Ketua Dewan Pembina Organda, Eka Sari Lorena, mengatakan Organda tidak menolak usulan tersebut. Hanya saja, yang perlu dipertimbangkan juga adalah dampak dari kebijakan tersebut.
"Boleh-boleh saja asal ada penyesuaian tarif angkutan umum perkotaan. Karena BBM ini implikasinya merambah kemana-mana. Pasti sparepart naik kalau harga BBM jadi nonsubsidi," kata Eka dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/12/2013).
Ia berharap jika usulan Basuki disepakati, ada penyesuaian tarif angkutan umum. Pasalnya, menurut Eka, konsumen terbesar BBM bersubsidi bukanlah angkutan umum, namun kendaraan pribadi utamanya mobil.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika usulan Basuki disepakati, tarif akan naik sesuai dengan selisih biaya yang selama ini bisa dihemat dari penggunaan BBM bersubsidi. Tarif angkutan umum jelas naik, kecuali pemerintah memberikan insentif sebagaimana diberikan kepada mobil murah.
"Iya (tarif naik) kecuali pemerintah bantu ya, insentif pajak seperti LCGC itu lho yang bebas pajak," ujarnya.
"Jadi, (usulan Basuki) tak perlu ditolak kok, hanya perlu penyesuaian ya," pungkasnya.
Sebelumnya, Basuki usul kepada Kementerian ESDM untuk hentikan pasokan BBM bersubsidi ke DKI Jakarta. Penghentian itu dapat mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi massal.
"Kita minta ESDM stop BBM bersubsidi khusus DKI," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (13/12/2013).
Apabila pasokan BBM bersubsidi jadi dihentikan, kata Basuki, anggaran Dinas Energi dan Perindustrian DKI Jakarta dapat dialihkan untuk kebutuhan lainnya yang prioritas seperti pembangunan infrastruktur, salah satunya loop line kereta api.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.