Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Nur Mahmudi untuk Jokowi...

Kompas.com - 27/01/2014, 21:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengkritik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi, yang dianggapnya kerap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang di luar wewenang. Hal tersebut disampaikan Nur seusai menjalani pertemuan tertutup bersama Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie di kediamannya, Kuningan, Jakarta, Senin (27/1/2014).

Nur mengatakan, dirinya banyak berkonsultasi mengenai berbagai hal dari Habibie, salah satunya mengenai pembangunan di Kota Depok. Pembangunan di Depok saat ini, menurutnya, sudah semakin meningkat. Pemerintahannya melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi banjir dengan gerakan menanam pohon dan membuat bank sampah di permukiman warga. Berbagai jalan yang rusak karena banjir juga langsung diperbaiki.

Namun, terkait perbaikan jalan itu, Nur mengaku memiliki satu kendala, yakni perbaikan jalan di bawah fly over di Universitas Indonesia. Menurut Nur, wilayah tersebut masih termasuk ke dalam wilayah DKI Jakarta dan merupakan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau di dalam Depok, ya pasti akan kita perbaiki. Tapi kalau di luar Depok, kita bisa apa?" kata dia.

Ketika disinggung mengenai Jokowi, Nur melontarkan kritiknya soal sikap Jokowi yang beberapa kali melakukan pekerjaan dalam wewenang pemerintah pusat. Menurutnya, mengerjakan sesuatu pekerjaan yang di luar wewenang adalah sesuatu yang salah.

"Kan sudah ada aturannya itu wewenang siapa, sudah ada bagiannya. Kalau aturannya kan pekerjaan itu harus sesuai wewenang, ya salah kalau melakukan itu," kata Nur.

Kendati demikian, Nur mengaku belum pernah mendengar bahwa Jokowi pernah melakukan penyerobotan wewenang seperti itu. Dia mengaku baru mengetahuinya ketika ditanya oleh wartawan saat itu. "Tapi, apa memang benar Pak Jokowi seperti itu? Saya juga tidak tahu selama ini," kata Nur.

Belum lama ini Jokowi berinisiatif memperbaiki tanggul maupun jalan yang rusak akibat banjir, meskipun pengelolaan konstruksi tersebut menjadi wewenang pemerintah pusat. Salah satu jalan nasional yang diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi DKI itu adalah Jalan TB Simatupang yang rusak akibat banjir dua pekan lalu. "Ini sebenarnya (di bawah wewenangnya) Kementerian PU, tapi kita ini ingin masalahnya cepat selesai," kata Jokowi saat itu.

Tindakan Jokowi itu mendapatkan respons dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Dia mengatakan, Jokowi sebaiknya fokus menangani pekerjaan yang menjadi wewenangnya, bukan mengambil alih wewenang di atasnya. "Wong ngurusin jalan provinsi aja banyak kok. Tugasnya sudah banyak, jangan ngambil-ngambil (wewenang) pusat," ujar Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Megapolitan
KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

Megapolitan
Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Megapolitan
Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Megapolitan
45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Megapolitan
Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Megapolitan
TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

Megapolitan
Polisi Temukan Dua Luka di Kepala Wanita yang Tewas Bersimbah Darah di Bogor

Polisi Temukan Dua Luka di Kepala Wanita yang Tewas Bersimbah Darah di Bogor

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Bogor Ternyata Suaminya Sendiri

Pembunuh Wanita di Bogor Ternyata Suaminya Sendiri

Megapolitan
Diduga Korban Pembunuhan, Wanita di Bogor Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Diduga Korban Pembunuhan, Wanita di Bogor Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Polisi Hentikan Kasus Aiman Witjaksono | Pengakuan Sopir Truk yang Tabrakan di GT Halim Utama

[POPULER JABODETABEK] Polisi Hentikan Kasus Aiman Witjaksono | Pengakuan Sopir Truk yang Tabrakan di GT Halim Utama

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok: Tengah Malam ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok: Tengah Malam ini Cerah Berawan

Megapolitan
Tarif Tol Jakarta-Pekalongan untuk Mudik 2024

Tarif Tol Jakarta-Pekalongan untuk Mudik 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com