Kompas.com - 06/12/2013, 08:09 WIB
Peta kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Lahan milik TNI Angkatan Udara di sepanjang Sungai Sunter di kawasan tersebut akan digunakan untuk normalisasi sungai. GOOGLE MAPSPeta kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Lahan milik TNI Angkatan Udara di sepanjang Sungai Sunter di kawasan tersebut akan digunakan untuk normalisasi sungai.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono memprediksi kemacetan lalu lintas di seputar Bandara Halim Perdanakusuma akan bertambah. Hal ini dapat terjadi setelah rencana pemindahan sekitar 60 penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, ke Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, mulai 10 Januari 2014.

Pristono mengatakan, pemerintah pusat belum menyurati Pemerintah Provinsi DKI soal rencana pemindahan tersebut. Selain meminta keputusan resmi, Pristono juga meminta pemerintah pusat membantunya pengaturan akses lalu lintas ke dalam Bandara Halim. Hal itu perlu mengingat daerah tersebut bersinggungan dengan titik macet.

"Kementerian tak bisa serta-merta memindahkan begitu sajalah, ada aspek pengaturan lalu lintas yang harus dilakukan. Karena itu kan mengubah fungsi jadi komersial, artinya akan ada banyak sekali perjalanan keluar-masuk Bandara Halim Perdanakusuma," ujarnya.

Beberapa jalan di sana biasanya padat lalu lintas, antara lain persimpangan Cawang Universitas Kristen Indonesia, simpangan Pusat Grosir Cililitan, persimpangan HEK Jalan Raya Bogor Kramat Jati. Pristono mengatakan, pemerintah pusat harus bisa menjelaskan prediksi berapa lonjakan penumpang akibat perpindahan penerbangan tersebut. Pemerintah pusat juga harus membuat skema lalu lintas, akses di mana saja yang akan dijadikan keluar masuk calon penumpang. Dia berharap pemerintah pusat mau membuat akses baru bagi calon penumpang di bandara itu.

"Karena jalan ke Halim itu sempit, pasti macet. Apakah nantinya membutuhkan akses baru untuk memecah kemacetan," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengapresiasi pemindahan tersebut. Menurutnya, kondisi penerbangan Bandara Soekarno-Hatta sudah sedemikian padat sehingga mau tak mau porsi penerbangan harus dibagi ke Bandara Halim. Yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana Pemprov DKI membantu rekayasa lalu lintas di sana.

"Sudah koordinasi, tapi belum (ada pemberitahuan resmi). Saya kira bagus. Tinggal nanti kita atur lalu lintasnya saja," ujar Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mulai awal tahun depan, Bandara Halim Perdanakusuma milik TNI Angkatan Udara akan menjadi bandara domestik. Dengan sekitar 66 penerbangan per hari dan setiap pesawat rata-rata mengangkut 150 penumpang, diperkirakan ada total 9.000 orang yang akan beraktivitas di Halim.

Penggunaan Halim sebagai bandara rute domestik terjadi karena lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno-Htta telah padat dan mesti dikurangi. Sejumlah maskapai penerbangan yang telah menyatakan siap pindah ke Halim Perdanakusuma adalah Mandala Air, Sriwijaya Air, Sky Airline, Qatar Air dan Batik Air. Pemindahan penerbangan tersebut akan dilakukan bertahan 10 Januari 2014.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Megapolitan
Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 301 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 301 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Pengelola: Sangat Kecil Kemungkinan Oknumnya Pedagang

Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Pengelola: Sangat Kecil Kemungkinan Oknumnya Pedagang

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kota Bekasi Catat 1.664 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kota Bekasi Catat 1.664 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kota Tangerang Catat 399 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kota Tangerang Catat 399 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 5.393, Jumlah Tes Berkurang Dibanding Kemarin

UPDATE 25 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 5.393, Jumlah Tes Berkurang Dibanding Kemarin

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kasus Positif Covid di Tangsel Bertambah 142, Pasien Meninggal 10 Orang

UPDATE 25 Juli: Kasus Positif Covid di Tangsel Bertambah 142, Pasien Meninggal 10 Orang

Megapolitan
Wali Kota Jakarta Utara Maksimalkan Fungsi Kader Pulih untuk Bantuk Pasien Isoman

Wali Kota Jakarta Utara Maksimalkan Fungsi Kader Pulih untuk Bantuk Pasien Isoman

Megapolitan
Wali Kota Jakarta Utara Ajak Pasien Isoman Lakukan Isolasi Terkendali di Rusun Nagrak

Wali Kota Jakarta Utara Ajak Pasien Isoman Lakukan Isolasi Terkendali di Rusun Nagrak

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Dua Pencuri Motor Bersenpi yang Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan

Kronologi Penangkapan Dua Pencuri Motor Bersenpi yang Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan

Megapolitan
Kadin Minta jika PPKM Diperpanjang Mal Dibuka, tetapi Pekerja dan Pengunjung Harus Telah Divaksin

Kadin Minta jika PPKM Diperpanjang Mal Dibuka, tetapi Pekerja dan Pengunjung Harus Telah Divaksin

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan Rumah Ketua RT di Tanah Abang

Kebakaran Hanguskan Rumah Ketua RT di Tanah Abang

Megapolitan
Dua Pencuri Motor Bersenjata Api di Pagedangan Keluarkan Tembakan ke Arah Warga

Dua Pencuri Motor Bersenjata Api di Pagedangan Keluarkan Tembakan ke Arah Warga

Megapolitan
Koalisi Masyarakat Tolak Penambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19

Koalisi Masyarakat Tolak Penambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X