Terkait Bus Karat, Pejabat Dishub Dipanggil Inspektorat DKI Jakarta

Kompas.com - 12/02/2014, 11:27 WIB
Gambar 1: Bus Transjakarta baru dengan nomor polisi B 7724 IV. Gambar 2: Instrumen dashboard tidak dibaut. Gambar 3: Kaca spion kanan rusak. Gambar 4: Tutup panel speedometer kendur. DOK. KOMPAS.comGambar 1: Bus Transjakarta baru dengan nomor polisi B 7724 IV. Gambar 2: Instrumen dashboard tidak dibaut. Gambar 3: Kaca spion kanan rusak. Gambar 4: Tutup panel speedometer kendur.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Terkait bus baru transjakarta yang komponennya ditemukan berkarat, Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta Dradjat Adhyaksa membenarkan beberapa pejabat Dishub DKI dipanggil oleh Inspektorat DKI Jakarta. Namun, ia menampik apabila undangan tersebut disebut sebagai pemeriksaan. Sebab, hal tersebut tidak melibatkan pihak kepolisian.

"Kami hanya diundang Inspektorat. Selain saya, ada juga Pak Kepala Dinas (Udar Pristono) dan tim lainnya," kata Dradjat kepada Kompas.com, Rabu (12/2/2014).

Pihak Dishub DKI memaparkan segala permasalahan terkait bus transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang berkarat. Pemaparan itu berlangsung selama dua jam. Mulai dari pukul 15.00-17.00.

Segala hal yang ditanyakan pihak inspektorat, kemudian langsung dijawab oleh Dishub. Menurut Dradjat, Inspektorat hanya bekerja sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang dimiliki.

"Kalau kemudian, inspektorat mau ke lapangan, pool Cawang ya silahkan saja cek. Untuk keterangan lebih lanjut, coba ditanya ke Inspektur DKI, Pak Franky," kata dia.

Inspektur DKI Franky Mangatas Panjaitan mengatakan telah mendengar pemaparan Dishub DKI. Hasil peenelusuran ini kemudian akan dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pemeriksaan itu, lanjutnya, belum selesai. Namun, pihak inspektorat telah dapat menangkap intisari maupun info-info penting permasalahan bus berkarat itu.

Pihak pelaksana pengadaan, panitia pengadaan, dan tim pengawasan juga diperiksa. Rencananya, pemeriksaan ini akan berlangsung selama satu pekan. "Infonya, ada isu bus yang rusak dan harus dibuktikan penyebabnya apa. Setelah selesai penyelidikan, langsung kita laporkan ke gubernur," kata Franky.

Berdasarkan info yang dihimpun, selain Inspektorat DKI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta juga ikut mengaudit pengadaan bus-bus tersebut.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X