Kompas.com - 14/12/2013, 17:21 WIB
Penumpang bus di Terminal Senen, Jakarta, Rabu (28/3/2012). Pemerintah hanya akan menyetujui kenaikan tarif angkutan umum sebesar 20 persen sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Besaran kenaikan tersebut lebih rendah dari usulan Organda sebesar 35 persen. KOMPAS/Heru Sri KumoroPenumpang bus di Terminal Senen, Jakarta, Rabu (28/3/2012). Pemerintah hanya akan menyetujui kenaikan tarif angkutan umum sebesar 20 persen sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Besaran kenaikan tersebut lebih rendah dari usulan Organda sebesar 35 persen.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke DKI Jakarta, mendapat tanggapan dari pelaku jasa angkutan umum.

Ketua Dewan Pembina Organda, Eka Sari Lorena, mengatakan Organda tidak menolak usulan tersebut. Hanya saja, yang perlu dipertimbangkan juga adalah dampak dari kebijakan tersebut.

"Boleh-boleh saja asal ada penyesuaian tarif angkutan umum perkotaan. Karena BBM ini implikasinya merambah kemana-mana. Pasti sparepart naik kalau harga BBM jadi nonsubsidi," kata Eka dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/12/2013).

Ia berharap jika usulan Basuki disepakati, ada penyesuaian tarif angkutan umum. Pasalnya, menurut Eka, konsumen terbesar BBM bersubsidi bukanlah angkutan umum, namun kendaraan pribadi utamanya mobil.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika usulan Basuki disepakati, tarif akan naik sesuai dengan selisih biaya yang selama ini bisa dihemat dari penggunaan BBM bersubsidi. Tarif angkutan umum jelas naik, kecuali pemerintah memberikan insentif sebagaimana diberikan kepada mobil murah.

"Iya (tarif naik) kecuali pemerintah bantu ya, insentif pajak seperti LCGC itu lho yang bebas pajak," ujarnya.

"Jadi, (usulan Basuki) tak perlu ditolak kok, hanya perlu penyesuaian ya," pungkasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Basuki usul kepada Kementerian ESDM untuk hentikan pasokan BBM bersubsidi ke DKI Jakarta. Penghentian itu dapat mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi massal.

"Kita minta ESDM stop BBM bersubsidi khusus DKI," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (13/12/2013).

Apabila pasokan BBM bersubsidi jadi dihentikan, kata Basuki, anggaran Dinas Energi dan Perindustrian DKI Jakarta dapat dialihkan untuk kebutuhan lainnya yang prioritas seperti pembangunan infrastruktur, salah satunya loop line kereta api.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 3

PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 3

Megapolitan
Mobil Mercy Terbakar Saat Terparkir di Garasi Bengkel di Duren Sawit

Mobil Mercy Terbakar Saat Terparkir di Garasi Bengkel di Duren Sawit

Megapolitan
Penjambret Beraksi di Serua Ciputat, Rampas Kalung Perempuan yang Belanja Sayur

Penjambret Beraksi di Serua Ciputat, Rampas Kalung Perempuan yang Belanja Sayur

Megapolitan
Dua Pria Disekap dan Dianiaya di Sebuah Rumah di Duren Sawit

Dua Pria Disekap dan Dianiaya di Sebuah Rumah di Duren Sawit

Megapolitan
Kemenkumham Masih Tunggu Surat Penetapan Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Kemenkumham Masih Tunggu Surat Penetapan Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Saat Anies Habiskan Ratusan Juta Rupiah untuk Tugu yang Ujung-ujungnya Dibongkar...

Saat Anies Habiskan Ratusan Juta Rupiah untuk Tugu yang Ujung-ujungnya Dibongkar...

Megapolitan
Sejumlah Warga di Pademangan Barat Keluhkan Air Keruh dan Berbau, Mandi Harus Beli Galon Isi Ulang

Sejumlah Warga di Pademangan Barat Keluhkan Air Keruh dan Berbau, Mandi Harus Beli Galon Isi Ulang

Megapolitan
Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Usai Tragedi Kebakaran, LBH Masyarakat: Semoga Tidak Berhenti di Situ

Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Usai Tragedi Kebakaran, LBH Masyarakat: Semoga Tidak Berhenti di Situ

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Siap Hadiri Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Tanah Munjul

Ketua DPRD DKI Siap Hadiri Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Tanah Munjul

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2021, Ini Tiga Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Operasi Patuh Jaya 2021, Ini Tiga Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

Megapolitan
UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Megapolitan
Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Megapolitan
17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.