Ini Penjelasan Basuki soal Rencana Perubahan Status Pengelola Bus Transjakarta

Kompas.com - 18/02/2014, 06:35 WIB
Antrean bus transjakarta terjadi di Slipi, tepatnya di sepanjang Jalan S Parman arah Tomang, Jumat (13/12/2013) pukul 17.30. KOMPAS.com/ICHA RASTIKAAntrean bus transjakarta terjadi di Slipi, tepatnya di sepanjang Jalan S Parman arah Tomang, Jumat (13/12/2013) pukul 17.30.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, tujuan rencana perubahan status pengelola transjakarta dari badan layanan umum menjadi badan usaha milik daerah berbentuk perseroan terbatas adalah untuk mengikis operator nakal pengelola bus transjakarta.

"BUMD ini disiapkan supaya kamu (operator) enggak bisa mendikte kami lagi," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (17/2/2014). Selama sepuluh tahun bus transjakarta beroperasi, Basuki tak memungkiri buruknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Basuki, pelayanan dan fasilitas yang diberikan operator bus transjakarta selama ini tak sebanding dengan yang didapat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meskipun sudah mendapat pembayaran biaya tempuh bus per kilometer, kata dia, operator tak kunjung menambah jumlah bus transjakarta.

Beberapa waktu lalu, imbuh Basuki, PT Eka Sari Lorena bahkan menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar kekurangan biaya tempuh 20 meter. PT Eka Sari Lorena adalah operator bus transjakarta Koridor V, yang melayani rute Ancol ke Kampung Melayu, selain PT Jakarta Mega Trans.

PT Eka Sari Lorena juga operator yang menjalankan bus transjakarta di Koridor VII untuk rute Kampung Melayu ke Kampung Rambutan, bersama PT Jakarta Mega Trans. "Logikanya kan sederhana, kami sudah membayar biaya tempuh per kilometer, tinggal kerja yang benar saja. Jangan asal main naik-turun penumpang begitu saja," kata Basuki.

Basuki menambahkan, operator bus transjakarta selama ini juga terus saja mempertahankan bus berkondisi memprihatinkan. Gaji pengemudi bus pun kerap telat dibayarkan. Karena itu, bukan sekali terjadi pemogokan pengemudi yang menyebabkan bus transjakarta berhenti beroperasi.

Menurut Basuki, bila pengelolaan bus transjakarta langsung ditangani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, gaji pengemudi bisa mencapai 3,5 kali upah minimum provinsi. Kendati demikian, kata dia, rencana perubahan status ini harus diajukan terlebih dahulu ke DPRD DKI Jakarta.

Bila DPRD menyetujui perubahan status pengelola bus transjakarta ini, Basuki mengatakan pula ada rencana untuk menunjang operasional bus tersebut dengan mengoptimalkan pemasukan dari iklan. Pola tersebut, ujar dia, akan berupa pemasangan iklan komersial di jembatan penyeberangan selter bus transjakarta maupun pada badan bus.

Direksi Transjakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekarang sedang menyusun jajaran direksi PT Transjakarta. Salah satu calon kuat untuk mengisi kursi direktur utama perusahaan baru itu adalah Antonius Kosasih, mantan Direktur Keuangan Perhutani. Basuki mengatakan PT Transjakarta membutuhkan seorang profesional yang mampu memecahkan masalah, terutama dari sisi keuangan.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Perampokan Toko Emas di Pasar Pecah Kulit, Mengasak 4 Kg Emas hingga Tembak Petugas Sampah

Kronologi Perampokan Toko Emas di Pasar Pecah Kulit, Mengasak 4 Kg Emas hingga Tembak Petugas Sampah

Megapolitan
BMKG: Sabtu Pagi, Jakarta Hujan Lokal

BMKG: Sabtu Pagi, Jakarta Hujan Lokal

Megapolitan
Kerugian Toko Emas Tamansari akibat Disatroni Maling Belum Dapat Pastikan

Kerugian Toko Emas Tamansari akibat Disatroni Maling Belum Dapat Pastikan

Megapolitan
Soal Banjir Dinikmati, PSI DKI Nilai Pernyataan Sekda Menyakiti Hati Masyarakat

Soal Banjir Dinikmati, PSI DKI Nilai Pernyataan Sekda Menyakiti Hati Masyarakat

Megapolitan
Lurah Pastikan Suplai Logistik Pengungsi Banjir Cipinang Melayu Memadai

Lurah Pastikan Suplai Logistik Pengungsi Banjir Cipinang Melayu Memadai

Megapolitan
Polisi Kejar Perampok Bersenjata yang Satroni Toko Emas di Pasar Pecak Kulit

Polisi Kejar Perampok Bersenjata yang Satroni Toko Emas di Pasar Pecak Kulit

Megapolitan
Revitalisasi Monas dan Formula E, Ombudsman: Pejabat yang Rusak Cagar Budaya Bisa Dipidana

Revitalisasi Monas dan Formula E, Ombudsman: Pejabat yang Rusak Cagar Budaya Bisa Dipidana

Megapolitan
Banjir Makin Tinggi, Warga Cipinang Melayu Kembali Penuhi Posko Pengungsian

Banjir Makin Tinggi, Warga Cipinang Melayu Kembali Penuhi Posko Pengungsian

Megapolitan
Masker Ilegal di Cakung Didistribusikan ke Rumah Sakit

Masker Ilegal di Cakung Didistribusikan ke Rumah Sakit

Megapolitan
Ombudsman Minta Revitalisasi Monas dan Sirkuit Formula E Dimoratorium

Ombudsman Minta Revitalisasi Monas dan Sirkuit Formula E Dimoratorium

Megapolitan
Banjir Lagi di Cipinang Melayu, Warga Mulai Mengungsi

Banjir Lagi di Cipinang Melayu, Warga Mulai Mengungsi

Megapolitan
Saudi Larang Umrah Sementara, 48 Jemaah Asal Bekasi Batal Berangkat

Saudi Larang Umrah Sementara, 48 Jemaah Asal Bekasi Batal Berangkat

Megapolitan
Drainase Buruk hingga Persoalan Mandeknya Normalisasi Bakal Jadi Prioritas Pansus Banjir Jakarta

Drainase Buruk hingga Persoalan Mandeknya Normalisasi Bakal Jadi Prioritas Pansus Banjir Jakarta

Megapolitan
Pemkot Bogor Relokasi Makam yang Terdampak Longsor

Pemkot Bogor Relokasi Makam yang Terdampak Longsor

Megapolitan
Seorang Pria Meninggal Dunia Saat Dengarkan Khotbah Jumat

Seorang Pria Meninggal Dunia Saat Dengarkan Khotbah Jumat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X