Ini Penjelasan Basuki soal Rencana Perubahan Status Pengelola Bus Transjakarta

Kompas.com - 18/02/2014, 06:35 WIB
Antrean bus transjakarta terjadi di Slipi, tepatnya di sepanjang Jalan S Parman arah Tomang, Jumat (13/12/2013) pukul 17.30. KOMPAS.com/ICHA RASTIKAAntrean bus transjakarta terjadi di Slipi, tepatnya di sepanjang Jalan S Parman arah Tomang, Jumat (13/12/2013) pukul 17.30.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, tujuan rencana perubahan status pengelola transjakarta dari badan layanan umum menjadi badan usaha milik daerah berbentuk perseroan terbatas adalah untuk mengikis operator nakal pengelola bus transjakarta.

"BUMD ini disiapkan supaya kamu (operator) enggak bisa mendikte kami lagi," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (17/2/2014). Selama sepuluh tahun bus transjakarta beroperasi, Basuki tak memungkiri buruknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Basuki, pelayanan dan fasilitas yang diberikan operator bus transjakarta selama ini tak sebanding dengan yang didapat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meskipun sudah mendapat pembayaran biaya tempuh bus per kilometer, kata dia, operator tak kunjung menambah jumlah bus transjakarta.

Beberapa waktu lalu, imbuh Basuki, PT Eka Sari Lorena bahkan menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar kekurangan biaya tempuh 20 meter. PT Eka Sari Lorena adalah operator bus transjakarta Koridor V, yang melayani rute Ancol ke Kampung Melayu, selain PT Jakarta Mega Trans.


PT Eka Sari Lorena juga operator yang menjalankan bus transjakarta di Koridor VII untuk rute Kampung Melayu ke Kampung Rambutan, bersama PT Jakarta Mega Trans. "Logikanya kan sederhana, kami sudah membayar biaya tempuh per kilometer, tinggal kerja yang benar saja. Jangan asal main naik-turun penumpang begitu saja," kata Basuki.

Basuki menambahkan, operator bus transjakarta selama ini juga terus saja mempertahankan bus berkondisi memprihatinkan. Gaji pengemudi bus pun kerap telat dibayarkan. Karena itu, bukan sekali terjadi pemogokan pengemudi yang menyebabkan bus transjakarta berhenti beroperasi.

Menurut Basuki, bila pengelolaan bus transjakarta langsung ditangani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, gaji pengemudi bisa mencapai 3,5 kali upah minimum provinsi. Kendati demikian, kata dia, rencana perubahan status ini harus diajukan terlebih dahulu ke DPRD DKI Jakarta.

Bila DPRD menyetujui perubahan status pengelola bus transjakarta ini, Basuki mengatakan pula ada rencana untuk menunjang operasional bus tersebut dengan mengoptimalkan pemasukan dari iklan. Pola tersebut, ujar dia, akan berupa pemasangan iklan komersial di jembatan penyeberangan selter bus transjakarta maupun pada badan bus.

Direksi Transjakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekarang sedang menyusun jajaran direksi PT Transjakarta. Salah satu calon kuat untuk mengisi kursi direktur utama perusahaan baru itu adalah Antonius Kosasih, mantan Direktur Keuangan Perhutani. Basuki mengatakan PT Transjakarta membutuhkan seorang profesional yang mampu memecahkan masalah, terutama dari sisi keuangan.

"Iya sepertinya dia (Kosasih) yang jadi (dirut). Kayaknya sudah tidak ada rahasia-rahasiaan lagi di Jakarta," kata Basuki. Setali tiga uang dengan Basuki, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan profesional yang akan mengisi posisi direksi dan komisaris PT Transjakarta akan berasal dari Perhutani, PT KAI, dan perbankan.

Lebih lanjut, tutur Jokowi, PT Transjakarta membutuhkan orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, termasuk di bidang manajemen dan teknis. Adapun posisi yang dibutuhkan adalah komisaris, direktur utama, direktur keuangan, direktur umum, direktur operasional, dan direktur teknik.

