Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Jakarta Kecewa Layanan Jaminan Kesehatan Nasional

Kompas.com - 05/02/2014, 08:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —
 Warga DKI Jakarta kecewa terhadap layanan Jaminan Kesehatan Nasional. Cakupan layanan itu lebih sedikit dibandingkan dengan layanan yang sebelumnya tersedia melalui Kartu Jakarta Sehat.

Laporan mengenai kekecewaan ini semakin banyak yang masuk ke DPRD DKI Jakarta. Cinta Mega, anggota Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD DKI Jakarta, mengatakan, keluhan umumnya tentang perbedaan cakupan layanan dan syarat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

”Keluhan yang masuk sudah ratusan. Bukan hanya kepada kami, melainkan juga kepada anggota DPRD lain. Kami minta Dinas Kesehatan DKI menjelaskan masalah ini. Jika tidak menguntungkan, lebih baik dievaluasi kerja sama dengan pusat,” kata Mega, Selasa (4/2/2014), di Jakarta.

Menurut Mega, sejak dileburnya dua program, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS), kualitas layanan kesehatan untuk orang miskin menurun. Padahal, Pemprov DKI mampu membiayai layanan itu tanpa kerja sama dengan pusat. Keluhan seperti itu sebelumnya jarang muncul ketika layanan KJS berjalan.

Di Jakarta, layanan JKN menjangkau 1,271 juta warga miskin. Masih ada 2,106 juta warga miskin yang belum terjangkau. Pemprov DKI mendaftarkan mereka yang sebelumnya menjadi peserta KJS ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Theryoto, Kepala Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DKI, mengakui adanya perbedaan layanan itu. Kini Dinas Kesehatan mengajukan surat ke pusat agar tidak mengurangi kualitas layanan. Sayangnya, dasar hukum penambahan layanan peserta KJS yang dilebur ke JKN kini belum terbit.

Anak balita ditolak

Dengan diterapkannya BPJS, warga miskin yang tertimpa banjir makin sulit menjangkau pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kesulitan ini dialami Agustin (27). Perempuan ini tak bisa memeriksakan anak balitanya, Kharis Putra Hartanto (20 bulan), yang tubuhnya panas, ke rumah sakit pada pekan lalu.

Agustin dan suaminya telah terdaftar sebagai peserta KJS. Namun, anaknya yang masih balita belum terdaftar. Anaknya saat itu ditolak berobat di RS UKI, salah satu rumah sakit swasta yang menerima pasien KJS.

Jika ingin dirawat di rumah sakit, kata Agustin, anaknya harus didaftarkan terlebih dahulu ke kantor BPJS untuk diikutsertakan dalam BPJS. ”Ini sungguh merepotkan. Saat era KJS, kami bisa langsung daftar di rumah sakit,” kata Agustin.

Namun, berkat kebijakan rumah sakit, anak balita itu tetap diperiksa di RS UKI. ”Akhirnya saya bayar untuk beli obat Rp 80.000. Biaya dokter digratiskan rumah sakit karena saya tidak mampu,” ujar Agustin. (MDN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rumah 2 Lantai di Bogor Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 15 Juta

Rumah 2 Lantai di Bogor Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 15 Juta

Megapolitan
Soal Kans Duet dengan Anies di Pilkada Jakarta, Sandiaga: Enggak Ada Ajakan

Soal Kans Duet dengan Anies di Pilkada Jakarta, Sandiaga: Enggak Ada Ajakan

Megapolitan
Rumah Kosong 2 Lantai di Bogor Terbakar, Penyebab Belum Diketahui

Rumah Kosong 2 Lantai di Bogor Terbakar, Penyebab Belum Diketahui

Megapolitan
Dinas KPKP DKI Jakarta Periksa 79.786 Hewan Kurban, Seluruhnya Dinyatakan Sehat

Dinas KPKP DKI Jakarta Periksa 79.786 Hewan Kurban, Seluruhnya Dinyatakan Sehat

Megapolitan
Bisa Cemari Lingkungan, Pengusaha Konfeksi di Tambora Diminta Tak Buang Limbah Sembarangan

Bisa Cemari Lingkungan, Pengusaha Konfeksi di Tambora Diminta Tak Buang Limbah Sembarangan

Megapolitan
Jusuf Kalla Persilakan Anies Maju Pilkada Jakarta 2024

Jusuf Kalla Persilakan Anies Maju Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Hari Ini, Warga: Perbedaan Hal Biasa

Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Hari Ini, Warga: Perbedaan Hal Biasa

Megapolitan
Anies-Sandiaga Tak Berencana Duet Kembali pada Pilkada Jakarta

Anies-Sandiaga Tak Berencana Duet Kembali pada Pilkada Jakarta

Megapolitan
Namanya Diusulkan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta 2024, Anies: Mengalir Saja, Santai...

Namanya Diusulkan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta 2024, Anies: Mengalir Saja, Santai...

Megapolitan
Akrab dengan Sandiaga Saat Nobar, Anies Sebut Tak Bahas Pilkada Jakarta 2024

Akrab dengan Sandiaga Saat Nobar, Anies Sebut Tak Bahas Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Momen Anies Salami Jusuf Kalla Sambil Membungkuk dan Hormat ke Sandiaga Sebelum Nobar Film 'Lafran'

Momen Anies Salami Jusuf Kalla Sambil Membungkuk dan Hormat ke Sandiaga Sebelum Nobar Film "Lafran"

Megapolitan
Pengelola Jakarta Fair 2024 Siapkan Area Parkir di JIExpo Kemayoran, Bisa Tampung Puluhan Ribu Kendaraan

Pengelola Jakarta Fair 2024 Siapkan Area Parkir di JIExpo Kemayoran, Bisa Tampung Puluhan Ribu Kendaraan

Megapolitan
Seekor Sapi Masuk ke Tol Jagorawi, Lalu Lintas Sempat Macet

Seekor Sapi Masuk ke Tol Jagorawi, Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
10 Nama Usulan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta: Anies, Ahok, dan Andika Perkasa

10 Nama Usulan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta: Anies, Ahok, dan Andika Perkasa

Megapolitan
Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com