Kompas.com - 27/01/2014, 18:53 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama begitu senang ketika Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disahkan oleh DPR pada 15 Januari 2014. Di dalam finalisasi pembahasan UU ASN, Basuki langsung diajak oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Basuki pernah menjadi anggota Komisi II DPR RI bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan aparatur negara. Dalam penyusunan UU ASN, Basuki mengusulkan tiga hal. Usulan itu meliputi penurunan eselon pejabat struktural, seperti kepala dinas, hingga pencopotannya dari jabatan pegawai negeri sipil (PNS) DKI oleh kepala daerah. Basuki juga mengusulkan perekrutan kepala dinas dari kalangan profesional serta usia pensiun PNS sampai 58-60 tahun.

"Jadi, sekarang kita sudah diperbolehkan untuk melakukan seleksi terbuka untuk kepala dinas, seperti lurah dan camat kemarin," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (27/1/2014). Adapun penempatan profesional atau swasta sebagai kepala dinas harus mendapat persetujuan presiden terlebih dahulu.

Basuki memiliki alasan tersendiri mengapa mengusulkan tiga hal tersebut. Selama kurang lebih satu tahun menjadi Wagub DKI, pria yang akrab disapa Ahok tersebut mengaku kesulitan mencari PNS mana yang kompeten menduduki sebuah jabatan. PNS harus memenuhi persyaratan pangkat dan eselon untuk menduduki jabatan tertentu. Tak sedikit pula para pejabat DKI dan kepala dinas yang santai dalam bekerja sehingga berdampak pada hasil kinerja yang tidak maksimal.

"Mereka (pejabat DKI) selalu merasa santai karena enggak bisa dipecat. Nah, begitu ada UU ini, mereka sudah enggak bisa santai-santai lagi," ujar Basuki.

Pasal 53 UU ASN menyebutkan bahwa presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada pimpinan di tingkat bawahnya. Kewenangan itu diserahkan kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian, dan sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non-struktural. Gubernur juga diberi kewenangan serupa untuk wilayah provinsi, demikian pula bupati atau wali kota di kabupaten atau kota.

Jabatan pimpinan tinggi utama adalah jabatan eselon I-a, jabatan pimpinan tinggi madya adalah jabatan eselon I-a dan I-b. Adapun jabatan fungsional umum adalah jabatan eselon V setara jabatan pelaksana. Jabatan struktural di Pemprov DKI Jakarta meliputi kepala dinas, asisten sekretaris daerah, asisten deputi, kepala bidang, kepala biro, kepala seksi, kepala sudin, wali kota, lurah, camat, dan PNS lain. Adapun jabatan fungsional mencakup sekretaris daerah, deputi gubernur, peneliti, dan staf ahli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka tidak dapat dicopot jabatannya sebagai PNS oleh gubernur. Berdasarkan Pasal 89 (3) UU ASN, usia pensiun bagi jabatan administrasi sampai 58 tahun. Pada ayat (5), usia pensiun bagi jabatan eksekutif senior hingga 60 tahun. Aturan pensiun ini berlaku bagi PNS yang diangkat sejak Januari 2013.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Sudah Diperiksa Polisi

Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Sudah Diperiksa Polisi

Megapolitan
Polisi: Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Juga Anak-anak

Polisi: Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Juga Anak-anak

Megapolitan
Kapolres Jakut Tegaskan Kasus Pencabulan Anak di Koja Sudah Masuk Penyelidikan

Kapolres Jakut Tegaskan Kasus Pencabulan Anak di Koja Sudah Masuk Penyelidikan

Megapolitan
Ragunan Dibuka Hari ini, Aturan Kendaraan Ganjil Genap Berlaku

Ragunan Dibuka Hari ini, Aturan Kendaraan Ganjil Genap Berlaku

Megapolitan
Kala Rachel Vennya Bakal Kembali Diperiksa soal Penggunaan Mobil Bernopol RFS

Kala Rachel Vennya Bakal Kembali Diperiksa soal Penggunaan Mobil Bernopol RFS

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober 2021: 4 Warga Depok Meninggal karena Covid-19

UPDATE 22 Oktober 2021: 4 Warga Depok Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Masjidnya Berizin tapi Disegel, Ahmadiyah Depok Bantah Sebar Ajaran: Kami Hanya Shalat dan Mengaji

Masjidnya Berizin tapi Disegel, Ahmadiyah Depok Bantah Sebar Ajaran: Kami Hanya Shalat dan Mengaji

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Hujan

Megapolitan
Ragunan dan 58 Taman di Jakarta Dibuka, Ini Syarat Wajib bagi Pengunjung

Ragunan dan 58 Taman di Jakarta Dibuka, Ini Syarat Wajib bagi Pengunjung

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Kerja Sama TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diteken Senin Depan

Wagub DKI Sebut Kerja Sama TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diteken Senin Depan

Megapolitan
Wagub DKI: Sudah Tidak Ditemukan Kandungan Parasetamol di Teluk Jakarta

Wagub DKI: Sudah Tidak Ditemukan Kandungan Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Kepala Basarnas Harap Polisi Segera Tangkap Perampok yang Bunuh Karyawannya

Kepala Basarnas Harap Polisi Segera Tangkap Perampok yang Bunuh Karyawannya

Megapolitan
Polisi Buru Penyuplai Dana dari 5 Perusahaan Pinjol yang Digerebek

Polisi Buru Penyuplai Dana dari 5 Perusahaan Pinjol yang Digerebek

Megapolitan
59 RTH Mulai Dibuka, Wagub DKI Minta Masyarakat Tetap Jaga Protokol Kesehatan

59 RTH Mulai Dibuka, Wagub DKI Minta Masyarakat Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Megapolitan
Anak Diduga Korban Kekerasan Ibu Kandung di Duri Kepa Dapat Pendampingan Psikologis

Anak Diduga Korban Kekerasan Ibu Kandung di Duri Kepa Dapat Pendampingan Psikologis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.