Kompas.com - 13/12/2013, 07:46 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Penertiban bangunan liar di Taman Burung Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Kamis (12/12/2013) kemarin dinilai tidak manusiawi. Pemerintah Provinsi Jakarta hanya bisa melakukan penertiban tanpa memberikan solusi tempat tinggal.

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwana Joga, mengatakan, seharusnya setiap penertiban bangunan itu harus direncanakan dengan matang. Pemprov harus mendata warga yang ber-KTP DKI dan warga yang non-KTP DKI.

Pemprov DKI juga harus menjelaskan, jika warga KTP DKI masuk rusunawa, lantas, bagaimana warga yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta. "Kalau penertiban terus dilakukan, akan memberikan efek kurang baik atas persepsi masyarakat ke Pemprov. Artinya, Gubernur dikatakan tidak manusiawi," ujarnya saat dihubungi, Kamis sore.

Nirwana menyarankan, jika rusun untuk warga belum siap, Pemprov DKI Jakarta jangan melakukan penggusuran terlebih dulu. Hal ini, lanjut dia, bukannya mengabaikan rencana tata ruang DKI yang sudah ditentukan, melainkan mempertimbangkan kemanusiaan. Sebab, tiap pembangunan harus berbasis hal itu.

"Kasih tenggat waktu saja, enam bulan misalnya. Sambil ngebut bangun rusun, mereka diberi sosialisasi sekaligus persiapan segi psikologis bagaimana hidup di rusun, sambil undi rusun," ujarnya.

Nirwana melanjutkan, jika persepsi masyarakat terhadap pola penindakan bangunan liar Pemprov DKI menurun, hal itu sangat disayangkan. Sebab, persepsi adalah poin penting masyarakat yang perlu dijaga demi keberhasilan penertiban tersebut sendiri. Yang dikhawatirkan, lanjut Nirwana, jika tempat relokasi belum siap, penertiban sudah dilakukan dan berimbas pada penurunan persepsi masyarakat terhadap Pemprov DKI, muncul resistensi, baik di tempat yang telah dieksekusi maupun juga di tempat lain.

Jika demikian, pembangunan dipastikan tidak berjalan optimal. "Jadi, jangan terlalu dipaksakanlah kalau belum siap. Kita memang harus mengedepankan penataan ruang dengan baik. Tapi, cara ini harus dilakukan dengan rencana terukur dan terjadwal," ujarnya.

Tercatat ada 150 bangunan yang dihuni 40 kepala keluarga di Taman Burung, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dibongkar pada Kamis kemarin. Pembongkaran dilakukan oleh 1.000 personel Satpol PP dan 100 personel gabungan dari TNI sekaligus Polri.

Isak tangis serta kekecewaan lantaran bingung harus tinggal di mana mengiringi proses pembongkaran yang dianggap mendadak. Gubernur Jakarta Joko Widodo mengatakan jujur apa adanya, mereka tidak mendapat hunian di rumah susun sewa sederhana. Alasannya, warga menempati lahan itu dengan cara mengontrak. Alhasil, warga pun tidak masuk ke kategori penerima rusunawa.

"Itu kan yang digusur rumah kontrakan, nah warga kan statusnya sewa di sana, ngontrak itu," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Jokowi tampak berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataannya ini. Dengan nada pelan, Jokowi mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya dari lapangan, kebanyakan dari mereka yang digusur, masa kontrak di tempat tinggalnya itu telah habis. Hal itu dianggap tidak terlalu memberatkan warga untuk pindah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies: Integrasi Transportasi Umum di Jakarta Tidak Lepas dari Bantuan Pak Presiden

Anies: Integrasi Transportasi Umum di Jakarta Tidak Lepas dari Bantuan Pak Presiden

Megapolitan
Siang ini, Rizki Billar Diperiksa Polisi Terkait Dugaan KDRT

Siang ini, Rizki Billar Diperiksa Polisi Terkait Dugaan KDRT

Megapolitan
Ahli Sebut Minimnya Stop Kontak Jadi 'Biang Kerok' Kontrakan dan Rumah Kos Sering Kebakaran

Ahli Sebut Minimnya Stop Kontak Jadi "Biang Kerok" Kontrakan dan Rumah Kos Sering Kebakaran

Megapolitan
Kerasnya Perjuangan Naik Transportasi Publik di Jakarta, dari Kawan Jadi Lawan di Stasiun Transit

Kerasnya Perjuangan Naik Transportasi Publik di Jakarta, dari Kawan Jadi Lawan di Stasiun Transit

Megapolitan
Sebulan Kenaikan Harga BBM, PO Bus: Tiket Naik, tapi Masih Nombok

Sebulan Kenaikan Harga BBM, PO Bus: Tiket Naik, tapi Masih Nombok

Megapolitan
Resmikan Waduk Brigif di Jagakarsa, Anies Ajak Dubes Singapura Keliling Naik Sepeda

Resmikan Waduk Brigif di Jagakarsa, Anies Ajak Dubes Singapura Keliling Naik Sepeda

Megapolitan
Menengok Waduk Brigif yang Belum Rampung tapi Sudah Diresmikan Anies

Menengok Waduk Brigif yang Belum Rampung tapi Sudah Diresmikan Anies

Megapolitan
Pemprov DKI di Bawah Kepemimpinan Anies: 'No One Man Show...'

Pemprov DKI di Bawah Kepemimpinan Anies: "No One Man Show..."

Megapolitan
UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 78, Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Kini 196

UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 78, Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Kini 196

Megapolitan
Soal Mamat Alkatiri 'Roasting' Hillary, Komika Senior di Indonesia Satu Sikap

Soal Mamat Alkatiri "Roasting" Hillary, Komika Senior di Indonesia Satu Sikap

Megapolitan
Cerita Anies Gelontorkan Hampir Rp 70 M demi Jaga Tarif Transjakarta Saat Harga BBM Naik

Cerita Anies Gelontorkan Hampir Rp 70 M demi Jaga Tarif Transjakarta Saat Harga BBM Naik

Megapolitan
3 Hari Operasi Zebra Jaya 2022, Ada 2.242 Pengendara Melanggar dan Ditindak Petugas

3 Hari Operasi Zebra Jaya 2022, Ada 2.242 Pengendara Melanggar dan Ditindak Petugas

Megapolitan
Agar Perjalanan Tak Terhambat, Begini Aturan Terbaru Naik Transjakarta...

Agar Perjalanan Tak Terhambat, Begini Aturan Terbaru Naik Transjakarta...

Megapolitan
Kala Hillary Brigitta dan Mamat Alkatiri Buka Peluang Damai di Kasus Pencemaran Nama Baik...

Kala Hillary Brigitta dan Mamat Alkatiri Buka Peluang Damai di Kasus Pencemaran Nama Baik...

Megapolitan
Saat Tajudin Lolos dari Segala Sanksi Usai Suruh Sopir Truk 'Push Up' dan Berguling...

Saat Tajudin Lolos dari Segala Sanksi Usai Suruh Sopir Truk "Push Up" dan Berguling...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.