Kompas.com - 06/02/2014, 16:44 WIB
Warga berkerumun melihat aksi tim SAR dan pasukan Kostrad yang mengevakuasi korban banjir Sungai Ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Selasa (21/1/2014). KOMPAS.com/FITRI PRAWITASARIWarga berkerumun melihat aksi tim SAR dan pasukan Kostrad yang mengevakuasi korban banjir Sungai Ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Selasa (21/1/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota, Nirwono Joga, menilai ada kesimpangsiuran informasi dalam perencanaan relokasi warga di bantaran sungai di Jakarta. Perencanaan yang tidak matang ini membuat warga dan aparat pemerintah di level bawah merasa tidak ada kepastian akan relokasi itu.

Nirwono mengatakan telah berkomunikasi dengan pengurus RT/RW dan Kelurahan Kampung Pulo. Menurut Nirwono, mereka bersedia direlokasi ke rumah susun sesuai harapan Pemprov DKI Jakarta. Hanya saja, lurah, camat, serta warga tidak mendapat kepastian akan direlokasi ke mana. Warga juga tidak mendapat kejelasan tentang kompensasi yang akan diberikan Pemprov DKI saat relokasi dan kapan waktu relokasi. Hal ini dikarenakan warga perlu persiapan matang untuk direlokasi, seperti memindahkan sekolah anak, lokasi kerja, dan sebagainya.

Menurut Nirwono, aparat kelurahan merasa tidak didukung dengan data akurat dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang dapat meyakinkan warga untuk direlokasi. Hingga kini, aparat kelurahan masih belum mengetahui 3.900 KK itu akan dipindahkan ke rumah susun (rusun) yang mana dan bagaimana cara memindahkan warga tersebut.

"Sosialisasi dan perencanaan yang tidak matang ini menyebabkan kesimpangsiuran. Kurang koordinasi antar-SKPD ini yang mungkin tidak diketahui oleh gubernur dengan baik," kata Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (6/2/2014) di Jakarta.

Ia memberikan contoh, untuk membongkar bangunan liar di bantaran Kali Ciliwung, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI merasa hal itu bukan tanggung jawab mereka. Mereka hanya bertugas merelokasi warga ke rumah susun. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum juga merasa pembongkaran bangunan liar bukan tanggung jawab mereka. Dinas PU hanya bertugas membuat tanggul dan melakukan pembebasan lahan. Ungkapan penolakan yang sama juga diutarakan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI.

Kesimpangsiuran data dan lempar tanggung jawab antar-SKPD inilah, kata Nirwono, yang menyebabkan lurah camat setempat bingung untuk menginformasikan kepada warga. "Sekarang mumpung warga sudah mau direlokasi, koordinasi SKPD harus lebih bergerak dan diperbaiki dalam waktu singkat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," ujar akademisi dari Universitas Trisakti tersebut.

Lurah Kampung Melayu Bambang Pangestu mengatakan, dari 3.500 kepala keluarga di wilayahnya, hanya 150 kepala keluarga yang bersedia pindah ke rusun yang telah ada. Warga hanya mau pindah ke rusun terdekat. Warga juga meminta ganti rugi atas lahan dan rumah mereka yang akan dibongkar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Megapolitan
Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Megapolitan
Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Megapolitan
Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Megapolitan
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Megapolitan
Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Megapolitan
Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Megapolitan
Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.