Sebagian besar dari 17 langkah penanggulangan banjir Jakarta tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum. Sedangkan pemerintah daerah, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten lain perannya sebatas mendukung.
Langkah-langkah
Untuk langkah struktural ada 9 langkah, yaitu pembangunan Waduk Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang diprediksi rampung 2018, Sodetan Ciliwung-Cisadane yang direncanakan selesai 2017, Sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur yang selesai pada 2016, revitalisasi situ-situ yang rampung 2015, normalisasi Kali Ciliwung selesai 2016, pembangunan sumur resapan dengan target 2,2 juta sumur di Jakarta, pembuatan dam dan konservasi tanah lain, yang terakhir normalisasi Sungai Cisadane.
Langkah non-struktural ada tiga, yakni reboisasi di daerah aliran sungai yang bakal melintas di Jakarta, penataan area sempadan, lahan ruang terbuka hijau, dan penertiban bantaran sungai.
Sedangkan untuk langkah kultural, fokus pada pemberdayaan masyarakat, baik secara umum maupun yang tinggal di dekat aliran sungai. Misalnya, meningkatkan nilai kesadaran lingkungan dan ekonomi warga, penanganan sampah berbasis masyarakat, gerakan Ciliwung bersih dan gerakan menanam satu miliar pohon?
"Ropat-repet"
Di tengah konferensi pers seusai pertemuan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan, ia berharap rapat koordinasi itu adalah rapat yang terakhir. Selanjutnya, kata dia, seluruh pihak yang hadir tinggal melaksanakan poin kesepakatannya saja.
"Saya mau ini rapat yang terakhir ya. Jangan cuma ropat-repet saja, tapi enggak action. Harus ada action," ujar Jokowi.
Pernyataan "ropat-repet" kerap diungkapkan Jokowi ketika dia kesal dengan banyaknya rapat di kantornya, Balaikota, Jakarta, tetapi rapat tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan. Jokowi lebih suka rapat digelar di awal proyek, tengah, dan saat evaluasi.
Sodetan Ciliwung-Cisadane
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan menjelaskan, pembangunan sodetan Ciliwung-Cisadane akan mulai dikerjakan 2015 mendatang. Ia meminta warga serta Pemkot atau Pemkab Tangerang tidak perlu khawatir pembuatan sodetan akan mengakibatkan banjir di wilayahnya. Perhitungan dalam rapat menunjukan hal tersebut.
Kapasitas maksimal debit air di Sungai Cisadane sebesar 1.900 meter kubik per detik. Dalam kondisi banjir maksimal, level debit air 1.150 meter kubik per detik. Sementara saat kondisi normal, debit air di sungai itu hanya 50-200 meter kubik per detik.
"Dalam rancangan awal, debit air yang mau disodet adalah 600 meter kubik per detik. Tapi karena kita khawatir banjir, maka di rapat tadi kita turunkan menjadi 200 meter kubik per detik," ujar Hasan.
Artinya, debit air di Cisadane dalam kondisi maksimal, yakni 1.350 meter kubik per detik, jauh dari kapasitas maksimal.
Dia melanjutkan, selain kapasitas sungai terhitung masih mumpuni menampung debit air, sodetan akan dibangun di bawah tanah, seperti sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur. Di pintu masuk dan keluar sodetan tersebut juga akan dilengkapi pintu air. Gunanya, jika kapasitas Cisadane telah di ambang batas, pintu air ditutup dan membiarkan aliran air tersebut melewati Sungai Ciliwung.
Untuk sodetan sepanjang 1,2 kilometer tersebut, Kementerian PU akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Pemkot dan Pemkab Tangerang. Pasalnya, dua pemerintah tersebut tidak datang dalam rapat koordinasi pada Senin siang di posko Katulampa.
Waduk Ciawi dan Sukamahi
Tidak hanya Sodetan Ciliwung-Cisadane, proyek penting yang diputuskan adalah pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Jawa Barat. Untuk mempercepat pembangunan, pembebasan lahan dua waduk diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta, sedangkan pembangunan fisik diserahkan ke Kementerian PU.
Adapun Pemprov Jawa Barat sebagai pemilik lahan hanya membantu. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang turut serta dalam rapat tersebut tampak enggan bicara mengapa pembebasan lahan dua waduk yang diambil alih Pemprov DKI Jakarta.
Di sisi lain, Jokowi mengungkapkan, hal itu sangat memungkinkan. Sebab, jika mengikuti birokrasi prosedur yang kaku, prosesnya dipastikan membutuhkan waktu lama. Demi mengakali pemotongan prosedur tersebut, lanjut Jokowi, Pemprov DKI Jakarta akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ini kan untuk kepentingan rakyat, kok. Wong saya juga intinya ndak ngambil uang atau korupsi dari dana itu, kok," lanjut Jokowi.
Namun, Jokowi mengaku belum bisa mengatakan jumlah yang akan dikeluarkan untuk pembebasan lahan waduk yang rencananya dibangun tahun 2015 mendatang tersebut. Pihak Pemprov DKI Jakarta akan menunggu hasil konsultasi dengan BPK seiring rampungnya desain waduk di Kementerian PU.
Secepatnya, Kementerian PU juga akan menerbitkan peraturan menteri soal pengalihan wewenang pengelolaan waduk dan situ-situ yang tersebar di daerah penyangga Jakarta kepada pemerintah setempat. Diketahui, ada ratusan waduk atau situ yang berada di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang berpengaruh terhadap masuknya debit air ke DKI Jakarta.
Rapat yang digelar sekitar dua setengah jam itu dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Agus Wijanarko, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T Iskandar, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Bogor Diani Budiarto, Bupati Bogor Rahmat Yasin, Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad, dan Wakil Bupati Bekasi Ahmad Syaikhu.
Perwakilan dari Pemprov Banten dan Pemerintah Kota atau Kabupaten Tangerang tidak hadir dalam rapat. Tidak diketahui pasti alasan ketidakhadiran mereka.