Alaydrus: Jokowi Singkirkan Satu-satu Kadis Era Foke

Kompas.com - 13/02/2014, 09:45 WIB
Anggota Komisi C DPRD DKI, Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Husin Alaydrus Kompas.com/Kurnia Sari AzizaAnggota Komisi C DPRD DKI, Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Husin Alaydrus
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Dicopotnya tujuh pejabat eselon II oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendapat sorotan dari anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Husin Alaydrus. Anggota Fraksi Partai Demokrat itu menduga Jokowi sedang melakukan bersih-bersih pejabat era Fauzi Bowo.

"Mungkin Jokowi ingin menyingkirkan satu-satu Kepala Dinas era Fauzi Bowo. Jadi, Jokowi sudah memberi kesempatan mereka bekerja, tapi tidak memuaskan," kata Alaydrus di Jakarta, Kamis (13/2/2014).

Pejabat era Foke yang dicopot Jokowi dan menjadi anggota TGuP2 adalah Taufik Yudi Mulyanto yang sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan, Udar Pristono yang sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan, Unu Nurdin yang sebelumnya Kepala Dinas Kebersihan, Zaenal Musappa yang sebelumnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ipih Ruyani yang sebelumnya Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian, Sugiyanta yang sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan, serta Kian Kelana yang sebelumnya Kepala Dinas Sosial. Mereka yang dicopot Jokowi mengaku menerima dengan baik posisi di TGuP2.

Hingga kini, Jokowi masih menyisakan beberapa pejabat eselon II yang menjabat di jabatannya sejak Era Fauzi Bowo. Mereka adalah Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah, Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Purba Hutapea, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Iwan Setiawandi, Inspektorat DKI Franky Mangatas Panjaitan, Sekretaris DPRD Mangara Pardede, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Ratiyono, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Arie Budhiman, Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Putu Indiana, Kepala Biro Hukum Sri Rahayu, Kepala Biro Perekonomian Adi Ariantara, dan Asisten Sekda Bidang Perekonomian Hasan Basri Saleh.

"Mereka yang berprestasi tetap dipertahankan. Tapi, yang bikin bingung juga, kok Kepala Dinas PU masih saja dipertahankan? Padahal masih banjir, jalan berlubang, pompa rusak," ujarnya.

"Bersih-bersih" pejabat era Foke itu telah dilaksanakan Jokowi sejak November 2012 lalu, atau beberapa minggu setelah ia dilantik bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pada 15 Oktober 2012 lalu.

Diawali dengan Sukri Bey yang pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI dan digantikan oleh Endang Widjajanti, serta Eko Bharuna yang dipensiunkan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kebersihan DKI. Eko digantikan oleh Unu, yang kini juga telah diganti kembali oleh Saptastri Ediningtyas.

Pada 13 Februari 2013, Jokowi kembali merombak besar-besaran SKPD DKI. Kala itu, 20 pejabat terkena rotasi. Mereka antara lain Catur Laswanto menjadi Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi DKI Jakarta, Anas Effendi yang sebelumnya Wali Kota Jakarta Selatan menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI, Ery Basworo yang sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjadi Kepala Pelaksana BPBD DKI (kini pensiun), Yonathan Pasodung menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI, Manggas Rudi Siahaan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan sebagainya.

Perombakan SKPD terus terjadi hingga kini. Hal ini diupayakan untuk mencari pejabat yang bersama-sama ingin mengubah Jakarta dan mengikuti gaya kepemimpinan Jokowi dan Basuki. Mereka yang tidak dapat mengikuti, tentunya akan ketinggalan "gerbong".

"Satu masalahnya adalah ketika saya sudah perintah, tidak diikuti dan kerjanya hanya nyenengin atau ABS (asal Bapak senang) atau basa basi dan seremoni, itu saya tidak suka. Kerja itu yang konkret dan nyata, fisiknya ada, barang kelihatan mata, itu yang paling ditunggu masyarakat," kata Jokowi.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X