Kompas.com - 04/03/2014, 08:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau pengoperasian bus baru transjakarta di Selter Ancol, Jakarta Utara, Rabu (23/1/2014). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau pengoperasian bus baru transjakarta di Selter Ancol, Jakarta Utara, Rabu (23/1/2014).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah selesai melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) pada pekan lalu. Hasilnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta terbukti melakukan penyimpangan pada pengadaan bus.

Sumber Kompas.com di lingkungan Balaikota mengungkapkan, setidaknya ada delapan hal kesimpulan yang dicapai Inspektorat dalam hasil penyelidikan setebal 10 halaman tersebut. Seluruh poin kesimpulan tersebut mengarah pada adanya dugaan monopoli pengadaan bus Dishub DKI kepada perusahaan tertentu saja.

"Poin pertama itu, spesifikasi teknis dan gambar yang disusun oleh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) tidak dikaji ulang oleh panitia pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Poin selanjutnya, lanjut sang sumber, dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), Dishub DKI hanya berdasarkan survei harga yang dilakukan secara tertulis ke beberapa perusahaan, misalnya PT Industri Kereta Api, PT Korindo Motor, PT Mobilindo Armada Cemerlang, PT San Abadi, dan PT Hino Motor.

"Itu tidak termasuk produk sejenis dari negara lain, misalnya Mercedes, Volvo, dan lainnya. Ini tidak memenuhi tiga harga pasar dari negara berbeda. Jelas itu sudah ada main mata," lanjutnya.

Parahnya lagi, harga satuan pengadaan barang dan jasa disusun oleh PPK dan ditandatangani secara bersama-sama oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono serta BPPT. Hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Ayat (7) huruf a. Kedua pasal itu merujuk bahwa seharusnya harga satuan dilaksanakan oleh PPK sendiri tanpa melibatkan pihak lain.

Poin selanjutnya, lanjut sumber, Dishub DKI tak meneliti metode kerja yang diusulkan calon penyedia barang dan jasa. Sumber mengatakan, hal tersebut melanggar prosedur. Pasalnya, setiap pengadaan barang atau jasa, penyelenggara tender seharusnya menilik lebih jauh dan detail kemampuan teknis dan kebutuhan waktu produksi oleh masing-masing penyedia, misalnya terkait penyediaan mesin, sasis, perakitan, dan penyelesaian karoseri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sudah gitu, banyak peserta lelang yang tidak melampirkan metode kerja dan sertifikasi ISO 9001. Padahal, kedua hal itu adalah syarat pengadaan bus. Lucunya perusahaan yang tidak punya syarat itu bisa lolos jadi peserta tender," ungkapnya.

Perusahaan yang dimaksud sang sumber ada dua, yakni PT New Armada dan PT Karya Tugas. PT New Armada adalah karoseri yang memenangkan tujuh paket tender BKTB dengan jumlah bus sebanyak 326 unit. Sementara PT Karya Tugas memenangkan dua paket pengadaan bus dengan jumlah bus sebanyak 198 unit.

"Dalam kata lain, Dinas Perhubungan ini dari awal sudah ngatur, kamu pemenangnya, kamu pemenangnya, gitu," ucap sumber.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Remaja yang Tenggelam di Kali Teluk Gong Ditemukan Tewas

Remaja yang Tenggelam di Kali Teluk Gong Ditemukan Tewas

Megapolitan
15 Persen Remaja Usia 12-18 Tahun di Jakarta Belum Divaksinasi Covid-19

15 Persen Remaja Usia 12-18 Tahun di Jakarta Belum Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
P2G Kritik Pemprov DKI yang Tak Cek Langsung Kelayakan Sekolah Gelar PTM

P2G Kritik Pemprov DKI yang Tak Cek Langsung Kelayakan Sekolah Gelar PTM

Megapolitan
Masuk ke Lapas Tangerang, Eks Mensos Juliari Ditempatkan di Sel Masa Pengenalan Lingkungan

Masuk ke Lapas Tangerang, Eks Mensos Juliari Ditempatkan di Sel Masa Pengenalan Lingkungan

Megapolitan
Wagub DKI Minta Pengusaha Karaoke Sabar Tunggu Izin Beroperasi

Wagub DKI Minta Pengusaha Karaoke Sabar Tunggu Izin Beroperasi

Megapolitan
Polisi Kembali Periksa 3 Tersangka Kebakaran Lapas Tangerang

Polisi Kembali Periksa 3 Tersangka Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Tidak Memiliki Izin, SPBU Indomobil di Bekasi Disegel

Tidak Memiliki Izin, SPBU Indomobil di Bekasi Disegel

Megapolitan
Wagub DKI Berharap Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Usia 5-11 Tahun Segera Terlaksana

Wagub DKI Berharap Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Usia 5-11 Tahun Segera Terlaksana

Megapolitan
UPDATE 24 September: Bertambah 15 Kasus Covid-19 dan 22 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 24 September: Bertambah 15 Kasus Covid-19 dan 22 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 24 September: Tambah 18 Kasus di Kota Tangerang, 860 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 September: Tambah 18 Kasus di Kota Tangerang, 860 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Akhirnya Dinonaktifkan

3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Akhirnya Dinonaktifkan

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Ingatkan Guru Tak Euforia meski Sekolah Tatap Muka Berjalan Lancar

Wali Kota Tangsel Ingatkan Guru Tak Euforia meski Sekolah Tatap Muka Berjalan Lancar

Megapolitan
Anies Diminta Serius Bangun Pengolahan Sampah ITF

Anies Diminta Serius Bangun Pengolahan Sampah ITF

Megapolitan
PTM di Kota Bogor Digelar 4 Oktober 2021

PTM di Kota Bogor Digelar 4 Oktober 2021

Megapolitan
49 Titik Tanggul Sungai Citarum di Bekasi Rawan Jebol, Pemkab Minta Segera Diperbaiki

49 Titik Tanggul Sungai Citarum di Bekasi Rawan Jebol, Pemkab Minta Segera Diperbaiki

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.