Usul Penghapusan BBM Subsidi Jawaban atas Kebijakan Mobil Murah

Kompas.com - 20/12/2013, 06:30 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat mencoba bus new metro mini yang terparkir di halaman Balaikota Jakarta, Selasa (10/12/2013). Bus itu merupakan prototype yang akan diajukan ke DKI dan Metro Mini. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat mencoba bus new metro mini yang terparkir di halaman Balaikota Jakarta, Selasa (10/12/2013). Bus itu merupakan prototype yang akan diajukan ke DKI dan Metro Mini.
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menghapuskan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Ibu Kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan wacana tersebut sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat atas mobil murah atau low cost green car (LCGC).

"Dulu Menteri Perindustrian ngomong, mobil murah dijual di luar Jakarta. Faktanya semua mobil murah di Jakarta. Terus mobil murah dijamin tidak pakai BBM subsidi, nyatanya Pertamina mengeluarkan RFID (radio frequency identification)," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Melalui pemasangan RFID itu, berarti kendaraan pribadi, bahkan mungkin mobil mewah, berhak menggunakan BBM bersubsidi. Padahal, tiap tahunnya sebanyak 1,2 juta unit mobil masuk ke Jakarta.

Dengan berbagai serbuan mobil ke Jakarta itu, menurut Basuki, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun memutar otak bagaimana meminimalisasi kemacetan Jakarta dan kendaraan pribadi tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Rencana penghapusan BBM bersubsidi ini mengakibatkan pada tingginya angka sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBN. Di APBN 2015, kata Basuki, subsidi BBM itu dapat dialihkan untuk sesuatu yang lebih berguna.

"Subsidi BBM ini ibarat orang usus buntu. Kalau tidak dioperasi akan meletus dan dikasih Panadol terus. Mau meledak bangsa ini, APBN habis untuk subsidi? Makanya, kami ingin Jakarta jadi model," kata Basuki.

Untuk mematangkan rencana tersebut, pada Senin mendatang, Basuki akan berkoordinasi dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-4). Koordinasi itu untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan rencana penghapusan BBM bersubsidi.

Ia juga meminta kepada beberapa pihak untuk tidak menyalahartikan rencananya menghentikan pasokan BBM bersubsidi ke Jakarta. Sebab, yang ia maksud dengan mencabut subsidi itu untuk menghilangkan suplai BBM subsidi ke pusat Kota Jakarta.

Penghapusan subsidi BBM merupakan urusan pemerintah pusat. Apabila pemerintah pusat maupun DPR RI telah menetapkan angka subsidi BBM, Pemprov DKI tentu tidak dapat mengubahnya.

"Makanya, kalau Anda mengisi BBM subsidi di luar Jakarta tidak apa-apa. Tapi, masuk Jakarta-nya bayar ERP (electronic road pricing)," ujar Basuki.

Pemprov DKI Jakarta pun telah mengusulkan pemberhentian subsidi BBM untuk kendaraan bermotor di Ibu Kota kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku tertarik dengan ide Basuki. Kini, pihaknya tengah mengkaji usulan tersebut. Namun, ia memastikan usulan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Demi menghemat BBM bersubsidi, pihaknya hanya mendorong kendaraan pelat merah untuk tidak memakai BBM bersubsidi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perumahan Pondok Ungu Permai Bekasi Dilanda Banjir sejak Kemarin

Perumahan Pondok Ungu Permai Bekasi Dilanda Banjir sejak Kemarin

Megapolitan
500 ASN dan Keluarga Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Utara Ikuti Vaksinasi Booster

500 ASN dan Keluarga Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Utara Ikuti Vaksinasi Booster

Megapolitan
Kecelakaan di Flyover Pesing Kembali Terjadi, Kali ini Libatkan Motor dan Bus Transjakarta

Kecelakaan di Flyover Pesing Kembali Terjadi, Kali ini Libatkan Motor dan Bus Transjakarta

Megapolitan
Tangsel Terapkan PPKM Level 2, Ini Aturan Masuk Mal dan Restoran

Tangsel Terapkan PPKM Level 2, Ini Aturan Masuk Mal dan Restoran

Megapolitan
Anies Fokus Bahas Check Sound JIS Saat Banjir, Jakpro Sebut Tes Suara yang Dilakukan Penting

Anies Fokus Bahas Check Sound JIS Saat Banjir, Jakpro Sebut Tes Suara yang Dilakukan Penting

Megapolitan
Saat Anies Sibuk Bicara soal Sound System JIS di Tengah Masalah Banjir Jakarta...

Saat Anies Sibuk Bicara soal Sound System JIS di Tengah Masalah Banjir Jakarta...

Megapolitan
Ini Sejumlah Jalan Utama di Jakarta yang hingga Rabu Pagi Masih Tergenang Banjir...

Ini Sejumlah Jalan Utama di Jakarta yang hingga Rabu Pagi Masih Tergenang Banjir...

Megapolitan
Masih Ada 31 RT di Jakarta Terendam Banjir hingga Rabu Pagi, 873 Jiwa Mengungsi

Masih Ada 31 RT di Jakarta Terendam Banjir hingga Rabu Pagi, 873 Jiwa Mengungsi

Megapolitan
Saat Haris Azhar dan Fatia 2 Kali Mangkir hingga Berujung Dijemput Polisi

Saat Haris Azhar dan Fatia 2 Kali Mangkir hingga Berujung Dijemput Polisi

Megapolitan
Fakta Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Agenda Perdana Ditunda dan Para Terdakwa Tak Ditahan

Fakta Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Agenda Perdana Ditunda dan Para Terdakwa Tak Ditahan

Megapolitan
17 Pegawai Kelurahan Gondangdia Terpapar Covid-19, Kantor Lurah Ditutup Sementara

17 Pegawai Kelurahan Gondangdia Terpapar Covid-19, Kantor Lurah Ditutup Sementara

Megapolitan
Epidemiolog Sarankan Pemprov DKI Hentikan PTM 100 Persen Menyusul 39 Sekolah Ditutup karena Kasus Covid-19

Epidemiolog Sarankan Pemprov DKI Hentikan PTM 100 Persen Menyusul 39 Sekolah Ditutup karena Kasus Covid-19

Megapolitan
Anies Diminta Serius Tangani Banjir, Bukan Urus Sound System JIS Berulang Kali

Anies Diminta Serius Tangani Banjir, Bukan Urus Sound System JIS Berulang Kali

Megapolitan
Ketika Yusuf Mansur Digugat 3 PMI, Berawal dari Ajakan Investasi Saat Ceramah di Hong Kong

Ketika Yusuf Mansur Digugat 3 PMI, Berawal dari Ajakan Investasi Saat Ceramah di Hong Kong

Megapolitan
Ada Sekolah Tolak Tes Pelacakan Covid-19, Wagub: Itu Program Pemprov, Masa Menolak

Ada Sekolah Tolak Tes Pelacakan Covid-19, Wagub: Itu Program Pemprov, Masa Menolak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.