Kompas.com - 19/02/2014, 10:54 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di acara peresmian logo baru Jakarta Monorail. Rabu (16/10/2013). Kompas.com/Robertus BelarminusGubernur DKI Jakarta Joko Widodo di acara peresmian logo baru Jakarta Monorail. Rabu (16/10/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Danang Parikesit meragukan keberhasilan monorel. Ia menyarankan Gubernur Jakarta Joko Widodo berkaca soal pembangunan monorel dengan sejumlah kota yang memiliki proyek serupa. 
 
Menurut Danang, monorel di Jakarta mirip dengan Sydney, Australia, dan Kuala Lumpur, Malaysia. Rute yang dilewati adalah inner cycle atau berputar-putar di pusat kota. Alhasil, monorel gagal mengangkut orang dari kawasan permukiman ke pusat bisnis sehingga bangkrut dan terpaksa ditutup. 
 
"Bisa dibilang, monorel PT JM ini mall to mall, bukan monorel yang komuter, dari rumah ke tujuan, tentu ini risiko bisnis besar," ujarnya ketika dihubungi Rabu (19/2/2014) pagi. 
 
Danang menilai, untuk meminimalisasi macet di Jakarta, kuncinya ada di interkoneksi antarmoda transportasi dari wilayah permukiman ke pusat bisnis. Sebab, macet yang selama ini terjadi akibat volume kendaraan pribadi dari rumah ke tempat kerja.
 
Dia mencontohkan sistem yang efisien, yakni bus transjakarta dan bus sedang sebagai "penyapu" jalan Ibu Kota dengan sejumlah rute, terkoneksi dengan kereta rel listrik, monorel atau MRT sebagai transportasi jarak jauh. 
 
Sayang, interkoneksi dengan transportasi lain masih dalam bayang-bayang. Pertama, pengadaan bus sedang dan transjakarta masih dirundung persoalan. Jumlah keterangkutannya pun dianggap masih tak sesuai. Selain itu, monorel milik BUMN dari Bekasi-Jakarta-Tangerang masih wacana. 
 
Ahok "nothing to lose"
 
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikap nothing to lose terkait kelanjutan monorel. Dia mengakui banyak pihak yang menyebut bahwa monorel Jakarta tak memiliki prospek pada masa depan. Namun, jika ada pihak swasta yang bersedia membangun monorel, ia mempersilakan saja. 
 
"Negara lain ngotot enggak feaseble, pusat juga enggak setuju. Tapi, swasta mau kerja, kalau dia berani tunjukin, ya terusin. Kalau dia enggak berani, ya enggak layak. Gitu aja," ujar pria yang akrab disapa Ahok tersebut. 
 
Kini, Pemprov DKI Jakarta tengah menunggu kepastian apakah PT Jakarta Monorail sebagai pelaksana proyek mampu melanjutkan lagi atau tidak. Ahok menyerahkan batas waktu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Banjir di Kemang, Kelurahan Bangka Pastikan Pompa Air Berfungsi Baik

Antisipasi Banjir di Kemang, Kelurahan Bangka Pastikan Pompa Air Berfungsi Baik

Megapolitan
Pemprov DKI: Kita Akan Hidup Berdampingan dengan Covid-19, Bukan Berdamai

Pemprov DKI: Kita Akan Hidup Berdampingan dengan Covid-19, Bukan Berdamai

Megapolitan
Banting Mahasiswa hingga Kejang, Brigadir NP Dimutasi jadi Bintara Tanpa Jabatan

Banting Mahasiswa hingga Kejang, Brigadir NP Dimutasi jadi Bintara Tanpa Jabatan

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Hanya 15.000 Orang yang Bisa Masuk

Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Hanya 15.000 Orang yang Bisa Masuk

Megapolitan
Bocah 13 Tahun Diduga Diperkosa Berkali-kali hingga Hamil Dua Bulan

Bocah 13 Tahun Diduga Diperkosa Berkali-kali hingga Hamil Dua Bulan

Megapolitan
Kodam Jaya Masih Pelajari Pengakuan Rachel Vennya Tak Pernah Karantina di Wisma Atlet

Kodam Jaya Masih Pelajari Pengakuan Rachel Vennya Tak Pernah Karantina di Wisma Atlet

Megapolitan
Ragunan Dibuka 23 Oktober, Ini Syarat yang Wajib Dipenuhi Pengunjung

Ragunan Dibuka 23 Oktober, Ini Syarat yang Wajib Dipenuhi Pengunjung

Megapolitan
Mulai 24 Oktober, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta

Mulai 24 Oktober, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Pemprov DKI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Merata di Indonesia Jadi Ancaman Gelombang Ketiga

Pemprov DKI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Merata di Indonesia Jadi Ancaman Gelombang Ketiga

Megapolitan
886 PMKS Ikut Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat

886 PMKS Ikut Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat

Megapolitan
Tangkap 3 Pengedar, Polisi Temukan Gudang Ganja Berkedok Warung Bakso di Bekasi

Tangkap 3 Pengedar, Polisi Temukan Gudang Ganja Berkedok Warung Bakso di Bekasi

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Harap Vaksinasi Covid-19 Berlanjut untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Pemprov DKI Jakarta Harap Vaksinasi Covid-19 Berlanjut untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Enam Taman di Jakarta Barat Segera Dibuka untuk Umum

Jakarta PPKM Level 2, Enam Taman di Jakarta Barat Segera Dibuka untuk Umum

Megapolitan
Mulai 24 Oktober, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Mulai 24 Oktober, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Megapolitan
Tak Ingin Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Wali Kota Depok Minta Camat dan Lurah Pantau Sekolah Tatap Muka

Tak Ingin Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Wali Kota Depok Minta Camat dan Lurah Pantau Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.