Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/02/2014, 11:57 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Setelah memeriksa pejabat Dishub DKI Jakarta terkait bus baru yang sudah berkarat, Inspektorat melaporkan hasilnya kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hasil laporannya, bus berkarat tak laik operasi.

"Ternyata memang barangnya sudah tidak laik operasional," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Kendati demikian, ia masih menunggu penyelidikan selesai dan mendapat laporan tertulis Inspektorat DKI. Mendapat laporan lisan terkait komponen yang tidak layak itu, akhirnya Pemprov DKI memutuskan untuk tidak jadi membeli bus transjakarta merek Ankai tersebut. Beruntung, DKI baru membayar uang muka sekitar 20 persen.

Apabila pihak importir atau agen tunggal pemegang merek (ATPM), PT San Abadi, tetap bersikeras menagih pembayaran kepada DKI, maka ia tidak akan tinggal diam. Basuki berencana membawa permasalahan ini masuk ke ranah hukum. Oleh karena itu, kini Pemprov DKI sedang mencari tenaga ahli yang dapat membuktikan spesifikasi kendaraan ini di bawah standar kualitas yang ada.

"Tapi memang apa yang diberitakan itu benar. Barang-barang ini bermasalah dan harus kita pelajari kontraknya," kata dia.

Inspektur DKI Franky Mangatas Panjaitan mengatakan telah mulai melakukan penyelidikan atas permasalahan bus berkarat itu. Selasa kemarin, ia telah mendengar pemaparan Dishub DKI. Hasil penelusuran ini kemudian akan dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Walaupun pemeriksaan belum selesai, pihak Inspektorat telah dapat menangkap intisari maupun info-info penting permasalahan bus berkarat itu. Pihak pelaksana pengadaan, panitia pengadaan, dan pengawasan juga diperiksa. Rencananya, pemeriksaan ini akan berlangsung selama satu pekan.

"Infonya, ada isu bus yang rusak dan harus dibuktikan penyebabnya apa. Setelah selesai penyelidikan, langsung kita laporkan ke Gubernur," kata Franky.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain Inspektorat DKI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta juga ikut mengaudit pengadaan bus-bus tersebut. Sebanyak 90 dari 310 bus transjakarta dan 30 dari 346 BKTB baru di Jakarta telah beroperasi. Namun, sebanyak 5 bus transjakarta dan 10 BKTB mengalami kerusakan pada sejumlah komponennya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Kaesang Jadi Kader, PSI Depok: Permintaan untuk Jadi Wali Kota Menguat

Usai Kaesang Jadi Kader, PSI Depok: Permintaan untuk Jadi Wali Kota Menguat

Megapolitan
Dua Pria di Tambora Pakai Uang Hasil Jambret Ponsel Tetangga untuk Beli Makan

Dua Pria di Tambora Pakai Uang Hasil Jambret Ponsel Tetangga untuk Beli Makan

Megapolitan
 Saat yang Punya Utang Lebih Galak dari Penagih, Pasutri Ditusuk di Bagian Mata dan Dada

Saat yang Punya Utang Lebih Galak dari Penagih, Pasutri Ditusuk di Bagian Mata dan Dada

Megapolitan
Meski Nihil Pengalaman Politik, Kaesang Tetap Didukung Jadi Ketum PSI

Meski Nihil Pengalaman Politik, Kaesang Tetap Didukung Jadi Ketum PSI

Megapolitan
Wacana Kaesang Jadi Ketum PSI, Pengamat: Modal Status Anak Presiden Tak Cukup, Harus Diuji

Wacana Kaesang Jadi Ketum PSI, Pengamat: Modal Status Anak Presiden Tak Cukup, Harus Diuji

Megapolitan
Ayah Sultan Sebut PT Bali Tower Belum Pernah Lihat Langsung Kondisi Anaknya Usai Terjerat Kabel Optik

Ayah Sultan Sebut PT Bali Tower Belum Pernah Lihat Langsung Kondisi Anaknya Usai Terjerat Kabel Optik

Megapolitan
 Manuver PSI Gaet Kaesang Dianggap Aji Mumpung, Manfaatkan “Privilege” Anak Presiden

Manuver PSI Gaet Kaesang Dianggap Aji Mumpung, Manfaatkan “Privilege” Anak Presiden

Megapolitan
Kegiatan Prostitusi Anak di Jakarta Tetap Muncul Meski Terus Diberantas

Kegiatan Prostitusi Anak di Jakarta Tetap Muncul Meski Terus Diberantas

Megapolitan
13 Pemalak Sopir Truk di Babelan Kerap Minta Uang sampai Rp 10.000, Kini Ditangkap Polisi

13 Pemalak Sopir Truk di Babelan Kerap Minta Uang sampai Rp 10.000, Kini Ditangkap Polisi

Megapolitan
Meski Sudah Mediasi, Belum Ada Kesepakatan Kompensasi Bali Tower untuk Sultan Korban Kabel Optik

Meski Sudah Mediasi, Belum Ada Kesepakatan Kompensasi Bali Tower untuk Sultan Korban Kabel Optik

Megapolitan
Penusuk Pasutri di Gambir Disebut Tukang Kecrek yang Kerap Mangkal di Pelintasan Roxy Mas

Penusuk Pasutri di Gambir Disebut Tukang Kecrek yang Kerap Mangkal di Pelintasan Roxy Mas

Megapolitan
Kelakuan Bejat 'Debt Collector' yang Lecehkan Perempuan di Pesanggrahan: Iming-iming Kurangi Angsuran Rp 200 Ribu

Kelakuan Bejat "Debt Collector" yang Lecehkan Perempuan di Pesanggrahan: Iming-iming Kurangi Angsuran Rp 200 Ribu

Megapolitan
Pengendara Sepeda di Jalan Marunda Tewas Ditabrak Motor yang Lawan Arus

Pengendara Sepeda di Jalan Marunda Tewas Ditabrak Motor yang Lawan Arus

Megapolitan
2 Pemeran Film Dewasa Mangkir Lagi, Polisi Akan Kirimkan Surat Panggilan Ulang

2 Pemeran Film Dewasa Mangkir Lagi, Polisi Akan Kirimkan Surat Panggilan Ulang

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Musnahkan KTP DKI yang Lama Saat Warga Ubah ke DKJ

Pemprov DKI Diminta Musnahkan KTP DKI yang Lama Saat Warga Ubah ke DKJ

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com