RTRW Jakarta Dibuat untuk Dilanggar

Pintu perubahan tata lahan semakin terbuka saat muncul Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah. Aturan itu memungkinkan mengubah rencana tata letak bangunan dengan persetujuan gubernur dengan syarat memberi insentif ke kas daerah (Kompas, 25/11). Untungnya, setelah terbit Undang-Undang Penataan Ruang Tahun 2007, ketentuan retribusi dari penyesuaian rencana tata letak bangunan tidak diatur lagi dalam perda terbaru tentang retribusi daerah.

Pemprov DKI memang sudah berbuat. Mereka berusaha mengembalikan fungsi kawasan yang telah berubah. Salah satunya dilakukan Gubernur Suryadi Soedirja dengan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 77 Tahun 1997 yang memerintahkan menertibkan usaha komersial di daerah Kemang. Namun, instruksi ini seakan diabaikan. Kegiatan komersial tetap mendominasi Kemang.

Pembongkaran SPBU yang berdiri di jalur hijau tahun 2006 lalu juga jadi contoh keseriusan Pemprov DKI meskipun tindakan ini dilakukan setelah izin pengoperasian SPBU berakhir. Begitu pula dengan usaha normalisasi sungai untuk pencegahan banjir. Sudah ada rencana pembongkaran bangunan yang berdiri di sempadan sungai.

Sayangnya, upaya itu belum bisa mengembalikan tata ruang Jakarta seperti yang ada di RTRW. Masih diperlukan tindakan yang ajek untuk memberikan teguran dan sanksi terhadap pelanggar tata ruang.

Disetujuinya Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi oleh DPRD DKI pekan lalu bisa jadi pijakan baru menata Jakarta. (Litbang Kompas/ M Puteri Rosalina)