Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chappy Hakim Ingatkan Dua Masalah Besar Bandara Soekarno Hatta

Kompas.com - 08/01/2014, 19:39 WIB
Fitri Prawitasari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan KSAU Marsekal TNI Purnawirawan Chappy Hakim mengingatkan ada dua masalah besar yang dihadapi Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng, Tangerang. 

Pemindahan sebagian penerbangan komersial dari Cengkareng ke Halim Perdanakusuma yang akan dimulai Jumat (10/1/2014) dinilai bukan solusi atas kedua masalah tersebut.

"Cengkareng itu ada 2 masalah utamanya, pertama adalah over kapasitas, kedua delay," ucap Chappy saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2013).

Menurut dia, terjadinya kelebihan kapasitas karena pengelola bandara terus memberikan izin kepada maskapai penerbangan untuk membuka rute baru. Akhirnya penumpang pun berlebih.

Chappy mengungkapkan pada tahun 2012 lalu, tercatat bandara menampung lebih dari 50 juta penumpang. Padahal kapasitas bandara sewajarnya hanya mampu menampung 22 juta penumpang.

"Over itu terjadi karena izin diberikan terus walaupun tahu kapasitasnya enggak bisa. Kalau over-nya seratus persen, okelah. Tapi ini sudah hampir 300 persen," kata Chappy. "Seharusnya kalau sudah mendekati kapasitas 100 persen itu diawasi. Tapi ini izin dikasih terus, jadi over," tambahnya.

Sedangkan masalah delay, menurut Chappy, Soekarno Hatta memiliki masalah pada manajemen Air Traffic Controller (ATC). Sebagai pemandu lalu lintas udara, ATC tidak memenuhi persyaratan internasional.

Pada tahun 2007 lalu International Civil Aviation Organization (ICAO) atau organisasi penerbangan sipil Internasional menemukan beberapa poin masalah di ATC. Di antaranya adalah ATC dikelola terpecah oleh banyak organisasi, antara lain Angkasa Pura (AP) I dan AP II. Padahal, menurutnya, dalam satu negara harusnya hanya ada satu pengelola ATC.

"Kenapa itu jadi masalah? Karena menyatukan banyak instansi. Jadi tidak ada standar. Baru Januari 2013 kemarin dibentuk organisi ATC Indonesia. Baru satu tahun," katanya.

Organisasi tersebut bernama Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI).

Selain itu, lanjutnya, peralatan yang dimiliki oleh ATC juga tidak memiliki standar kompeten dan SDM berkualitas rendah.

"Peralatan penerbangan itu harus standar internasional, tidak ketinggalan jaman," tuturnya.

Melihat kedua masalah tersebut, ia berujar tak ada penjelasan apapun dari pihak pengelola bandara. Pun tidak ada solusi yang diberikan. Hingga timbul wacana akan memindahkan penerbangan komersial ke Bandara Halim Perdanakusuma.

"Sampai saat ini enggak ada penjelasan ke masyarakat kenapa over dan delay. Tidak pernah diselidiki kenapa terjadi tiba-tiba sudah dipindah ke Halim," tukasnya.

Menyinggung persoalan pengalihan fungsi bandara Halim Perdanakusuma menjadi bandara komersial, menurut Chappy bukanlah jawaban akan permasalahan yang terjadi di Soekarno Hatta. Bandara Halim adalah bandara yang dirancang khusus bagi kegiatan militer.

Di sana juga menjadi kawasan pertahanan nasional dengan adanya Markas Besar Komando Pertahanan Udara Nasional, Skuadron Udara, Skuadron Teknik Pemeliharaan Pesawat, Batalion Tempur Korps Paskhasau, tempat berlatih para personil Angkatan Udara dan Laut, serta sekolah penerbangan.

"Banyak orang enggak mengerti bahwa Halim itu bukan hanya sekedar airport, tapi dia sub system pertahanan nasional," ujar Chappy.

Dengan dialihkan sebagai bandara komersial, beberapa sekolah penerbangan pun harus tersingkir dan kegiatan militer yang biasa dilakukan di Halim akan menyesuaikan jadwal dengan penerbangan komersial.

"Masa kita mesti tersingkir dengan maskapai komersial yang mau cari duit," kata Chappy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com