Kompas.com - 19/03/2014, 14:17 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ingin agar kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) yang berdampak pada kenaikan pajak bumi dan banguna (PBB) di Jakarta tidak dijadikan polemik. Kalaupun ada golongan warga masyarakat ekonomi lemah yang merasa keberatan dengan kenaikan tersebut, ia menegaskan, gubernur memiliki wewenang untuk memberikan keringanan.

"Tetap ada yang kita beri keringanan. Ada kok kewenangan gubernur untuk melakukan itu. Jadi, warga bisa mengajukan ke Dinas Pelayanan Pajak, nanti bisa dikasi keringanan maksimal 50 persen," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Menurut Jokowi, kenaikan NJOP memang harus dilakukan karena nilai NJOP yang ada sebelumnya, jauh dari harga yang ada di pasaran.

"NJOP yang sekarang saja kalau dibandingkan harga pasar itu sangat kecil sekali. Ada yang NJOP-nya Rp 1 Juta, harga pasar sudah Rp 10 Juta. Ada yang NJOP-nya Rp 10 Juta, harga pasar sudah Rp 100 Juta," tukasnya.

NJOP Jakarta mengalami kenailan sebesar 120-240 persen, disesuaikan dengan lokasi wilayah. Kenaikan disebabkan karena Jokowi menginginkan PBB menjadi sektor penerimaan unggulan bagi daerah.

Jokowi mengubah besaran NJOP karena selama empat tahun, NJOP tidak naik. Besaran NJOP yang tetap selama 4 tahun tidak sesuai dengan fakta bahwa harga pasar sudah melonjak cukup tinggi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Groundbreaking Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong, Anies: Namanya 'Kampung Gembira Gembrong'

Groundbreaking Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong, Anies: Namanya "Kampung Gembira Gembrong"

Megapolitan
Didatangi Dinas Parekraf, Manajemen Mr.Braid Jelaskan Arti 'Threesome' dalam Promosinya di Medsos

Didatangi Dinas Parekraf, Manajemen Mr.Braid Jelaskan Arti "Threesome" dalam Promosinya di Medsos

Megapolitan
UPDATE 30 Juni: Bertambah 91 Kasus Harian Covid-19 di Depok, 1.008 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 30 Juni: Bertambah 91 Kasus Harian Covid-19 di Depok, 1.008 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Pedagang Hewan Kurban Berjualan di Trotoar Johar Baru, Pemkot Jakpus Akan Carikan Lahan Kosong

Pedagang Hewan Kurban Berjualan di Trotoar Johar Baru, Pemkot Jakpus Akan Carikan Lahan Kosong

Megapolitan
Bupati Kepualauan Seribu Siap Penuhi Panggilan DPRD DKI soal Dugaan Helipad Ilegal

Bupati Kepualauan Seribu Siap Penuhi Panggilan DPRD DKI soal Dugaan Helipad Ilegal

Megapolitan
Tiang Lampu Jalan yang Roboh di Depan Kampus UMJ Tangsel Dipindahkan, Lalu Lintas Kembali Lancar

Tiang Lampu Jalan yang Roboh di Depan Kampus UMJ Tangsel Dipindahkan, Lalu Lintas Kembali Lancar

Megapolitan
Ketika Roy Suryo Merasa Korban, Beberkan Identitas Pengunggah Pertama Meme Patung Buddha ke Penyidik

Ketika Roy Suryo Merasa Korban, Beberkan Identitas Pengunggah Pertama Meme Patung Buddha ke Penyidik

Megapolitan
Ini Alasan Satpol PP DKI Belum Tindak Mr.Braid Terkait Promosi Bernada Prostitusi

Ini Alasan Satpol PP DKI Belum Tindak Mr.Braid Terkait Promosi Bernada Prostitusi

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Beri Surat Peringatan untuk Bar Mr.Braid soal Promosi Bernada Prostitusi

Pemprov DKI Bakal Beri Surat Peringatan untuk Bar Mr.Braid soal Promosi Bernada Prostitusi

Megapolitan
Warga Tolak Perubahan Nama Jalan, Acara Penyerahan KTP Baru Batal, Wali Kota Jakpus Balik Kanan

Warga Tolak Perubahan Nama Jalan, Acara Penyerahan KTP Baru Batal, Wali Kota Jakpus Balik Kanan

Megapolitan
Saat Dua Orang Bernama Muhammad Gugat Holywings dan Minta Ganti Rugi Rp 100 Miliar...

Saat Dua Orang Bernama Muhammad Gugat Holywings dan Minta Ganti Rugi Rp 100 Miliar...

Megapolitan
Kisah di Balik Kasus Mayat Dalam Karung, Dendam Teman Satu Atap yang Bikin Gelap Mata...

Kisah di Balik Kasus Mayat Dalam Karung, Dendam Teman Satu Atap yang Bikin Gelap Mata...

Megapolitan
Kenapa Holywings yang Izinnya Tak Lengkap Bisa Beroperasi sejak Awal? Ini Jawaban Pemprov DKI

Kenapa Holywings yang Izinnya Tak Lengkap Bisa Beroperasi sejak Awal? Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Saat Ketua DPRD DKI Sidak ke Kepulauan Seribu, Temukan Helipad yang Diduga Ilegal...

Saat Ketua DPRD DKI Sidak ke Kepulauan Seribu, Temukan Helipad yang Diduga Ilegal...

Megapolitan
UPDATE 30 Juni 2022: Tambah 127, Pasien Dirawat Kasus Covid-19 di Tangsel Kini 478

UPDATE 30 Juni 2022: Tambah 127, Pasien Dirawat Kasus Covid-19 di Tangsel Kini 478

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.