Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Dorong KPK Selidiki Pengadaan Bus Transjakarta

Kompas.com - 10/02/2014, 11:33 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelidiki proses pengadaan bus transjakarta dan bus sedang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Azas, terjadi banyak ketidakberesan pada proses pembelian bus dari China tersebut. Dia berharap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendorong upaya penyelidikan proses pengadaan bus.

"Karena pengadaaannya kan oleh Dinas Perhubungan. Nah, ketua tim lelangnya Kepala Dinas Perhubungan. Jadi, KPK harus memeriksa Kadishub karena jelas di situ ada yang dirugikan karena ini kan menggunakan uang negara," kata Azas kepada Kompas.com, Minggu (9/2/2014).

"Jadi, proses pengadaannya sudah enggak benar, jadi KPK harus masuk nih. Dan saya harap Pak Jokowi mendorong agar KPK memeriksa kasus ini," tambahnya.

Menurut Azas, selain harga bus yang lebih mahal dari bus buatan Jepang dan Jerman, bus juga mengalami kerusakan ketika belum lama dioperasikan. Adapun harga beli bus-bus yang didatangkan sebanyak 310 unit pada akhir tahun lalu tersebut, yakni harga bus gandeng Rp 3,7 miliar; bus tunggal Rp 2 miliar; dan bus sedang Rp 650 juta.

"Saya berharap ini diproses KPK dengan segera karena uang pengadaannnya besar sekali ini, sampai setengah triliun lebih. Masa mobil harga miliaran berkarat, itu kan bukan mobil murah. Mobil murah saja enggak berkarat," sindirnya.

Sebelumnya diberitakan, terdapat rangkaian foto-foto yang menggambarkan komponen bus transjakarta dan BKTB yang rusak. Rangkaian foto-foto itu menunjukkan ada lima transjakarta gandeng dan delapan BKTB yang tidak layak.

Bus transjakarta jenis articulated bus atau bus gandeng dengan nomor kendaraan B 7146 IX dan nomor seri bus AK5200, kondisi beberapa komponennya tampak tidak seperti baru. Tabung oli power steering berkarat, turbo sensor berkarat, indikator air cleaner berada di batas kuning-merah (tidak layak), pulley terbuka sehingga gemuk bocor, tabung knalpot karatan, water coolant bocor (mesin masih hidup), kompresor AC berjamur, kabel otomatis spion terpasang tak rapi, rangka kendaraan berkarat, dan lain-lain.

Sementara untuk BKTB, kondisinya serupa. BKTB bernomor kendaraan B 77241 IV misalnya, instrumen dashboard tidak dibaut, kaca spion retak, tutup panel spidometer kendur, karet penutup persneling terlepas, dan wiring electrical menempel di manifold. Dari delapan unit BKTB yang ada di dalam foto tersebut, satu bus diketahui belum memiliki pelat nomor polisi dan satu lagi memakai pelat kendaraan provit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TikToker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

TikToker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Megapolitan
Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Megapolitan
Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Megapolitan
Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Megapolitan
Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com