JAKARTA, KOMPAS.com
Pelanggaran aturan pendirian bangunan marak terjadi di DKI Jakarta. Fenomena ini terjadi selama bertahun-tahun di berbagai penjuru Ibu Kota. Akibatnya, wajah dan pertumbuhan fisik kota tidak terkendali. Sementara peringatan aparat cenderung dilecehkan pelanggar.

Contoh kasus terakhir adalah ketika aparat menyegel gerai 7-Eleven di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Gerai ini nekat beroperasi mirip semirestoran meski hampir satu bulan disegel Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta.

Setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) marah sehari sebelumnya, Sabtu (4/1), operasional gerai ditutup paksa aparat. Bukan hanya diduga tidak memiliki dokumen usaha yang lengkap, peruntukan gedung pun bukan untuk tempat usaha.

Wali Kota Jakarta Pusat Syaefullah dan jajarannya mengambil langkah tegas. ”Sekarang tidak boleh lagi beroperasi. Kami sepakat menutup operasional gerai ini,” kata Syaefullah ketika melihat gerai tersebut kemarin.

Menurut Syaefullah, pemilik bangunan belum memiliki dokumen operasional, izin mendirikan bangunan, dan izin gangguan.

Lebih fatal lagi, peruntukan bangunan bukan untuk tempat usaha. Ketika ditanya mengapa sebelumnya bangunan itu dipakai untuk tempat usaha rumah makan, Syaefullah hanya tersenyum. ”Ketika itu saya tidak tahu, ini masalah lama,” katanya.

Jokowi merasa pemilik bangunan melecehkan pejabat lurah, camat, kepala dinas terkait, dan wali kota. Menurut Jokowi, pelecehan itu seperti meledek bahwa pemerintah tidak memiliki wibawa.

Marak terjadi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menanggapi persoalan itu, Kepala Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta Putu Indiana mengatakan, pelanggaran pendirian bangunan memang marak terjadi. Namun, tim P2B terus menertibkan, mulai dengan menyegel sampai membongkarnya.

Sepanjang 2013, Dinas P2B telah membongkar 1.230 bangunan yang tidak memiliki izin dan melanggar peruntukan kawasan.

Pembongkaran bangunan juga bisa dilakukan pada gerai 7-Eleven yang berdiri di lahan yang bukan peruntukannya. Menurut dia, pemilik sebaiknya menjual lahan itu kepada pemerintah karena peruntukannya untuk kantor pemerintah. ”Kalaupun mereka tetap mempertahankannya, bangunan tersebut tidak bisa dipakai untuk tempat usaha,” kata Putu.