Basuki: Jabar dan Banten Tidak Mau Keluar Uang

Kompas.com - 20/03/2014, 11:22 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Alsadad RudiWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Wakil Presiden Boediono yang tidak melibatkan perwakilan dari Jawa Barat dan Banten dalam rapat mengatasi kemacetan Ibu Kota, di Istana Wapres, Rabu kemarin. Menurut Basuki, tidak diikutsertakannya dua provinsi tersebut karena memang keduanya sudah menolak untuk ikut berperan dalam mengatasi masalah akut Ibu Kota tersebut.

"Mereka sudah menolak untuk ikut berkontribusi. Jadi, Jabar dan Banten setuju DKI bikin ERP (electronic road pricing/jalan berbayar) asal mereka tidak ikut keluar uang," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Meski demikian, kata Basuki, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak merasa keberatan dengan keputusan dua provinsi tetangganya itu. Sebab, DKI sudah banyak meraup untung dari banyaknya para pekerja dari Bogor, Depok, Bekasi, maupun Tangerang yang selama ini bekerja di Jakarta. Asal ada dukungan dari pemerintah pusat, Basuki yakin pihaknya akan dapat mengatasi masalah kemacetan.

"Orang-orang Jabar dan Banten yang bekerja di Jakarta kan menambah jumlah penerimaan pajak bagi Jakarta. Yang penting kan bagaimana agar kendaraan mereka tidak masuk, jadi kita adakan ERP dan kereta. Jadi Jakarta tidak macet, tapi ekonomi naik," tukasnya.

Seperti diberitakan, langkah-langkah menangani kemacetan di Jakarta masih menyisakan rapor merah. Memasuki tahun keempat sejak ditetapkan pada November 2010 oleh Boediono, penanganan kemacetan belum semuanya terlaksana. Sebagian masih dalam proses penanganan, bahkan ada langkah yang belum terlaksana sama sekali.

Rapor merah penanganan kemacetan yang dimaksud, yakni program jalan berbayar, penerapan standar pelayanan minimum (SPM) transjakarta, dan penambahan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Megapolitan
Ketika Anggota Ormas Mengaku 'Aparat' Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Ketika Anggota Ormas Mengaku "Aparat" Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Megapolitan
2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

Megapolitan
Cerita LHI Mengalami Kekerasan Seksual Saat Rapid Test di Bandara Soekarno-Hatta

Cerita LHI Mengalami Kekerasan Seksual Saat Rapid Test di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Fakta Tewasnya Briptu Andry, Ditabrak Anggota TNI yang Mengantuk Saat Berkendara

Fakta Tewasnya Briptu Andry, Ditabrak Anggota TNI yang Mengantuk Saat Berkendara

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Sebab Tewasnya Briptu Andry di Pondok Ranggon Terkuak | Pelecehan Seksual saat Rapid Test di Bandara Soetta

[POPULER JABODETABEK] Sebab Tewasnya Briptu Andry di Pondok Ranggon Terkuak | Pelecehan Seksual saat Rapid Test di Bandara Soetta

Megapolitan
Penuhi Panggilan Bawaslu Tangsel, Benyamin Davnie Berikan Klarifikasi Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Penuhi Panggilan Bawaslu Tangsel, Benyamin Davnie Berikan Klarifikasi Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Megapolitan
Kisah Pasien Covid-19 di Depok Sulit Cari Rumah Sakit dan Terbelit Administrasi karena Swab Mandiri

Kisah Pasien Covid-19 di Depok Sulit Cari Rumah Sakit dan Terbelit Administrasi karena Swab Mandiri

Megapolitan
Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Megapolitan
DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

Megapolitan
KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

Megapolitan
Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Megapolitan
Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Megapolitan
Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Megapolitan
Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X