk Pluit itu akan menunggu penambahan alokasi di APBD 2014.

Apabila anggaran tahun 2014 untuk pengerukan Waduk Pluit tidak disetujui oleh DPRD, maka DKI akan bekerja sama dengan pihak swasta. Basuki pun mengklaim tak sedikit perusahaan swasta yang mau bekerja sama dengan DKI untuk melakukan pengerukan Waduk Pluit.

"Kita enggak ada kerugianlah. Palingan nanti pengen beli alat sendiri aja," kata Basuki.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta menilai, operator normalisasi Waduk Pluit melakukan pemberhentian sepihak. Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan mengatakan, walaupun kontrak kerja DKI sudah berakhir pada 9 November 2013 lalu, operator tetap harus dinilai melalui tiga alat ukur. Tiga alat ukur yang menyatakan pengerjaannya selesai antara lain jam sewa alat, volume kubikasi, dan pengukuran sonar (kedalaman).

Dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan, Dinas PU DKI akan melakukan evaluasi terhadap PT Bramaputra selaku operator. Evaluasi itu untuk mengetahui apakah kontrak kerja sama sesuai dengan kegiatan yang telah dikerjakan berdasarkan tiga alat ukur tersebut.

Jika dari hasil evaluasi ada pekerjaan yang belum sebanding dengan kontrak kerja sama, maka pihak operator diminta untuk segera menyelesaikannya. Mereka harus menurunkan alat beratnya kembali untuk mengeruk.

Berdasarkan kontrak, lumpur yang harus dikeruk mencapai 140 ribu kubik. Jika operator nantinya diketahui menyalahi aturan karena berhenti sepihak, maka operator bisa didenda maupun di-black list sebagai rekanan Pemprov DKI Jakarta.

"Walaupun sudah habis kontrak, bisa diperpanjang. Tapi jika ditemukan kesalahan, kita kembali ke aturan di Perpres, mereka bisa denda atau di-black list," kata Manggas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasutri Palsukan Uang, Cetak Rp 300 Juta Selama 6 Bulan

Pasutri Palsukan Uang, Cetak Rp 300 Juta Selama 6 Bulan

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas di Neglasari, Pengemudi Truk Melarikan Diri

Pengendara Motor Tewas Terlindas di Neglasari, Pengemudi Truk Melarikan Diri

Megapolitan
Ada 2 Wanita Hamil Korban Kebakaran di Kebayoran Lama, Pemkot Jaksel Gratiskan Biaya Persalinan Mereka

Ada 2 Wanita Hamil Korban Kebakaran di Kebayoran Lama, Pemkot Jaksel Gratiskan Biaya Persalinan Mereka

Megapolitan
Pria Tanpa Identitas Tewas di Jalan Raya Cikarang Selatan, Diduga Korban Tabrak Lari

Pria Tanpa Identitas Tewas di Jalan Raya Cikarang Selatan, Diduga Korban Tabrak Lari

Megapolitan
Polres Jakpus Turunkan Tim Jihandak untuk Jaga Keamanan Ibadah Misa Peringati Isa Almasih

Polres Jakpus Turunkan Tim Jihandak untuk Jaga Keamanan Ibadah Misa Peringati Isa Almasih

Megapolitan
Diduga Jadi Korban Penipuan Developer Perumahan, Warga Bogor Rugi Ratusan Juta Rupiah

Diduga Jadi Korban Penipuan Developer Perumahan, Warga Bogor Rugi Ratusan Juta Rupiah

Megapolitan
Pemerintah Subsidi Minyak Goreng Curah, YLKI: Lebih Baik Difokuskan ke Masyarakat Menengah Bawah

Pemerintah Subsidi Minyak Goreng Curah, YLKI: Lebih Baik Difokuskan ke Masyarakat Menengah Bawah

Megapolitan
Polda Metro Bakal Cari Sopir Mobil Berpelat CD yang Diduga Halangi Ambulans di Jalan Pangeran Antasari

Polda Metro Bakal Cari Sopir Mobil Berpelat CD yang Diduga Halangi Ambulans di Jalan Pangeran Antasari

Megapolitan
Pemprov DKI Upayakan Monas Kembali Dibuka untuk Publik Secepatnya

Pemprov DKI Upayakan Monas Kembali Dibuka untuk Publik Secepatnya

Megapolitan
Korban Kebakaran di Kebayoran Lama Butuh Pakaian Dalam Baru hingga Mainan Anak-anak

Korban Kebakaran di Kebayoran Lama Butuh Pakaian Dalam Baru hingga Mainan Anak-anak

Megapolitan
Diduga Tersetrum Saat Perbaiki Listrik, Kuli Bangunan Tewas di Tanah Abang

Diduga Tersetrum Saat Perbaiki Listrik, Kuli Bangunan Tewas di Tanah Abang

Megapolitan
Diduga Korsleting pada Bagian Starter, Mobil Angkot Terbakar saat Bawa Penumpang

Diduga Korsleting pada Bagian Starter, Mobil Angkot Terbakar saat Bawa Penumpang

Megapolitan
Tanggul di Periuk Jaya Jebol, PUPR Kota Tangerang Akan Perbaiki Besok

Tanggul di Periuk Jaya Jebol, PUPR Kota Tangerang Akan Perbaiki Besok

Megapolitan
Antisipasi Penumpukan Pembeli Minyak Goreng Curah Subsidi, Pedagang Terapkan Pemesanan Pakai Kupon

Antisipasi Penumpukan Pembeli Minyak Goreng Curah Subsidi, Pedagang Terapkan Pemesanan Pakai Kupon

Megapolitan
KTP Jadi Syarat Beli Minyak Goreng Curah Subsidi, YLKI: Jadi Lebih Bisa Terkontrol

KTP Jadi Syarat Beli Minyak Goreng Curah Subsidi, YLKI: Jadi Lebih Bisa Terkontrol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.