Berkumpulnya Pejabat DKI Bermasalah di Bawah Jokowi

Beberapa pejabat yang dimaksud ialah Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan. Dia berurusan dengan Inspektorat Pemprov DKI lantaran pengadaan bus baru yang beberapa di antara komponennya sudah karatan.

Mantan Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin pun tengah diterpa masalah pengadaan 200 truk sampah. Setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan kekecewaannya, terungkap bahwa Unu mencoret pengadaan 200 truk dari RAPBD DKI 2014.

Sementara mantan Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto juga sempat dilanda masalah kecurangan dalam proses lelang jabatan kepala sekolah. Mantan Wali Kota Jakarta Barat Fattahillah juga pernah disorot lantaran ketika Jokowi blusukan ke kantornya, tidak ada satu pun PNS di sana.

Ketiga mantan kepala dinas tersebut diketahui dirotasi menjadi anggota TGUPP bersama dengan empat orang lain, yakni Kian Kelana, Sugiyanta, Ipih Ruyani, dan Zainal Mussapa. Adapun Kadishub digantikan oleh M Akbar. Kadisdik digantikan oleh Lasro Marbun dan Kadis Kebersihan digantikan oleh Saptasari Ediningtyas.

Meskipun telah memiliki Peraturan Gubernur, yakni Nomor 201 Tahun 2014, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak dapat menjelaskan lebih jauh, tugas, fungsi dan wewenang TGUPP. "Pokoknya mempercepat pembangunan," ujarnya.

Jokowi hanya tersenyum saat ditanya apakah dia sengaja menempatkan sejumlah pejabat bermasalah ke dalam suatu struktur baru tanpa ada tugas yang jelas. Ia kemudian menjelaskan bahwa tim tersebut tetap berguna bagi pembangunan.

"Kan orang-orangnya sudah punya pengalaman, jadi bisa beri masukan-masukan ke kita," ujar Jokowi.

Pasrah dan bingung

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono mengaku siap ditempatkan di mana saja sebagai pegawai negeri sipil. Namun, secara khusus dia tidak mengetahui apa tugas pokok sebagai anggota TGUPP.