Ini mimpi warga Jakarta: beberapa tahun lagi bisa menikmati trotoar yang bersahabat bagi pejalan kaki. Asa itu muncul seiring Pemprov DKI gencar ”membersihkan” trotoar. Walau persuasif, Pemprov DKI menunjukkan sikap tak mau kalah dengan pedagang kaki lima yang menjadi penyerobot trotoar dan sudah menjadi ”penghuni abadi” di situ.

PKL di sekitar Tanah Abang yang bertahun-tahun tak tersentuh akhirnya bisa direlokasi. Penertiban parkir liar pun tak hanya berupa teguran, tetapi sepeda motor yang diparkir di trotoar langsung diangkut petugas.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampaknya tak mau mengalah dengan mereka yang berkontribusi dalam kesemrawutan dan keruwetan Jakarta. Sikap ini bisa menjadi angin segar bagi warga.

PKL lain yang masih menguasai trotoar kini ketar-ketir. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti mereka harus hengkang.

Sudirja (39) yang membuka warung mi dan roti bakar di trotoar Jalan KS Tubun, Kota Bambu Selatan, rajin memantau setiap gebrakan Pemprov DKI. Hasilnya, hatinya semakin deg-degan. Mungkin saja tahun depan ia tak lagi bisa ”mengapling” trotoar seluas 12 meter persegi yang sekarang menjadi ”sawah” kehidupannya.

Ia tidak menyangka PKL di Tanah Abang bisa direlokasi. Memang belum semuanya, tetapi itu menunjukkan Pemprov DKI tak mau kompromi.

Sudah 13 tahun Sudirja di sana. Selama itu pula ia merasa aman-aman saja berdagang. Sebab, ”uang keamanan” rutin dibayar kepada pihak tertentu. Izin RT setempat pun telah dikantongi. Namun, bisa jadi nanti itu semua tak lagi ”sakti”.

Puluhan tahun dibiarkan, PKL bermunculan tak terkendali. Pawit (58) yang saban sore memarkir gerobak dorongnya untuk berjualan ayam goreng di trotoar Jalan KS Tubun, Petamburan, mengaku tidak pernah ditegur aparat, apalagi diusir. Sebuah kebetulan juga karena gerobaknya diparkir di depan toko yang tutup.

Namun, kini Pawit pun sama gelisahnya dengan Sudirja. Pawit merasa, cepat atau lambat, tahun ini, tahun besok, atau sesudahnya, pembersihan trotoar oleh Pemprov DKI bakal sampai juga ke tempatnya berjualan.

Saat ini, Pemprov DKI sedang berusaha mengembalikan trotoar untuk pejalan kaki. Selain itu, Pemprov DKI pun memperbaiki sejumlah trotoar agar lebih nyaman saat dilewati pejalan kaki.

Okupasi

Beberapa waktu lalu, Basuki mengutarakan, separuh dari pedagang di Jakarta diyakini sebagai PKL ilegal yang mengokupasi trotoar.

Basuki memahami PKL mencari uang, tetapi PKL harus tahu diri dan tahu aturan. Okupasi trotoar untuk kepentingan lain selain pejalan kaki melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. PKL di trotoar harus ”kalah” karena mereka salah.

”Sudah lebih dari 34 tahun tidak ada yang menegur PKL liar. Kita merasa kasihan terus. Sekarang sudah beranak pinak. Mengusirnya (dari trotoar), ya, dengan cara manusiawi, masih ada toleransi. Tapi kalau ngeyel, kami sikat. Toleransi, ya, ada timbal baliknya,” ujar Basuki.

Tindakan manusiawi itu, contohnya, menyuruh pedagang tanaman hias di Senayan untuk mundur setapak agar memberi ruang kepada pejalan kaki.

”Tambal ban, misalnya, jika tidak di trotoar, ya, tidak apa-apa,” katanya.

Membersihkan PKL dari jalan dan trotoar tidak mudah. PKL terus main kucing-kucingan dengan satpol PP. Para PKL lari ketika satpol PP berdatangan. Namun, ketika penertiban usai, PKL muncul lagi.

”Kalau penertiban tak dilakukan, mereka tambah berani,” ucap Yadi Rusmayad, Kepala Satpol PP Jakarta Pusat.

Intensitas penertiban PKL di Tanah Abang tergolong tinggi. Hasilnya pun lumayan. Dalam tiga hari operasi di awal Januari, misalnya, sudah 269 sepeda motor dan 45 mobil yang dicabut pentil bannya. Suku Dinas Perhubungan Jakpus juga menjaring atau mengangkut 26 motor serta 29 kendaraan ditilang dan 2 mobil diderek.

Pemprov DKI mulai galak, tetapi warga senang. Rani (35), warga Kebayoran Baru, berharap gebrakan Pemprov DKI menata trotoar di Jakarta konsisten dilakukan. ”Jangan hanya galak di awal,” katanya. (RWN/PRA)