Diam-diam KPK Ikut Selidiki Kasus Bus Berkarat

Kompas.com - 04/03/2014, 12:30 WIB
Ketua KPK Abraham Samad dan Gubernur Jakarta Joko Widodo di Balaikota, Selasa (4/3/2014). Fabian Januarius KuwadoKetua KPK Abraham Samad dan Gubernur Jakarta Joko Widodo di Balaikota, Selasa (4/3/2014).
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan pihaknya telah menindaklanjuti dugaan penyimpangan pada kasus pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB).

"Kalau KPK yang selidiki, kita kan tidak akan menyampaikannya kepada publik karena itu kan sudah kegiatan intelijen," ujarnya di Balaikota Jakarta, Selasa (4/3/2014) siang.

Abraham menjelaskan, aksi korupsi bukan merupakan delik aduan. Oleh sebab itu, informasi dari masyarakat umum dapat dijadikan bahan penyelidikan oleh penegak hukum meski tak dilaporkan.

Kendati demikian, Abraham mengakui, beberapa waktu yang lalu perwakilan masyarakat telah melaporkan dugaan korupsi pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta soal pengadaan bus tersebut ke KPK. Abraham memastikan kasus ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur.


"Laporan masuk ke pengaduan masyarakat. Dari situ akan kita telisik ke pulbaket (pengumpulan bahan keterangan). Dari situ akan kita tingkatkan ke tahap penyelidikan. Kalau ada dua atau lebih barang bukti, akan ditingkatkan ke penyidikan," ujar Abraham.

Sebelumnya diberitakan, lima dari 90 bus transjakarta dan 10 dari 18 BKTB—semuanya bus baru—mengalami kerusakan pada beberapa komponennya. Misalnya, banyak komponen berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tampak tidak dibaut. Bahkan, ada bus yang tidak dilengkapi dengan fanbelt mesin dan AC.

Akibatnya, sejumlah unit bus tidak bisa beroperasi meskipun sudah diluncurkan secara resmi oleh Gubernur Joko Widodo. Banyak mesin bus yang cepat panas, mesin sulit dinyalakan, proses kelistrikan sulit karena korosi di kepala aki. Bahkan, ada bus yang tabung pendingin mesin tiba-tiba meledak.

Setelah diusut, ditemukan kejanggalan dalam proses pengadaan bus. Pihak yang mendatangkan bus, yakni PT San Abadi, bukan pemenang tender. Terungkap bahwa PT San Abadi merupakan subkontraktor PT Saptaguna Dayaprima, satu dari lima pemenang tender. Hal ini dipertanyakan mengingat situasi demikian memungkinkan adanya mark up anggaran tender.

Kasus tersebut telah ditangani Inspektorat Pemprov DKI Jakarta. Beberapa pejabat yang terlibat pengadaan bus telah diperiksa, antara lain mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dan Sekretaris Dinas Perhubungan Drajat Adhyaksa.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Megapolitan
Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Megapolitan
Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Megapolitan
Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Megapolitan
Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Megapolitan
BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

Megapolitan
Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Megapolitan
Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Megapolitan
Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Megapolitan
50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

Megapolitan
Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Megapolitan
Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Megapolitan
Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Megapolitan
PT INKA Siapkan Tenaga Ahli untuk Kaji Pembangunan Jalur Trem di Bogor

PT INKA Siapkan Tenaga Ahli untuk Kaji Pembangunan Jalur Trem di Bogor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X