JAKARTA, KOMPAS.com — 
Di tengah maraknya pembangunan jalan dan transportasi publik di Jakarta, pembangunan trotoar justru terabaikan. Ketika pengguna kendaraan pribadi terus difasilitasi oleh pemerintah dengan kebijakan mobil murah, bahan bakar bersubsidi, dan jalan yang kian lebar, kondisi sebagian besar trotoar di Jakarta tetap buruk.

Selain diokupasi pedagang kaki lima, sebagian di antaranya rusak dan tidak nyaman dilalui. Akses bagi para penyandang cacat pun minim. Ahli tata kota dari Universitas Tarumanegara, Suryono Herlambang, Senin (6/1), mengatakan, kehadiran trotoar yang memadai sangat penting untuk mendukung peralihan dari moda transportasi pribadi ke publik.

Menurut dia, efektivitas pembangunan transportasi publik akan optimal jika kondisi trotoar semakin baik. Tentu saja untuk itu fungsi dan fasilitas yang dibutuhkan juga dilengkapi, seperti bangku, pohon peneduh atau koridor berkanopi, dan lokasi yang telah ditentukan untuk pedagang kaki lima.

Jaringannya pun dibangun terintegrasi dengan halte transjakarta, stasiun kereta api, halte bus pengumpan, serta pusat komersial, perkantoran, dan permukiman. Jika kondisi trotoar di Jakarta sebagaimana disebutkan di atas, para pengguna kendaraan pribadi yang umumnya kelas menengah akan rela beralih ke moda angkutan publik.

Denda maksimal

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya menata trotoar di Jakarta. Pelanggaran okupasi trotoar dapat didenda maksimal. Okupasi trotoar menyebabkan pejalan kaki menggunakan badan jalan sehingga menjadi penghambat perjalanan lalu lintas kendaraan.

Motor diangkut

Kabid Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan Sunardi Sinaga mulai menertibkan kendaraan yang parkir di trotoar. ”Kami ingatkan, mereka dapat didenda maksimal,” kata Sunardi.

Penertiban kendaraan di atas trotoar mulai dilakukan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beberapa kendaraan yang kedapatan berkali-kali parkir di tempat yang sama diangkut dari lokasi, bukan lagi dicabut pentilnya.

Okupasi trotoar untuk kepentingan lain selain pejalan kaki melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Sunardi menyayangkan penegakan hukum yang masih lemah sehingga perlu kerja sama lintas sektor, bukan hanya urusan dinas perhubungan.

”Satuan polisi pamong praja, dinas pertamanan dan pemakaman, serta dinas pekerjaan umum berkepentingan. Mereka bisa bersama-sama menertibkan okupasi trotoar, seperti mengerahkan polisi khusus yang dimiliki dinas pertamanan,” kata Sunardi.