Bawaslu DKI dan Satpol PP Copot Alat Peraga Kampanye Caleg

Kompas.com - 18/02/2014, 06:16 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 40 personel Satpol PP DKI bersama Bawaslu DKI menggelar apel siaga untuk menurunkan alat peraga kampanye para calon legislatif, Senin (17/2/2014) malam. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso mengatakan penurunan alat peraga, terutama baliho sengaja dilakukan di malam hari. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan.

"Selain itu, untuk menurunkan baliho tidak semudah mencopot stiker atau poster, perlu alat dan tangga. Jangan sampai jadi tontonan orang juga," kata Kukuh, seusai pelaksanaan apel siaga, di Balaikota Jakarta, Senin.

Sebanyak 40 personel yang diterjunkan untuk melakukan penertiban malam ini. Kukuh mengatakan, penertiban alat kampanye ini merupakan rekomendasi dari Bawaslu DKI. Satpol PP DKI menginstruksikan kepada lima Satpol Pemkot lima wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Kukuh memastikan, 6.000 personel Satpol PP siap membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta Bawaslu dalam penertiban alat peraga kampanye caleg maupun capres 2014. Penertiban ini bukan untuk yang pertama kalinya dilaksanakan. Tiap harinya, lanjutnya, selalu ada penertiban dua hingga tiga kali dalam sehari.


"Dari Januari sampai sekarang, sudah ada 11.105 alat peraga yang diturunkan. Jumlah itu termasuk spanduk, baliho, umbul-umbul, poster, dan lainnya," kata mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum DKI tersebut.

Adapun rute penertiban alat peraga oleh Satpol PP dan Bawaslu meliputi Balaikota-Tugu Tani-Semanggi-Cawang-kembali ke Semanggi-Tomang-Balaikota. Dalam melakukan penertiban, pihak Bawaslu DKI yang akan menentukan alat peraga mana yang melanggar. Kemudian, Satpol PP DKI yang akan menertibkannya. Terutama yang berada di white area (fasilitas publik) seperti tempat beribadah, stasiun, terminal, lembaga pemerintahan, sekolah, jembatan penyeberangan, dan sebagainya.

Komisioner Bawaslu DKI, M Jufri mengatakan penertiban akan diprioritaskan di jalan-jalan protokol ibu kota. Apabila sudah ada lambang partai dan bernada kampanye, maka alat peraga akan diturunkan. Sementara ini, tiga parpol yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Partai Demokrat. Kendati demikian, hanya sanksi moral yang dapat dikenakan pada parpol pelanggar kampanye. "Mau bagaimana, sampai sekarang belum ada sanksi tegas dari KPU. Itu masih data sementara saja, belum final," kata Jufri.

Instruksi penertiban atribut politik ini sebelumnya disampaikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pemprov DKI Jakarta memberikan ultimatum kepada seluruh partai politik untuk tidak memasang gambar caleg, bendera, maupun spanduk parpol, yang memasang di sembarang tempat. Jokowi menambahkan, tidak ada sistem "tebang pilih" dalam penertiban atribut partai. Penertiban atribut ini berlaku untuk semua parpol yang melanggar.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Eks Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto Sulit Realisasikan Program Penanganan Banjir

Cerita Eks Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto Sulit Realisasikan Program Penanganan Banjir

Megapolitan
Kasus Pelecehan Seksual di Bekasi Jadi Bukti Perempuan Masih Rentan Jadi Target

Kasus Pelecehan Seksual di Bekasi Jadi Bukti Perempuan Masih Rentan Jadi Target

Megapolitan
BMKG: Waspada Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang di 3 Wilayah Jakarta

BMKG: Waspada Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang di 3 Wilayah Jakarta

Megapolitan
Atraksi Barongsai di Mal Pondok Indah 'Menghipnotis' Pengunjung

Atraksi Barongsai di Mal Pondok Indah "Menghipnotis" Pengunjung

Megapolitan
Kali Sekretaris Bocor Akibat Debit Air Tinggi, Ditambal Pakai Karung Pasir

Kali Sekretaris Bocor Akibat Debit Air Tinggi, Ditambal Pakai Karung Pasir

Megapolitan
Sempat Banjir, Genangan Air di Sejumlah Titik di Jakarta Kini Sudah Surut

Sempat Banjir, Genangan Air di Sejumlah Titik di Jakarta Kini Sudah Surut

Megapolitan
Pelaku Curanmor di Radio Dalam Belum Tertangkap, Polisi: Wajahnya Kurang Jelas di CCTV

Pelaku Curanmor di Radio Dalam Belum Tertangkap, Polisi: Wajahnya Kurang Jelas di CCTV

Megapolitan
Perempuan Digigit Tikus Saat Nonton di Bioskop, Seberapa Berbahaya bagi Kesehatan?

Perempuan Digigit Tikus Saat Nonton di Bioskop, Seberapa Berbahaya bagi Kesehatan?

Megapolitan
Lampion dan Angpao Paling Laris Diburu Menjelang Imlek

Lampion dan Angpao Paling Laris Diburu Menjelang Imlek

Megapolitan
Mahasiswa Gugat Lamanya Pemilihan Cawagub DKI ke MK, F-Gerindra: Kontruksinya Tidak Nyambung

Mahasiswa Gugat Lamanya Pemilihan Cawagub DKI ke MK, F-Gerindra: Kontruksinya Tidak Nyambung

Megapolitan
Polisi Tangkap Tiga Pengeroyok Pria yang Minta Sumbangan Air Mineral di Pondok Pinang

Polisi Tangkap Tiga Pengeroyok Pria yang Minta Sumbangan Air Mineral di Pondok Pinang

Megapolitan
Seorang Remaja Diduga Tenggelam saat Berenang di Waduk Pegadungan

Seorang Remaja Diduga Tenggelam saat Berenang di Waduk Pegadungan

Megapolitan
Aktivis Perempuan: Trauma Korban Pelecehan Seksual yang Berpakaian Tertutup Jauh Lebih Besar

Aktivis Perempuan: Trauma Korban Pelecehan Seksual yang Berpakaian Tertutup Jauh Lebih Besar

Megapolitan
Pelecehan Seksual di Bekasi, Bukti Pakaian Korban Bukan Pemicu Tindakan Asusila Terjadi

Pelecehan Seksual di Bekasi, Bukti Pakaian Korban Bukan Pemicu Tindakan Asusila Terjadi

Megapolitan
Pemilihan Wakil Gubernur DKI Lama, Mahasiswa Hukum Untar Gugat ke MK

Pemilihan Wakil Gubernur DKI Lama, Mahasiswa Hukum Untar Gugat ke MK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X