BPK Tunggu Laporan DKI Terkait Transjakarta Berkarat

Kompas.com - 04/03/2014, 21:37 WIB
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Blucer W. Rajagukguk Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Blucer W. Rajagukguk
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Blucer W. Rajagukguk mengaku belum menerima berkas laporan bus Transjakarta berkarat. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta meminta BPK untuk menelusuri adanya penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) baru.

"Sampai saat ini, kami belum menerima (laporan)," kata Blucer kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Meskipun telah mendapat laporan dari Pemprov DKI, BPK tidak serta-merta dapat mengauditnya. Semua pemeriksaan akan dibahas terlebih dahulu dengan pimpinan BPK. Setelah itu, BPK siap memeriksa dan mengaudit pengadaan bus transjakarta dan BKTB berkarat.

Setiap pelaporan akan dikaji untuk melihat seperti apa bentuk kejanggalan dalam mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dari hasil penyelidikan itu dapat disimpulkan seperti apa bentuk penggunaannya. Apakah sesuai aturan atau menyalahi aturan.

"Pada dasarnya, semua pemeriksaan diarahkan pada hal yang bersifat wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan. Serta hal yang bersifat prioritas untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara, maupun perbaikan pelayanan publik," kata Blucer.

Pemprov DKI Jakarta meminta keterlibatan BPK dalam pengadaan bus. Setelah munculnya indikasi kecurangan dalam pengadaan 310 bus gandeng (articulated) dan bus single Transjakarta serta 346 bus sedang yang digunakan sebagai pelayanan BKTB. Hingga saat ini, ada 90 unit bus gandeng dan 18 unit bus sedang yang telah dioperasikan. Dari angka ini, sebanyak 5 unit bus dan 10 BKTB rusak dan berkarat.

Selain BPK, Pemprov DKI juga meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian dan Kejaksaan.

 

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demo Ojek Online di DPR, Menolak Pembatasan Jalan hingga Sweeping Pengemudi

Demo Ojek Online di DPR, Menolak Pembatasan Jalan hingga Sweeping Pengemudi

Megapolitan
Kronologi Perampokan Toko Emas di Pasar Pecah Kulit, Mengasak 4 Kg Emas hingga Tembak Petugas Sampah

Kronologi Perampokan Toko Emas di Pasar Pecah Kulit, Mengasak 4 Kg Emas hingga Tembak Petugas Sampah

Megapolitan
BMKG: Sabtu Pagi, Jakarta Hujan Lokal

BMKG: Sabtu Pagi, Jakarta Hujan Lokal

Megapolitan
Kerugian Toko Emas Tamansari akibat Disatroni Maling Belum Dapat Pastikan

Kerugian Toko Emas Tamansari akibat Disatroni Maling Belum Dapat Pastikan

Megapolitan
Soal Banjir Dinikmati, PSI DKI Nilai Pernyataan Sekda Menyakiti Hati Masyarakat

Soal Banjir Dinikmati, PSI DKI Nilai Pernyataan Sekda Menyakiti Hati Masyarakat

Megapolitan
Lurah Pastikan Suplai Logistik Pengungsi Banjir Cipinang Melayu Memadai

Lurah Pastikan Suplai Logistik Pengungsi Banjir Cipinang Melayu Memadai

Megapolitan
Polisi Kejar Perampok Bersenjata yang Satroni Toko Emas di Pasar Pecak Kulit

Polisi Kejar Perampok Bersenjata yang Satroni Toko Emas di Pasar Pecak Kulit

Megapolitan
Revitalisasi Monas dan Formula E, Ombudsman: Pejabat yang Rusak Cagar Budaya Bisa Dipidana

Revitalisasi Monas dan Formula E, Ombudsman: Pejabat yang Rusak Cagar Budaya Bisa Dipidana

Megapolitan
Banjir Makin Tinggi, Warga Cipinang Melayu Kembali Penuhi Posko Pengungsian

Banjir Makin Tinggi, Warga Cipinang Melayu Kembali Penuhi Posko Pengungsian

Megapolitan
Masker Ilegal di Cakung Didistribusikan ke Rumah Sakit

Masker Ilegal di Cakung Didistribusikan ke Rumah Sakit

Megapolitan
Ombudsman Minta Revitalisasi Monas dan Sirkuit Formula E Dimoratorium

Ombudsman Minta Revitalisasi Monas dan Sirkuit Formula E Dimoratorium

Megapolitan
Banjir Lagi di Cipinang Melayu, Warga Mulai Mengungsi

Banjir Lagi di Cipinang Melayu, Warga Mulai Mengungsi

Megapolitan
Saudi Larang Umrah Sementara, 48 Jemaah Asal Bekasi Batal Berangkat

Saudi Larang Umrah Sementara, 48 Jemaah Asal Bekasi Batal Berangkat

Megapolitan
Drainase Buruk hingga Persoalan Mandeknya Normalisasi Bakal Jadi Prioritas Pansus Banjir Jakarta

Drainase Buruk hingga Persoalan Mandeknya Normalisasi Bakal Jadi Prioritas Pansus Banjir Jakarta

Megapolitan
Pemkot Bogor Relokasi Makam yang Terdampak Longsor

Pemkot Bogor Relokasi Makam yang Terdampak Longsor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X