Kompas.com - 05/12/2013, 06:40 WIB
Sejumlah peti kemas, alat berat, dan alat transportasi ditempatkan di lahan yang akan dijadikan Stadion BMW di Sunter, Jakarta Utara, Jumat (19/7/2013). Pengguna sementara lahan itu menggunakan lahan tersebut untuk menempatkan barang-barang tersebut sebelum pembangunan stadion dimulai pada Oktober 2013. KOMPAS.com/SONYA SUSWANTISejumlah peti kemas, alat berat, dan alat transportasi ditempatkan di lahan yang akan dijadikan Stadion BMW di Sunter, Jakarta Utara, Jumat (19/7/2013). Pengguna sementara lahan itu menggunakan lahan tersebut untuk menempatkan barang-barang tersebut sebelum pembangunan stadion dimulai pada Oktober 2013.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tidak menyetujui rencana pembangunan stadion BMW menggunakan anggaran 2014. Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai perlu mendahulukan penyelesaian sengketa di bakal lokasi stadion itu.

"Fraksi PAN-PKB memandang pembangunan Taman BMW seluas 26 hektar ini sarat kepentingan," kata anggota Fraksi Partai Amanat Nasional-Partai Kebangkitan Bangsa (PAN-PKB) DPRD DKI, Hidayat Ar-Yasin, Rabu (4/12/2013). Dia juga berharap DKI segera menuntaskan masalah hukum terkait pembebasan lahan taman itu.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Matnoor Tindoan. Ia mengingatkan agar Pemprov DKI tidak lagi mendapatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) besar dengan menganggarkan pembangunan Stadion BMW ini.

Pemprov DKI, ujar Matnoor, semestinya memastikan terlebih dahulu lahan yang akan dipakai telah bebas dari sengketa sebelum mengajukan program itu. Dia pun mengimbau Pemprov DKI agar menganggarkan APBD untuk renovasi maupun rehabilitasi stadion yang selama ini sudah ada dan tak terawat.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di DPRD DKI juga menolak pembangunan Stadion BMW di dalam Rancangan APBD DKI 2014. Anggota fraksi ini, Cinta Mega, mengatakan, kalau pembangunan Stadion BMW menjadi prioritas, maka Pemprov DKI harus dapat menjaga dan menguasai seluruh lahan di lokasi itu terlebih dahulu.

Cinta menyarankan anggaran yang semula hendak dialokasikan untuk pembangunan Stadion BMW pada 2014 dialihkan untuk membangun sarana olahraga di setiap kelurahan. Anggaran juga disarankan dipakai untuk memperbaiki gedung-gedung Sasana Krida Karang Taruna.

"Program itu akan jauh lebih bermanfaat bagi pemuda Ibu Kota daripada membangun stadion yang status hukumnya belum jelas. Kami memandang perlunya penjelasan dari pihak eksekutif terhadap masalah ini," papar Cinta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Pemprov DKI mengalokasikan Rp 566,73 miliar RAPBD DKI 2014 untuk pembangunan Stadion BMW. Pembangunan stadion ini masuk dalam program unggulan dan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda DKI Jakarta Wiriyatmoko mengatakan, sertifikat lahan Stadion BMW hingga saat ini masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses sertifikasi lahan belum selesai karena sejumlah pihak mengklaim sebagai ahli waris lahan seluas 26 hektar itu. Pemprov DKI berencana melakukan klarifikasi atas masalah itu ke BPN.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Megapolitan
Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Megapolitan
Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Megapolitan
Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Megapolitan
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Megapolitan
Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Megapolitan
Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Megapolitan
Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.