Kompas.com - 19/12/2013, 10:38 WIB
Poster bergambarkan Adam Malik dipasang tepat diatas plang milik pemprov DKI. Pemasangan poster tersebut sebagai salah satu cara penolakan atas penggusuran di atas lahan sengketa milik Adam Milik. Dian Fath Risalah El AnshariPoster bergambarkan Adam Malik dipasang tepat diatas plang milik pemprov DKI. Pemasangan poster tersebut sebagai salah satu cara penolakan atas penggusuran di atas lahan sengketa milik Adam Milik.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ahli waris dari Adam Malik masih tidak terima lahan mereka di sekitar Waduk Ria Rio menjadi milik Pemprov DKI Jakarta dan PT Pulomas Jaya. Hari ini, mereka memasang plang pengumuman bahwa lahan seluas lima hektar itu adalah milik Adam Malik.

Pihak ahli waris memasang plang tersebut dengan dukungan dari ormas Laskar Merah Putih. Plang tersebut menimpa plang milik Pemprov DKI Jakarta.

Plang yang dipasang oleh ahli waris bertuliskan Berjuang untuk keadilan dan kebenaran, Memperjuangkan keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa dan pengusaha, dan Keluarga besar Adam Malik bukan penyerobot.

"Apa yang dilakukan kami alami naluri, karena ini milik kami, kami akan bertahan semoga tidak terjadi pengambilalihan seperti yang terjadi tanggal 30 november," ujar ahli waris dari keluarga Adam Malik, Guna Jaya Malik (39), kepada wartawan di Jalan Pedongkelan, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2013).

Guna Jaya menambahkan, pihak keluarga Adam Malik akan mempertahankan secara fisik lahan tersebut sejak dipasangnya plang hari ini. Pihak keluarga bersama para simpatisan dan Laskar Merah Putih akan dikerahkan untuk berjaga di lahan tersebut selama 24 jam agar satpol PP tidak dapat masuk dan kembali menyerobot lahan tersebut.

Kuasa hukum keluarga Adam Malik, Ulung Purnama, mengatakan, pihak Adam Malik juga telah membuat laporan polisi di Bareskrim Mabes Polri dengan Nomor Lp/1014/XII/2013 BARESKRIM, tanggal 4 Desember 2013. Dalam laporan tersebut ditemukan perbuatan pejabat menyalahgunakan wewenang dengan pihak ketiga sehingga terkena Pasal 264, 266, dan 263 KUHP atau Pasal 23 Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya.

"Pernyataan yang tidak benar, apabila milik negara harusnya terdaftar di Kementerian Keuangan. Ini tidak terdaftar, jadi hanya pengakuan saja, tidak bisa membuktikan," ucap Ulung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

PT Pulomas Jaya menyatakan, lahan yang diklaim oleh ahli waris Adam Malik merupakan tanah Pemprov DKI. Dasar kepemilikannya adalah Eigendom Verponding Nomor 5243 yang telah dibebaskan, termasuk di dalamnya sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor 2 beserta garapan-garapannya berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian/Agraria nomor SK.II/3/KA/63 tanggal 14 Desember 1964.

Pantauan Kompas.com akibat adanya pemasangan plang tersebut, warga simpatisan dan Laskar Merah Putih memakai jalur lambat sebelah kiri Jalan Pedongkelan arah Pulo Gadung, Jakarta Timur, menuju Cempaka Putih, Jakarta Pusat, untuk melakukan orasi. Adanya aksi-aksi tersebut membuat jalan menjadi padat merayap.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Megapolitan
Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 301 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 301 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Pengelola: Sangat Kecil Kemungkinan Oknumnya Pedagang

Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Pengelola: Sangat Kecil Kemungkinan Oknumnya Pedagang

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kota Bekasi Catat 1.664 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kota Bekasi Catat 1.664 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kota Tangerang Catat 399 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kota Tangerang Catat 399 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 5.393, Jumlah Tes Berkurang Dibanding Kemarin

UPDATE 25 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 5.393, Jumlah Tes Berkurang Dibanding Kemarin

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kasus Positif Covid di Tangsel Bertambah 142, Pasien Meninggal 10 Orang

UPDATE 25 Juli: Kasus Positif Covid di Tangsel Bertambah 142, Pasien Meninggal 10 Orang

Megapolitan
Wali Kota Jakarta Utara Maksimalkan Fungsi Kader Pulih untuk Bantuk Pasien Isoman

Wali Kota Jakarta Utara Maksimalkan Fungsi Kader Pulih untuk Bantuk Pasien Isoman

Megapolitan
Wali Kota Jakarta Utara Ajak Pasien Isoman Lakukan Isolasi Terkendali di Rusun Nagrak

Wali Kota Jakarta Utara Ajak Pasien Isoman Lakukan Isolasi Terkendali di Rusun Nagrak

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Dua Pencuri Motor Bersenpi yang Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan

Kronologi Penangkapan Dua Pencuri Motor Bersenpi yang Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan

Megapolitan
Kadin Minta jika PPKM Diperpanjang Mal Dibuka, tetapi Pekerja dan Pengunjung Harus Telah Divaksin

Kadin Minta jika PPKM Diperpanjang Mal Dibuka, tetapi Pekerja dan Pengunjung Harus Telah Divaksin

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan Rumah Ketua RT di Tanah Abang

Kebakaran Hanguskan Rumah Ketua RT di Tanah Abang

Megapolitan
Dua Pencuri Motor Bersenjata Api di Pagedangan Keluarkan Tembakan ke Arah Warga

Dua Pencuri Motor Bersenjata Api di Pagedangan Keluarkan Tembakan ke Arah Warga

Megapolitan
Koalisi Masyarakat Tolak Penambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19

Koalisi Masyarakat Tolak Penambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X