Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chappy Hakim Ingatkan Dua Masalah Besar Bandara Soekarno Hatta

Kompas.com - 08/01/2014, 19:39 WIB
Fitri Prawitasari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan KSAU Marsekal TNI Purnawirawan Chappy Hakim mengingatkan ada dua masalah besar yang dihadapi Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng, Tangerang. 

Pemindahan sebagian penerbangan komersial dari Cengkareng ke Halim Perdanakusuma yang akan dimulai Jumat (10/1/2014) dinilai bukan solusi atas kedua masalah tersebut.

"Cengkareng itu ada 2 masalah utamanya, pertama adalah over kapasitas, kedua delay," ucap Chappy saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2013).

Menurut dia, terjadinya kelebihan kapasitas karena pengelola bandara terus memberikan izin kepada maskapai penerbangan untuk membuka rute baru. Akhirnya penumpang pun berlebih.

Chappy mengungkapkan pada tahun 2012 lalu, tercatat bandara menampung lebih dari 50 juta penumpang. Padahal kapasitas bandara sewajarnya hanya mampu menampung 22 juta penumpang.

"Over itu terjadi karena izin diberikan terus walaupun tahu kapasitasnya enggak bisa. Kalau over-nya seratus persen, okelah. Tapi ini sudah hampir 300 persen," kata Chappy. "Seharusnya kalau sudah mendekati kapasitas 100 persen itu diawasi. Tapi ini izin dikasih terus, jadi over," tambahnya.

Sedangkan masalah delay, menurut Chappy, Soekarno Hatta memiliki masalah pada manajemen Air Traffic Controller (ATC). Sebagai pemandu lalu lintas udara, ATC tidak memenuhi persyaratan internasional.

Pada tahun 2007 lalu International Civil Aviation Organization (ICAO) atau organisasi penerbangan sipil Internasional menemukan beberapa poin masalah di ATC. Di antaranya adalah ATC dikelola terpecah oleh banyak organisasi, antara lain Angkasa Pura (AP) I dan AP II. Padahal, menurutnya, dalam satu negara harusnya hanya ada satu pengelola ATC.

"Kenapa itu jadi masalah? Karena menyatukan banyak instansi. Jadi tidak ada standar. Baru Januari 2013 kemarin dibentuk organisi ATC Indonesia. Baru satu tahun," katanya.

Organisasi tersebut bernama Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI).

Selain itu, lanjutnya, peralatan yang dimiliki oleh ATC juga tidak memiliki standar kompeten dan SDM berkualitas rendah.

"Peralatan penerbangan itu harus standar internasional, tidak ketinggalan jaman," tuturnya.

Melihat kedua masalah tersebut, ia berujar tak ada penjelasan apapun dari pihak pengelola bandara. Pun tidak ada solusi yang diberikan. Hingga timbul wacana akan memindahkan penerbangan komersial ke Bandara Halim Perdanakusuma.

"Sampai saat ini enggak ada penjelasan ke masyarakat kenapa over dan delay. Tidak pernah diselidiki kenapa terjadi tiba-tiba sudah dipindah ke Halim," tukasnya.

Menyinggung persoalan pengalihan fungsi bandara Halim Perdanakusuma menjadi bandara komersial, menurut Chappy bukanlah jawaban akan permasalahan yang terjadi di Soekarno Hatta. Bandara Halim adalah bandara yang dirancang khusus bagi kegiatan militer.

Di sana juga menjadi kawasan pertahanan nasional dengan adanya Markas Besar Komando Pertahanan Udara Nasional, Skuadron Udara, Skuadron Teknik Pemeliharaan Pesawat, Batalion Tempur Korps Paskhasau, tempat berlatih para personil Angkatan Udara dan Laut, serta sekolah penerbangan.

"Banyak orang enggak mengerti bahwa Halim itu bukan hanya sekedar airport, tapi dia sub system pertahanan nasional," ujar Chappy.

Dengan dialihkan sebagai bandara komersial, beberapa sekolah penerbangan pun harus tersingkir dan kegiatan militer yang biasa dilakukan di Halim akan menyesuaikan jadwal dengan penerbangan komersial.

"Masa kita mesti tersingkir dengan maskapai komersial yang mau cari duit," kata Chappy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com