Jokowi: Banjir Juga Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

"Seperti 13 sungai besar di Jakarta tanggung jawab pemerintah pusat. Sungai-sungai kecil itu ya memang DKI," ujar Jokowi, seusai melantik Heru Budi Hartono sebagai Wali Kota Jakarta Pusat di tepian Waduk Cincin, Jakarta Utara, Senin (13/1/2014) pagi.

Jokowi menjelaskan, jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya maksimal untuk mengurangi banjir Ibu Kota. Beberapa di antaranya melalui program normalisasi sejumlah waduk vital, normalisasi 4 dari 13 sungai besar, normalisasi saluran kecil dan penghubung, serta membuat 1.900 sumur resapan dalam dengan kedalaman hingga 60 meter.

Namun, kata Jokowi, pangkal persoalan yang menjadi penyebab banjir tak hanya ada di Jakarta, tetapi juga di daerah hilirnya. Penyelesaian persoalan antardaerah inilah yang harus dikerjakan oleh pemerintah pusat. Jika tidak, banjir akan terus melanda DKI.  

"Saya apresiasi Pemda Bogor yang sudah robohkan vila diubah menjadi ruang hijau dan serapan air. Memang kita butuh waktu," lanjut kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Jokowi menegaskan, baik Pemprov DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat pada dasarnya telah memiliki cetak biru penanggulangan banjir. Namun, yang dibutuhkan adalah keberanian mengeksekusi. Jokowi mengaku telah memulainya pada beberapa program itu.