Kompas.com - 18/03/2014, 19:48 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjawab pertanyaan awak media menanggapi soal pemberian mandat kepada Gubenur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di kantornya, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2014). Warta Kota/Henry Lopulalan Henry LopulalanWakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjawab pertanyaan awak media menanggapi soal pemberian mandat kepada Gubenur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di kantornya, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2014). Warta Kota/Henry Lopulalan
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyarankan kepada warga Jakarta yang merasa keberatan untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), karena kenaikan nilai jual obyek pajak (NJOP), untuk segera menjual rumahnya.

Saran tersebut disampaikan Basuki kepada para pemilik rumah yang PBB-nya telah mencapai satu koma sekian persen. Dengan nilai PBB yang telah mencapai nilai tersebut, kata dia, nilai rumah yang dimiliki mencapai Rp 10-12 miliar.

"Kalau gara-gara pajak jadi susah hidup, ya mending dijual. Beli yang lebih kecil, terus sisanya didepositokan. Itu aku kasih tahu cara cari duit," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (18/3/2014).

"(Kalau nilai rumah) Rp 10-12 miliar mending saya jual. Terus Rp 1 milliar saya beli apartemen. Rp 10 miliar saya depositokan, setiap bulan dapat Rp 50 jutaan. Sisa yang satu miliar, ya bisa juga buat beli yang kamu suka," ujar lelaki yang akrab disapa Ahok itu.

Namun, Basuki mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan memberikan bantuan kepada warga yang tidak mampu, terutama kepada para pensiunan pejuang yang hanya mendapatkan pemasukan dari dana pensiun.

"Pejuang yang hanya punya rumah pensiun gimana? Ya ada diskon 75 persen. Mereka bisa mengajukan surat keberatan, kita beri diskon," ujarnya.

Seperti diberitakan, tahun ini Jakarta mengalami kenaikan NJOP sebesar 120-240 persen, disesuaikan dengan lokasi wilayah. Kenaikan disebabkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan PBB menjadi sektor pajak daerah yang menjadi unggulan.

Jokowi mengubah besaran NJOP karena selama empat tahun NJOP tidak naik. Besaran NJOP yang tetap selama 4 tahun tidak sesuai dengan fakta bahwa harga pasar sudah melonjak cukup tinggi.

"Kenaikan NJOP berakibat kenaikan PBB. Bagi yang keberatan bisa mengajukan permohonan keringanan, namun sebenarnya NJOP yang baru masih di bawah harga pasar sesungguhnya di lapangan," kata Kepala Dinas Pelayanan Pajak Iwan Setyawandi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Megapolitan
Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Megapolitan
Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Megapolitan
Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Megapolitan
126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

Megapolitan
Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 546, Pasien Dirawat Bertambah 505

UPDATE 27 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 546, Pasien Dirawat Bertambah 505

Megapolitan
Polisi Grebek Satu Lagi Kantor Pinjol di PIK 2

Polisi Grebek Satu Lagi Kantor Pinjol di PIK 2

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Kasus Covid-19 Varian Omicron di DKI Jakarta Kini Ada 2.040

UPDATE 27 Januari: Kasus Covid-19 Varian Omicron di DKI Jakarta Kini Ada 2.040

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Bertambah 4.149 dalam Sehari, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Ada 891.148

UPDATE 27 Januari: Bertambah 4.149 dalam Sehari, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Ada 891.148

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pengakuan Pegawai Pinjol Ilegal di PIK | Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele

[POPULER JABODETABEK] Pengakuan Pegawai Pinjol Ilegal di PIK | Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele

Megapolitan
JIS Tutup Sementara Mulai 30 Januari Untuk Persiapan International Youth Championship

JIS Tutup Sementara Mulai 30 Januari Untuk Persiapan International Youth Championship

Megapolitan
Kasus Haris Azhar dan Fatia Dianggap Pemidanaan yang Dipaksakan

Kasus Haris Azhar dan Fatia Dianggap Pemidanaan yang Dipaksakan

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Melonjak, RS Diminta Siapkan Tambahan Tempat Tidur Perawatan

Kasus Covid-19 di Depok Melonjak, RS Diminta Siapkan Tambahan Tempat Tidur Perawatan

Megapolitan
Anies: Jangan Pernah Matikan Kritik

Anies: Jangan Pernah Matikan Kritik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.