Untuk mengisi jabatan tersebut, Jokowi memprioritaskan orang muda yang mengerti manajemen transportasi dan masih energik. Jokowi menetapkan tiga kriteria yang harus dipenuhi calon pengisi pimpinan BUMD, yakni manajemen tepat waktu, manajemen kualitas, serta manajemen pelayanan warga.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta Catur Laswanto belum mau memublikasi nama-nama direksi PT TransJakarta. Ia hanya akan berbicara apabila Jokowi maupun Basuki telah berbicara mengenai direksi PT TransJakarta. Namun, dia mengatakan akan ada empat orang di posisi direksi dan tiga orang lain menjadi komisaris.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berencana menganggarkan penyertaan modal pemerintah dalam APBD 2014 DKI Jakarta untuk perusahaan ini. Untuk 2014, dana yang dialokasikan bagi PT Transjakarta bersumber dari anggaran operasional Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta. "Prosesnya masih panjang. Harus ada pemberian perusahaan, pembuatan akta notaris, perancangan AD-ART, dan penghitungan aset transjakarta bersama BPKD," kata Catur.

Wacana pengubahan BLU Transjakarta menjadi BUMD sudah muncul sejak akhir 2011, sewaktu Gubernur DKI Jakarta masih dijabat Fauzi Bowo. Beberapa direksi PT KAI pun telah bertemu dengan Jokowi untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. Mereka antara lain adalah Kepala Daerah Operasional 1 PT KAI, yakni Heru Isnadi, Kuncoro, dan Wijanarko.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puluhan Ojol Datangi Polres Jaktim Minta Polisi Tindak Mata Elang

Puluhan Ojol Datangi Polres Jaktim Minta Polisi Tindak Mata Elang

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Tas Mencurigakan di Kembangan Berisi Buku hingga Kerupuk

Diperiksa Polisi, Tas Mencurigakan di Kembangan Berisi Buku hingga Kerupuk

Megapolitan
Dua Dosen Ditangkap Disangka Cemarkan Nama Baik Rektor Unima

Dua Dosen Ditangkap Disangka Cemarkan Nama Baik Rektor Unima

Megapolitan
Kronologi Keributan Kelompok Ojol dengan 2 Mata Elang di Rawamangun

Kronologi Keributan Kelompok Ojol dengan 2 Mata Elang di Rawamangun

Megapolitan
Polisi Periksa Tas Hitam Mencurigakan yang Tergeletak di Jalan Mawar Kembangan

Polisi Periksa Tas Hitam Mencurigakan yang Tergeletak di Jalan Mawar Kembangan

Megapolitan
Saksi: Seorang Pengemudi Ojol Terluka Sayat Saat Ribut dengan Mata Elang

Saksi: Seorang Pengemudi Ojol Terluka Sayat Saat Ribut dengan Mata Elang

Megapolitan
Kasus Pemukulan Kucing hingga Mati di Bekasi Berakhir Damai

Kasus Pemukulan Kucing hingga Mati di Bekasi Berakhir Damai

Megapolitan
Sidang Dugaan Kriminalisasi Sopir Taksi Online, Saksi Bantah Keterangan dalam BAP

Sidang Dugaan Kriminalisasi Sopir Taksi Online, Saksi Bantah Keterangan dalam BAP

Megapolitan
Polisi Anjurkan Sopir Taksi Online Ari Darmawan Serahkan Uang Jutaan Rupiah untuk Berdamai

Polisi Anjurkan Sopir Taksi Online Ari Darmawan Serahkan Uang Jutaan Rupiah untuk Berdamai

Megapolitan
BMKG: Wilayah Jabotabek Diprediksi Hujan Disertai Angin Kencang Malam Ini

BMKG: Wilayah Jabotabek Diprediksi Hujan Disertai Angin Kencang Malam Ini

Megapolitan
DPR Panggil Ketua DPRD DKI untuk Diskusi soal Revitalisasi TIM

DPR Panggil Ketua DPRD DKI untuk Diskusi soal Revitalisasi TIM

Megapolitan
Dipicu Masalah Kredit Motor, Mata Elang dan Pengemudi Ojol Ribut di Rawamangun

Dipicu Masalah Kredit Motor, Mata Elang dan Pengemudi Ojol Ribut di Rawamangun

Megapolitan
Pembuat Kosmetik Ilegal di Depok Racik Bahan Kimia Berdasar Pengalaman Kerja

Pembuat Kosmetik Ilegal di Depok Racik Bahan Kimia Berdasar Pengalaman Kerja

Megapolitan
Pemukul Kucing hingga Mati di Bekasi Tidak Ditahan

Pemukul Kucing hingga Mati di Bekasi Tidak Ditahan

Megapolitan
Kosmetik Ilegal Produksi di Depok Diedarkan ke Dokter Kulit hingga Klinik Kecantikan di Jakarta

Kosmetik Ilegal Produksi di Depok Diedarkan ke Dokter Kulit hingga Klinik Kecantikan di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X