Kompas.com - 20/12/2013, 09:16 WIB
Ilustrasi SPBU TRIBUNNEWS/HERUDINIlustrasi SPBU
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
- Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Andi Baso Mappapoleonro mengatakan, premium tetap akan beredar di Jakarta. Hanya saja, harganya tidak lagi disubsidi, yakni lebih dari Rp 6.500.

"Pertamax tidak dapat disamakan dengan Premium karena tingkat oktannya. Sementara yang dicabut hanya subsidi, artinya Premium tetap beredar, tapi harganya lebih mahal lagi," kata Andi, kepada wartawan, Kamis (19/12/2013).  

Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menekankan kepada Pemprov DKI agar turut membantu pengawasan penjualan BBM bersubsidi di daerah sekitar Jakarta. Jangan sampai, ada yang membeli BBM bersubsidi secara ilegal di Jakarta.

Ia juga mempertanyakan seperti apa implementasi dari pencabutan subsidi BBM itu. Sebab, selama ini setiap ada kebijakan untuk melindungi masyarakat, hanya berlaku sesaat. Setelah itu banyak terjadi pelanggaran dan tidak ditindak tegas.

Tak jauh berbeda dengan Tulus, anggota Komisi B (Perekonomian) DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sepakat dengan rencana Pemprov DKI tersebut. Program ini termasuk langkah alternatif menanggulangi kemacetan disamping ketersediaan transportasi massal. Apabila DKI dapat menerapkan BBM bersubsidi hanya untuk transportasi massal yang juga ditunjang dengan fasilitas yang nyaman, maka akan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Pemprov DKI, lanjut dia, harus meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengantisipasi adanya penimbunan BBM bersubsidi.

"Polisi harus mengawasi adanya penimbunan BBM bersubsidi yang dibawa dari daerah tetangga untuk dijual di tengah Jakarta," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.

Rencana Basuki untuk menghentikan pasokan BBM bersubsidi ke tengah kota Jakarta itu sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat atas mobil murah atau low cost green car (LCGC). Ia mengaku kecewa dengan Menteri Perindustrian M Hidayat yang sempat mengatakan kalau mobil murah dijual di luar Jakarta. Faktanya, mobil murah juga beredar di Jakarta dan kini telah beroperasi di berbagai sudut wilayah Ibu kota.

Di samping itu, mobil murah juga pernah dijamin tidak menggunakan BBM subsidi, ternyata Pertamina mengeluarkan RFID (Radio Frequency Identification) untuk kendaraan pribadi. Hal itu berarti kendaraan pribadi berhak menggunakan BBM bersubsidi.

Adapun beberapa keuntungan yang didapatkan selain pengalihan ke transportasi massal adalah, negara tidak lagi dibebani subsidi, dan mengalokasikan dana ke perbaikan infrastruktur. Pemprov DKI Jakarta pun telah mengusulkan pemberhentian subsidi BBM untuk kendaraan bermotor di ibu kota kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku tertarik dengan ide Basuki. Kini, pihaknya tengah mengkaji usulan tersebut. Namun, ia memastikan usulan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Demi menghemat BBM bersubsidi, pihaknya hanya mendorong kendaraan pelat merah untuk tidak memakai BBM bersubsidi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Megapolitan
Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Megapolitan
Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Megapolitan
Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Megapolitan
Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah Secara Hukum

Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah Secara Hukum

Megapolitan
Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Megapolitan
Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Megapolitan
Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Megapolitan
Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Megapolitan
Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Megapolitan
Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Megapolitan
126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

Megapolitan
Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 546, Pasien Dirawat Bertambah 505

UPDATE 27 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 546, Pasien Dirawat Bertambah 505

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.