Soal Parking Meter, Jokowi-Ahok "Kalah Set" dari Ridwan Kamil

Kompas.com - 20/03/2014, 10:15 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjawab pertanyaan awak media menanggapi soal pemberian mandat kepada Gubenur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di kantornya, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2014). Warta Kota/Henry Lopulalan Henry LopulalanWakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjawab pertanyaan awak media menanggapi soal pemberian mandat kepada Gubenur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di kantornya, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2014). Warta Kota/Henry Lopulalan
|
EditorAna Shofiana Syatiri


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah lama berwacana menerapkan sistem parking meter untuk meminimalisir parkir liar. Meski sudah lama diwacanakan, program itu belum juga terealisasi.

Berbeda dengan Pemprov DKI, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di bawah pemerintahan Wali Kota Ridwan Kamil telah menerapkan parking meter di Jalan Braga. Padahal usia pemerintahan Ridwan belum genap satu tahun.

Menanggapi hal itu, Basuki mengaku program parking meter kembali molor. Saat ini saja, DKI masih melakukan beauty contest atau lelang tender perusahaan pengelola parking meter. Sedianya, April mendatang Basuki menargetkan parking meter telah dapat diterapkan di beberapa ruas jalan ibu kota.

"Ya, bagaimana sekarang masih tender," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Basuki mengakui permasalahan yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta berbeda dengan Pemkot Bandung. Sebelum menjadi Wali Kota, kata Basuki, Ridwan telah berperan aktif untuk menghidupkan berbagai program-program pembangunan. Sebelumnya, Ridwan merupakan aktivis lingkungan yang sudah banyak melakukan kajian dan aksi.

Mengenai proses lelang itu, Basuki mengaku belum mendapat laporan lebih detailnya. Sebab, proses pengadaan lelang parkir itu berada di bawah koordinasi Unit Pengelola Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Hanya saja, ia menitip pesan kepada perusahaan pemenang tender untuk menyediakan closed circuit television (CCTV) atau kamera pengawas di 15 titik lokasi parking meter.

Spesifikasi mesin parking meter itu akan persis dengan sistem yang diterapkan di Kota Boston, Oklahoma, Houston, New York, Chicago, Long Angeles, dan China. Misalnya, jika tarif parkir per jam Rp 3.000, dan hanya parkir setengah jam, maka sisa Rp 1.500 tidak bisa kembali, namun bisa dipakai saat parkir lagi di lokasi yang sama.

Apabila ada pengendara yang bayar parkir satu jam tapi ternyata parkir selama 3 jam, petugas parkir akan mengecek apakah kendaraan tersebut membayar atau tidak, sesuai waktu parkir dan akan diberi tiket untuk tarif kelebihannya. CCTV juga dimanfaatkan sebagai pengawas jika ada pelanggaran semacam itu.

Apabila ada pelanggaran, maka sanksi blokir STNK akan ditegakkan. Oleh karena itu, dalam menjalankan parkir meter ini, DKI berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi dan TNI Akan Tempatkan Aparat di Pasar Swalayan Selama PSBB Jakarta

Polisi dan TNI Akan Tempatkan Aparat di Pasar Swalayan Selama PSBB Jakarta

Megapolitan
Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Megapolitan
Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Megapolitan
GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

Megapolitan
Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Megapolitan
DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

Megapolitan
PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

Megapolitan
Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Megapolitan
Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X